Chris Komari: Demokrasi dan Secularism

Chris Komari: Demokrasi dan Secularism
Chris Komari, aktivis demokrasi tinggal di California, USA



Oleh: Chris Komari
Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA)

Secularism dalam demokrasi bukan untuk melarang agama, membatasi agama, atau mengurangi ruang gerak agama.

Demokrasi justru membela, menjamin, melindungi, menghormati dan memberikan kebebasan beragama (freedom of religion) kepada semua orang, semua golongan dan semua agama secara adil dalam pemerintahan (equality).

Demokrasi tidak ingin ada “diskriminasi” terhadap siapapun, terhadap satu golongan, suku, satu agama atau orang atas nama AGAMA.

Karena itulah demokrasi menjamin kebebasan beragama (freedom of religion to all), kepada semua orang, semua golongan dan semua agama secara adil (equal).

Tidak boleh ada diskriminasi atas nama AGAMA dalam demokrasi.

Itulah mengapa urusan agama dipisahkan dari urusan pemerintahan (separation of church and state) yang disebut SECULARISM.

Secular means separate.

(Kata secular itu sendiri artinya pemisahan atau dipisahkan).

Karena dalam demokrasi, urusan agama dan kepercayaan itu menjadi bagian dari urusan individu (individual sovereignty), bukan menjadi bagian dari kedaulatan rakyat (sovereignty of the people) sebagai satu kesatuan kelompok masyarakat majemuk dalam satu negara.

Di Amerika Serikat (AS) sendiri, mayoritas penduduknya (63%) beragama Kristen. Tetapi pemerintahan USA, baik ditingkat Federal Government dan di 50 negara bagian (States) tidak ada pemerintahan Kristen, seperti di era ROMAN EMPIRE di Constantinople.

Di negara top 10, negara yang paling demokratis didunia dan yang paling BAHAGIA didunia menurut World Happiness Report (WHP) dari PPB, seperti negara-negara Scandinavians, New Zealand, Australia, dll, mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen, tetapi pemerintahannya bukan pemerintahan Kristen.

1). Tetapi apakah demokrasi melarang orang Yahudi untuk pergi ke synagogue dan mengikuti ajaran Judaism dan perintah Rabbi…??? Tidak.

2). Apakah demokrasi melarang orang Kristen untuk pergi ke Gereja dan mengikuti ajaran Kristen dan perintah Pendeta dan Pastor…??? Tidak.

3). Apakah demokrasi melarang orang Islam untuk pergi ke Mesjid menjalankan syariat-syariat Islam, mengikuti ajaran Al-Quran, Sunnah dan hadis serta mengikuti perintah para Ulama dan Ustadz…??? Tidak.

Bahkan demokrasi itu menginginkan, menjamin, menghormati dan memberikan kepada semua agama untuk bisa menjalankan kepercayaan mereka masing-masing dengan penuh kebebasan, tidak ada diskriminasi dan intimidasi dari manapun.

That to me is a very fair deal bagi kita sebagai bagian dari rakyat (people) yang hidup dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, dengan berbagai suku, ras, agama, kepercayaan dan ideology…!!!

Ada 3 hubungan manusia yang dikenal dalam demokrasi itu, yakni:

1). Hubungan antara manusia dengan manusia.

Hubungan antara manusia dengan manusia, baik secara individual maupun kelompok (man to man, being to being or, people to people).

2). Hubungan antara manusia dengan Tuhan.

Hubugan sosial antara manusia dengan TUHAN, baik secara individual maupun secara kelompok.

3). Hubungan antara rakyat (people) dengan pemerintah (government).

Demokrasi tidak mengatur dan tidak ikut campur dalam urusan nomer #1 dan nomer #2 diatas.

Dalam urusan nomer #1 dan nomer #2 diatas, demokrasi hanya menjamin, melindungi, menghormati dan memberikan kebebasan (freedom) dan persamaan hak (equality) kepada individu maupun kelompok.

Yang menjadi urusan demokrasi hanyalah poin nomer #3.

Itulah mengapa dalam demokrasi ada istilah “separation between Church and State.” (pemisahan antara urusan agama dengan urusan pemerintahan).

Inilah yang disebut “SECULARISM”. Secular means “separate” (pemisahan/dipisahkan).

Apa yang dipisahkan…???

Urusan rakyat sebagai satu kesatuan (people) dengan pemerintah (government).

Karena apa?

