ICMI : Dari Reuni ke Reposisi

ICMI : Dari Reuni ke Reposisi
Daniel Muhamad Rosyid




Oleh : Daniel Mohammad Rosyid

Kamis pagi dua hari lalu reuni 212 dirayakan di kawasan Patung Kuda Jakarta dan di beberapa tempat lainnya, termasuk di Solo dan di Madura dalam berbagai format acara. Acara berlangsung cukup meriah walaupun dilakukan tanpa restu dari Pemerintah. Pemerintah malah menerjunkan aparat keamanan dengan peralatan lengkap di sekitar Monas dan di Patung Kuda dan pada beberapa ruas jalan menuju ke lokasi tersebut. Sebelumnya ada himbauan pemerintah agar acara tersebut tidak dilakukan. Akhirnya acara berlangsung relatif tertib dan damai tanpa insiden yg berarti.

Motiv gerakan 212 semula didorong oleh ulah penistaan agama Islam oleh Gubernur DKI Jaya waktu itu. Dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab, ummat Islam menuntut agar penista agama tersebut dituntut dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Gerakan ini berlanjut sampai Pilgub DKI yang kemudian mengantarkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI mengalahkan petahana Basuki Tjahaya Purnama. Sejak rangkaian peristiwa ini, bangsa ini seolah terbelah yang mengeras saat Pilpres 2019. Dalam bahasa medsos, bangsa ini terbelah menjadi kelompok kadrun dan cebong.

Fenomena bangsa terbelah ini tidak khas Indonesia. Bahkan bangsa AS pun makin terbelah, juga bangsa-bangsa di negara maju dengan demokrasi yang konon sudah mapan. Dibarengi dengan kebangkitan politik identitas, fenomena ini bisa dijelaskan sebagian oleh peran medsos yang makin mendominasi kehidupan manusia. Medsos dan mesn pelacak semacam Google menggunakan algoritma tertentu untuk memahami kebiasaan dan perilaku penggunanya lalu menyodorkan informasi sesuai dengan aspirasi pengguna medsos tersebut. Ini merupakan bagian dari pendekatan psikologi, penambangan data dan kecerdasan buatan yang dikembangkan seiring dengan ketersediaan big data untuk menyajikan pesan bagi pengguna medsos. Google dan medsos kini semakin menjadi industri periklanan yang berusaha memanipulasi selera konsumen medsos.

Demokrasi seperti yang kita kenal selama ini dengan demikian telah didistorsi secara terstruktur, sistematik dan masif untuk kepentingan elit tertentu yang menguasai sektor teknologi ini. Selera lalu pilihan politik kita tidak lagi sepenuhnya bebas dan rahasia karena hasil pemilu sudah bisa diprediksi secara akurat melalui big data analytics, sebagian disajikan dalam bentuk Quick Count. Trump misalnya merasa dirampok suara pemilihnya oleh pendukung Biden yang banyak berkongsi dengan perusahaan2 IT.

Ummat Islam yang sering dikadrunkan kini semakin menjadi korban balas dendam kelompok cebong pasca kekalahan BTP dalam Pilgub DKI. Kadrun pendukung Prabowo kini dihujani intimidasi islamophobik oleh kelompok cebong pendukung Jokowi. Saat Prabowo dan Sandi bergabung dalam koalisi Rezim Jokowi saat ini, ummat Islam pendukung 02 semakin merasa tertipu dan dikhianati apalagi menyaksikan Habib Rizieq Shihab dan tokoh-tokoh da’wah terkemuka justru ditahan dengan alasan yang mengada-ada.

ICMI yang akan memulai Muktamar Nasional hari Sabtu ini di Bandung perlu menyikapi situasi mutakhir ini. Ummat Islam minoritas di tengah abangan mayoritas perlu menyikapi perbedaan di antara ummat dengan lebih bijaksana. Jika perbedaan primordialistik seperti suku dan warna kulit bisa diterima sebagai rahmat, apalagi perbedaan ormas, mazhab dan pemikiran di negeri Pancasila yang bhinneka tunggal ika. Janganlah perbedaan ini diperkeras oleh medsos dan para buzzers penyembur dusta bayaran. Keterbelahan ini tidak saja merugikan ummat Islam, tapi bisa mengancam eksistensi Republik yang akhir-akhir ini semakin menunjukkan gelagat meluncur menjadi semacam Roma di bawah Nero.

Tiba saatnya, ummat Islam mengubah strateginya dari aksi damai reuni di jalanan menjadi aksi asertif reposisi, yaitu menguatkan peran ummat Islam secara lebih terstruktur, sistemik dan masif secara konstitusional dalam jagad politik dan ekonomi nasional. Ini pernah dilakukan ICMI 30 tahun silam. Jangan lagi ummat Islam dijadikan sekedar pendorong mobil mogok yang ditinggal pergi saat sopir berganti seperti pada 1965 dan 1998. Tokoh-tokoh Islam perlu lebih percaya diri, more demanding, assertive and articulate sebagai pemilik saham penting Republik ini dalam mengartikulasikan kepentingan ummat Islam. Tuduhan kelompok cebong sekuler radikal bahwa ummat Islam berpolitik identitas, intoleran, radikal bahkan anti-NKRI dan anti-Pancasila harus dijawab TIDAK, jika bukan DENGKULMU !

Rosyid College of Arts,
Magelang, 4/12/2021

EDITOR : REYNA







banner 468x60