Jangan Karena IKN, Kita Melupakan Masalah Bangsa

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Ahmad Cholis Hamzah

Akhir-akhir ini berita tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ibukota Nusantara/IKN menenggelamkan berita-berita tentang berbagai permasalahan di negeri ini. Berita tentang seramnya bentuk bangunan burung garuda di IKN itu ditambah dengan kepala patung garuda yang menunduk, berita tentang presiden Jokowi mengajak para selebriti influencer keliling IKN dan berita tentang masih minimnya investor asing tertarik ikut membangun IKN– terus muncul dipermukaan seperti berita gossip kehidupan selebriti.

Belum lagi berita tentang pemerintah kita yang dikabarkan bakal menyewa 100 unit mobil untuk transportasi tamu undangan yang akan menghadiri upacara 17 Agustus di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Meskipun kabar tersebut dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dia mengatakan tidak akan menyewa mobil mewah sebanyak yang dikabarkan untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan very very important person (VVIP) di Upacara 17 Agustus di IKN nanti. Menurutnya, pemerintah justru akan menyewa bus.

Meski begitu, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengakui akan menyewa ratusan kendaraan untuk perayaan HUT RI ke-79 nanti. Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengelaborasi bahwa kendaraan massal seperti bus akan dipakai di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN untuk Upacara 17 Agustus. Selain itu, kendaraan lain juga akan digunakan untuk rangkaian Presiden RI dan Ibu Negara, serta kendaraan contingency seperti kendaraan cadangan dan ambulance. Pemerintah juga menyediakan kendaraan operasional untuk wara-wiri dan logistik seperti truk dan mobil boks barang.

Nampaknya presiden Jokowi dalam sisa-sisa akhir tugasnya sebagai kepala negara ingin meninggalkan legacy keberhasilan pembangunan IKN sehingga dinilai terlalu “ngotot” atau “ngebet” agar IKN memunculkan kesan keberhasilan pembangunan negara meskipun pada kenyataanya pembangunan yang akan menghabiskan ratusan trilliun itu masih tersendat-sendat.

Akibatnya seakan energi bangsa ini hanya tercurah pada pembangunan IKN “harus jadi” yang akibatnya kita melupakan berbagai persoalan bangsa seperti antara lain masalah anak-anak bangsa yang menderita stunting. Seperti diketahui pada pertengahan tahun 2023 prevalensi stunting di Indonesia adalah 21,6 persen, sementara target yang ingin dicapai pemerintah adalah 14 persen pada 2024. Sehingga, pencapaian tersebut harus dilakukan lebih maksimal lagi. Apalagi, tahun 2024 ini merupakan tahun politik, sementara wilayah/provinsi yang terimbas stunting masih tinggi di Indonesia. “Wilayah-wilayah provinsi ini masih tinggi kasus stuntingnya. Misalnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat (Sulbar), Sulawesi Tengah (Sulteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Provinsi Aceh.

Masalah lain adalah begitu banyaknya penduduk kita yang terjerat pinjaman online akibat dari kesulitan ekonomi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan/OJK ada sekitar 18 juta warga Indonesia atau sekitar 5% penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 279 juta jiwa, dan mayoritas debitur aktif ada di pulau Jawa dengan persentase mencapai sekitar 73%.

Selain itu, bangsa ini tidak boleh lupa masalah-masalah kondisi sosial, eknomi, dan hukum yang masih terjadi misalnya meningkatnya kasus korupsi yang jumlah uang negara yang dikorupsi itu sudah tidak ratusan juta atau milyaran tapi sudah trilliunan Rupiah; rentannya kondisi perekonomian ditengah-tengah kondisi global yang tidak menentu, kasus masih lemahnya penegakan hukum, kasus anak-anak kecil kita akan diberi kemudahan akses mendapatkan alat kontrasepsi, persoalan nilai Rupiah yang melemah terhadap mata uang asing, dan banyak lagi berbagai persoalan-persoalan bangsa lainnya.

Karena itu janganlah karena IKN saja kita melupakan persoalan strategis bangsa itu.

Editor : Pahlevi

Related Posts