Karena kekuasaan rakyat (sovereignty of the people) itu milik bersama, bukan milik satu golongan atau satu agama.

Rakyat (people) itu siapa saja…???

1). Orang yang beragama Yahudi
2). Orang yang beragama Kristen
3). Orang yang beragama Islam
4). Orang yang beragama Buddha
5). Orang yang beragama Hindu, dll.

Bila dalam satu negara mengakui 5 atau 6 agama, dan kemudian satu agama yang berkuasa dan menguasai pemerintahan demokrasi…?

Yang menjadi pertanyaan adalah: Agama yang mana?

Apakah satu agama yang berkuasa pemerintahan itu akan bisa berlaku adil terhadap agama yang lain yang berbeda akidah atau kepercayaan…???

Berdasarkan pengalaman sejarah agama didunia ini, sulit satu agama yg berkuasa bisa berbuat adil terhadap agama minoritas lainya.

Sesama agama atau organisasi tetapi beda aliran atau beda madhzab saja tidak akur, apalagi dengan yang berbeda agama, kepercayaan dan akidah.

Jelas sulit dan terbukti tidak akan bisa berbuat adil terhadap agama lain.

Karena itulah “demokrasi” memberikan jalan tengah yg ADIL (EQUAL) untuk semua agama, dengan jalan dipisahkan antara urusan agama (religious affairs) dengan urusan pemerintahan (government affairs).

Karena “TUJUAN” (objectives) dari demokrasi adalah memberikan, menjamin, melindungi dan menghormati FREEDOM dan EQUALITY bagi semua anggota masyarakat (the people) secara adil.

Apakah demokrasi melarang agama?

Tidak, sama sekali. Bahkan demokrasi itu mempromosikan, menjamin, melindungi, menghormati dan memberikan kebebasan BERAGAMA (“FREEDOM OF RELIGION”).

Jadi apakah demokrasi itu ajaran kafir?

Bagaimana mungkin demokrasi itu disebut sebagai ajaran KAFIR dengan membela, mempromosikan, menjamin, melindungi, menghormati dan memberikan kebebasan beragama kepada semua orang dan semua kelompok secara adil, dalam batas sebagai hubungan sosial antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan TUHAN…???

Ketika hubungan sosial itu menyangkut hubungan rakyat sebagai satu kesatuan (people) dengan pemerintahan (government), urusan itulah yang diatur dan yang menjadi urusan demokrasi.

Karena bagi demokrasi:

1). Hubungan antara man to man diberikan, dijamin, dilindungi dan dihormati sebagai urusan pribadi atau kebebasan individu (individual sovereignty).

Bukan menjadi urusan kekuasaan rakyat (sovereignty of the people) secara bersama sebagai satu kelompok sosial yang majemuk dengan 5 atau 6 agama yg berbeda hidup dalam kehidupan sosial, bermasyarakat dan bernegara dalam pemerintahan demokrasi.

2). Hubungan antara man to God, diberikan, dijamin, dilindungi dan dihormati sebagai urusan pribadi atau kebebasan individu (individual sovereignty), bukan urusan kekuasaan rakyat bersama sebagai satu kesatuan kelompok sosial yang majemuk dengan memeluk dan mengakui berbagai agama dan kepercayaan.

3). Hubungan antara rakyat (people) vs. pemerintah (government) adalah urusan demokrasi dan yang diatur oleh demokrasi secara detail, comprehensive dan complex.

Pemerintahan (government) itu berbeda dengan pemimpin (leader).

Government is a political system where the people are governed and regulated.

(Pemerintah atau pemerintahan adalah satu sistem politik yang dipakai untuk mengatur kehidupan rakyat sebagai satu kesatuan yg majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya dan kepercayaan).

Jadi government tidak bisa diartikan atau diganti dengan pemimpin.

1). Semua kelompok, suku, organisasi memiliki pemimpin masing-masing.

2). Semua agama, kepercayaan dan belief system memiliki pemimpin masing-masing.

3). Tetapi “kepala pemerintahan” adalah pemimpin semua orang, semua golongan dan semua agama.

Karena itu harus dibedakan antara pemimpin agama, pemimpin suku, pemimpin organisasi, pemimpin golongan dengan pemimpin pemerintahan.

Demokrasi itu adalah ilmu pemerintahan yang mengatur hubungan rakyat (people) sebagai satu kesatuan kelompok masyarakat dalam satu negara yg majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, kepercayaan dan ideology dengan pemerintah (government).

