Daniel M Rosyid, Vaksinasi : Maladministrasi Publik?

Daniel M Rosyid, Vaksinasi : Maladministrasi Publik?
Daniel M Rosyid




Oleh : Daniel Mohammad Rosyid

Setelah monopoli pendidikan oleh persekolahan, monopoli politik oleh partai politik, monopoli ekonomi oleh segelintir taipan, kini kita dihadapkan oleh monopoli kesehatan melalui vaksinasi. Jika tidak bersekolah Anda hampir pasti langsung disebut kampungan, jika unjuk rasa di jalan Anda disebut tukang bikin gaduh, atau radikal dan ekstrimis, jika mau memulai bisnis kecil sendiri Anda harus menghadapi gurita rantai pasokan bisnis raksasa para taipan, menolak vaksinasi anda terancam dimasukkan penjara. Dalam perspektif administrasi publik oleh Elanor Ostrom sebagai upaya menyediakan kebajikan sebagai barang publik, monopoli ini disebut sebagai kebijakan berbasis pasokan seragam. Poor, if not bad, governance. Kebutuhan pembeli yang beragam diabaikan begitu saja secara terstruktur, sistemik dan masif. Pembeli tidak diberi pilihan, bahkan menghadapi resiko disebut kriminal.

Internet sebagian telah memberi bagi pembeli lebih banyak pilihan pemasok melalui marketplace. Tapi monopoli Microsoft, Google, Facebook, WhatsApp, mulai dipersoalkan. Saat hampir semua dimensi kehidupan dilumpuhkan oleh pandemi, pemerintah mudah tergoda untuk menggunakan kesempitan ini untuk memperkuat praktek monopoli di berbagai sektor kehidupan. Ini dilakukan dengan terlebih dulu membuat hukum dan kemudian menafsirkannya untuk kepentingan segelintir elit politik dan taipan. Bukan untuk kepentingan publik. Membunuh warga sipil begitu saja tanpa pengadilan boleh dilakukan jika mereka dianggap terlebih dulu sebagai teroris. By definition, ini adalah maladministrasi publik.

Setiap investasi publik seperti pembangunan sekolah, puskesmas, jalan tol, pengadaan peralatan aparat, pengadaan vaksin dan sebaginya hanya akan bermanfaat bagi publik (value for money) jika memenuhi dua syarat berikut. Pertama, birokrasinya bersih tidak koruptif. Kedua, pelaksananya profesional dan kompeten. Dalam kasus vaksinasi Covid-19, pelaksananya mungkin cukup kompeten (ini jika efikasi Sinovac yang hanya 65% dianggap memenuhi syarat bagi Emergency Use Authorization, dan pelaksanaannya justru pada saat kurva keterjangkitan justru naik menembus rekor mendekati 10ribu kasus baru/hari). Tapi apakah birokrasinya bersih ?

Sulit membuktikan bahwa birokrasi program vaksinasi ini bersih di tengah oligarki partai politik yang bersekongkol dengan kartel ekonomi yang sedang menunggu payback. Indeks korupsi dan ketimpangan sosial Republik ini justru memburuk. Semua perangkat hukum sudah disiapkan untuk melindungi belanja negara tanpa akuntabilitas yang jelas melalui UU No2/2020 untuk menghadapi keadaan darurat akibat Covid-19. Potensi belanja pemerintah yang ugal-ugalan tapi aman dari tuduhan korupsi dibuka oleh UU ini. Dengan KPK semakin kehilangan gigi dan kontrol DPR, media massa dan publik makin lemah, maka jaminan birokrasi bersih ini, apa boleh buat, makin diragukan.

Jika syarat birokrasi bersih itu tidak atau sulit terpenuhi, maka investasi publik itu tidak akan value for money, tapi hanya value for monkey Atau bagi Mancur Olson, vaksinasi ini hanya menguntungkan para bandit, jika sulit disebut monyet.

Rosyid College of Arts,Gunung Anyar, Surabaya 14/1/2021.










banner 468x60