Daniel M Rosyid : Memperingati Dekrit Presiden 5/7/59

Daniel M Rosyid : Memperingati Dekrit Presiden 5/7/59
Daniel Muhammad Rosyid




Oleh : Daniel Mohammad Rosyid

Kemarin Solo Madani Indonesia Jaya menggelar webinar memperingati Dekrit Presiden 5/7/1959 bertajuk Menyatukan Potensi Membangun Negeri. Mencermati webinar itu, bacaan saya kurang lebih sebagai berikut. Kekuatan2 nekolimik global tidak pernah berhenti memaksakan tafsir atas Pancasila sebagai dasar negara RI. Debat Konstituante berkepanjangan soal dasar negara antara kelompok Islam dan nasionalis hasil Pemilu 1955 mengalami dead lock. Sekalipun Piagam Jakarta disebut sebagai tak terpisahkan, Dekrit Presiden 5/7/1959 adalah upaya pre-emptive Bung Karno untuk memberi tafsir Nasakom atas UUD1945 dengan memanfaatkan dukungan politik domestik sekaligus USSR dan kemudian RRC. Dengan membubarkan Konsituante, maka Soekarno praktis tampil menjadi diktator walaupun, ironically, dipanggil Bung sebagai simbol keakraban.

Sejarah mencatat bahwa setelah Dekrit itu, Masyumi dan PSI dibubarkan dan tokoh-tokohnya ditahan yang kemudian terbukti menghancurkan basis dukungan struktural atas kekuatan BK. Terbukti gagasan Nasakom hanya ilusi BK. Serangkaian peristiwa pasca-dekrit itu menunjukkan bahwa dekrit adalah blunder monumental BK yg semakin berkuasa sebagai diktator. PKI sebagai peraih suara cukup besar menggunakan kediktatoran BK untuk mengail di air keruh otoriterianisme demokrasi terpimpin. Banyak bukti bahwa partai komunis di manapun selalu tidak mau berbagi kekuasan termasuk dengan tentara.

Jelas ada faktor kelemahan manusia yg inherent yaitu bila memiliki kekuasaan besar akan tergelincir menjadi diktator. Diktum Lord Acton bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely terbukti lagi. Orde lama adalah semacam Romawi di tangan Nero. PKI memanfaatkan kedikatoran BK untuk membesarkan diri, mendominasi wacana publik dan menggiring kebijakan publik ke komunisme. Perlu dicatat bahwa PKI sebagai elemen bangsa tidak pernah berkontribusi dalam mempersiapkan kemerdekaan. PKI adalah freerider  penumpang gelap Republik yang dipimpin oleh diktator yang dikelilingi para penjilat yang pejah gesang ndherek BK. Terbukti kemudian PKI justru menjadi Brutus.

Sejak Orde Baru, didukung AS dan Barat, Pancasila mulai ditafsirkan Soeharto secara liberal kapitalistik melalui berbagai regulasi, terutama yang mengatur penanaman modal asing. Kepartaian disederhanakan dengan Golkar sebagai parpol penguasa. Sejak reformasi, yang terjadi bukan sekedar tafsir reformasi, tapi melalui _total renewal_ teks batang tubuh UUD1945. Pasca keruntuhan Tembok Berlin, sejarah kemudian menunjukkan bahwa amandemen serampangan itu justru menyebabkan deformasi besar-besaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Amandemen ini telah membuka jagad ekonomi-politik liberal kapitalistik yang makin mahal, dan brutal dan membuka jalan bagi pemusatan kekuatan oleh oligarki melalui duitokrasi: selingkuh antara politikus dengan pemodal cukong. Bahkan KPK sebagai buah terpenting reformasi, kini dilumpuhkan oleh oligarki pendorong duitokrasi ini.

UUD45 memiliki nilai sejarah sebagai pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam sebuah perjanjian agung antar para pendiri Republik. Oleh karena itu, untuk memberi kemampuan beradaptasi dengan tantangan baru pasca proklamasi, amandemen hanya bisa dilakukan dengan menambahkan adendum agar ikatan awal itu tidak dikhianati. Total renewal mesti melibatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. MPR hasil reformasi, apalagi MPR hari ini, tidak memiliki pijakan moral dan sejarah untuk dengan sembarangan mengubah total UUD45.

Kita mesti kembali ke UUD1945 agar kita dirahmati dan diberkati Allah Tuhan YME, terbebas dari kutukan pengkhianatan atas kesepakatan agung para pendiri bangsa. Apakah kita cukup mandiri untuk melepaskan diri dari pengaruh AS dan China? Pada saat rezim ini semakin merapat ke China, kaum Islam harus mewaspadai skenario Orba akan dipaksakan kembali, lalu kaum Islam menjadi sekedar pendorong mobil mogok yang kemudian ditinggal pergi.

Jatingaleh, 6/7/2021







banner 468x60