Jadi hanya urusan rakyat sebagai satu kesatuan (people) dengan pemerintahan (government) adalah yang diatur oleh demokrasi.

Urusan individual adalah kebebasan masing-masing individu (individual sovereignty).

Urusan antar kelompok agama dan kepercayaan juga bebas untuk menentukan sikap.

Itu namanya religious sovereignty, yang dihormati, dijamin dan diberikan oleh demokrasi kepada semua orang, semua golongan dan semua agama secara adil dalam hukum dipemerintahan (equality).

Baik secara individu maupun secara kelompok dalam satu golongan, group atau organisasi, demokrasi menjamin, melindungi, menghormati dan memberikan kebebasan beragama masing-masing.

Yang diatur oleh demokrasi adalah ketika satu kelompok, golongan atau group menjadi satu kesatuan yang sangat luas dan majemuk Dari berbagai suku, agama, ras, kepercayaan dan ideology yang disebut rakyat (people) dan berhubungan dengan kekuasaan dipemerintahan (government), itulah yang diatur dan dibatasi oleh demokrasi dengan pillar-pillar demokrasi.

Demokrasi tidak menginginkan, satu agama menjadi penguasa dan berlaku tidak adil terhadap agama lainnya.

Karena kedaulatan rakyat (sovereignty of the people) adalah kekuasaan bersama, kekuasaan milik bersama, kekuasaan milik semua golongan, yakni milik banyak orang yang memeluk berbagai agama, seperti agama Yahudi, Kristen, Islam, Katholic, Hindu, Budha dll.

Jadi tidak fair dan tidak adil menurut demokrasi, bila satu agama menguasai pemerintahan karena demokrasi khawatir, tidak akan ada kebebasan (freedom) dan persamaan hak (equality).

Karena itulah urusan agama (religious affairs) antara rakyat (people) sebagai satu kesatuan yang memiliki kekuasaan bersama (sovereignty of the people) dan urusan pemerintahan (government affairs) itu dipisahkan oleh demokrasi, yang disebut SECULARISM, supaya adil bagi semua agama….!!!

Kata SECULAR itu sendiri artinya “SEPARATE” (pemisahan/dipisahkan).

Jadi kata SECULARISM itu artinya dipisahkan. Bukan gendruwo yang menakutkan…!!!

Secara nalar dan akal sehat, yang dilakukan oleh demokrasi untuk melindungi semua orang, semua golongan dan semua agama supaya adil, equal dan tidak ada di diskrimasi adalah sangat masuk akal, fair dan adil dengan memberikan kebebasan (freedom) dan persamaan hak (equality) kepada semua orang, semua golongan dan semua agama.

Karena tujuan (objectives) demokrasi itu memang hanya ada 2, yakni:

1). Menjamin, melindungi, menghormati dan memberikan kebebasan (FREEDOM).

2). Menjamin, melindungi, menghormati dan memberikan persamaan hak (EQUALITY).

Cuma 2 itu saja tujuan demokrasi.

Bagaimana dengan keadilan, kesejahteran dan kemakmuran rakyat…???

Secara langsung, demokrasi tidak di designed dan tidak bertanggung-jawab terhadap keadilan, kesejahteran dan kemakmuran rakyat.

Karena demokrasi itu bukan ilmu hukum, bukan ilmu ekonomi, tetapi ilmu pemerintahan, atau tempatnya sistem pemerintahan yg berorientasi kepada kedaulatan rakyat.

Tidak ada sistem pemerintahan didunia ini yang memberikan kedaulatan tertinggi kepada rakyat, kecuali DEMOKRASI.

Dalam kaca mata seorang activist democracy, sangat lucu dan tidak masuk nalar bagi rakyat yang menolak demokrasi…???

Karena hanya sistem demokrasi yang memberikan kedaulatan tertinggi kepada rakyat.

Kalau kedaulatan tertinggi rakyat Indonesia saat ini dikudeta oleh partai politik dan oligarki lewat berbagai UU, itu urusan lain yang harus dipahami dan dikoreksi.

Sekarang yang banyak menjadi kritik, prejudice dan pertanyaan dari tanah air terhadap demokrasi adalah yang menyangkut MORALITAS.

1). Bagaimana dengan demokrasi yang memberi kebebasan hidup, orang bebas menjadi LGBT, kumpul kebo, kumpul kucing, kumpul rondo, melanggar ajaran agama, aturan sosial dan perintah TUHAN…???

