Bagus: Sistem Dalam UUD 1945, Kekuasaan Tidak Diberikan Langsung Ditambah Cek Kosong

Bagus: Sistem Dalam UUD 1945, Kekuasaan Tidak Diberikan Langsung Ditambah Cek Kosong

Oleh : Bagus Taruno Legowo, Sekretaris Rumah Pancasila

Sistem dalam UUD 1945 adalah Sistem Sendiri yang secara kelembagaan dimulai dari MPR, representasi dari seluruh rakyat, yang karenanya adalah pemegang kedaulatan rakyat. Siatem ini tidak ada duanya di dunia. 

Pada sekitar tahun 70an sistem UUD 1945 diadop secara diam-diam oleh Eropa. Terbentuklah Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan terbentukan Uni Eropa, sebenarnya adopsi dr Sistem MPR.

Kedaulatan rakyat memberikan penegasan bahwa rakyat adalah sumber dan asal muasal dari kekuasaan dan untuk apa kekuasaan diperlukan. Ini adalah inti filosofi dari paradigma demokrasi oleh, dari dan untuk rakyat.

Kekuasaan cenderung korup, sehingga oleh karenanya kekuasaan harus dijinakkan. Untuk itu legitimasi kekuasaan kepada seseorang tidak diberikan secara langsung ditambah dengan cek kosong (dalam sistem Pilpres langsung), melainkan dengan amanah dan mandat bersama-sama, yaitu kekuasaan plus Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pada hakekatnya adalah kompilasi dari politik rakyat itu sendiri.

Dalam Pilsung Capres menyusun politiknya sendiri dengan klaim adalah demi dan untuk rakyat. Hakekatnya adalah politiknya sendiri.

Dalam Sistem MPR seperti dalam UUD 1945, rakyat melalui pemimpin2 rakyat yang mewakili mereka berembug (bermusyawarah) menyusun kehendak dan aspirasi mereka. Politik itu adalah pikiran, sikap dan kehendak. Jadi, GBHN adalah susunan dari pikiran, sikap dan kehendak rakyat. Maka GBHN = Politik Rakyat.

Politik rakyat itulah yang diamanahkan pada Presiden yang dipilih setelah tersusun GBHN. Presiden harus mengikuti dan menjalankan GBHN yang adalah politik rakyat itu. Itu sebab dalam Bagian Penjelasan UUD 1945 dikatakan Presiden tidak boleh membuat atau melaksanakan politiknya sendiri. Presiden harus menjalankan politik rakyat (GBHN).

Dari sudut pandang ini, etika politik yang diperlukan adalah bahwa jabatan politik seperti Presiden tidak perlu jadi jabatan yang diperebutkan. Karena jabatan itu (dalam UUD 1945) adalah amanah. Amanah harus dipertanggungjawabkan.

Bagaimana mungkin sebuah amanah, untuk mendapatkannya harus menggunakan cara perebutan melalui seperti Pilpres yang sudah berlangsung 4 kali sejak 2004? Secara etik dan moralitas sebenarnya sangat bertentangan.

loading…

Tags:
banner 468x60