Yang harus dipahami adalah bahwasanya demokrasi tidak ikut campur antara urusan individual manusia dengan manusia, dan manusia dengan TUHAN.

Demokrasi menyerahkan semua itu pada masing-masing individu dan masing-masing kelompok untuk menentukan sikapnya sendiri masing-masing.

Yang dilakukan oleh demokrasi dalam hubungan sosial antara manusia dengan manusia dan urusan agama (religious affairs) antara manusia dengan TUHAN, demokrasi hanya menjamin, melindungi, menghormati dan memberikan kebebasan beragama (freedom of religion) bagi semua orang dan semua golongan dengan adil (equal).

Jadi kalau ada individual memilih menjadi LGBT atau menjadi koruptor, atau menjadi rondo ucul, itu bukan urusan demokrasi dan bukan tanggung-jawab demokrasi.

Itu semua menjadi urusan individu (individual sovereignty) dan urusan kelompok mereka masing-masing.

2). Buktinya, demokrasi banyak dipakai sebagai alat dan excuses untuk menghancurkan umat Islam dan negara-negara Islam…???

Harus bisa membedakan antara DEMOKRASI dengan FOREIGN POLICY satu negara. Jangan di campur aduk, kedua antara DEMOKRASI dan FOREIGN POLICY itu 2 hal yang sangat berbeda.

3). Buktinya demokrasi telah merusak kehidupan manusia menjadi lebih buruk, tidak mengikuti perintah TUHAN, banyak politisi dan pejabat negara yang menjadi koruptor, mata duitan, bahkan demokrasi tidak mampu memberikan keadilan dan kesejahteran rakyat.

Perlu diketahui bahwasanya demokrasi itu bukan ilmu hukum yang bertanggung-jawab langsung terhadap keadilan. Tetapi pillar demokrasi menjamin persamaan dalam hukum (equality before the law).

Bila dalam satu negara demokrasi, seperti di Indonesia terjadi banyak ketidakadilan, abuse of power dan police brutality. Apakah itu salahnya demokrasi…???

Yang salah adalah orangnya, pemimpin dan wakil-wakil rakyat dipemerintahan yang tidak mampu memberikan keadilan hukum.

Sama juga dengan bila ada seorang Ustadz yang menjadi anggota DPR dan korupsi, apakah yang salah Islam atau ajaran Islam…?

Jelas tidak…!!! Yang salah orangnya.

Demokrasi juga bukan ilmu ekonomi yang bertanggung-jawab langsung terhadap kesejahteran dan kemakmuran rakyat…!!!

Tetapi pillar demokrasi menjamin, melindungi dan memastikan adanya pluralisme ekonomi (economic pluralism), supaya tidak terjadi monopoly ekonomi oleh satu golongan atau satu kelompok.

Kalau SDA dan kekayaan bangsa Indonesia sekarang dikuasai TAIPAN dan OLIGARKI, siapa yang salah…???

Apakah itu kesalahan demokrasi…??? Bukan, itu adalah kesalahan para pemimpin dan wakil-wakil rakyat dipemerintahan.

Tujuan demokrasi itu sebenarnya commendable, fair dan adil. Bahkan semua pillar demokrasi itu sangat universal.

Dalam urusan agama dan kepercayaan, demokrasi berbuat sangat ADIL dengan menjamin, melindungi, menghormati dan memberikan kebebasan beragama (freedom of religion) kepada semua orang, semua golongan dan semua agama dengan persamaan hak (EQUALITY), tidak pilih kasih dan tidak ada diskriminasi.

Bagaimana mungkin ada sistem pemerintahan yang adil, membela, menjamin, melindungi, menghormati dan memberikan kebebasan beragama (freedom of religion) dibilang ajaran KAFIR, ajaran YAHUDI atau ajaran KRISTEN…???

Nggak nyambung….!!!

Demokrasi faktanya benar-benar membela, mempromosikan, menjamin, melindungi, menghormati dan memberikan kebebasan beragama (freedom of religion) bagi semua orang, semua golongan dan semua agama.

Karena kebebasan beragama (freedom of religion) itu menjadi salah satu bagian dari pillar demokrasi nomer #5.

EDITOR: REYNA




http://www.zonasatunews.com/wp-content/uploads/2017/11/aka-printing-iklan-2.jpg></a>
</div>
<p><!--CusAds0--><!--CusAds0--></p>
<div style=