Jumhur Hidayat Dan Syahganda Nainggolan Tokoh Pergerakan Indonesia

Jumhur Hidayat Dan Syahganda Nainggolan Tokoh Pergerakan Indonesia
Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan




Oleh: MHR Shikka Songge
Peneliti Politik dan Sosial Keagamaan CIDES. Presiden Pergerakan Muballigh Indonesia (PMI)

KEDUA SAHABATKU Moh Jumhur Hidayat dan Dr. Syahganda Nainggolan adalah activis Pergerakan Mahasiswa Indonesia. Keduanya mengawali langkah pergerakan dari kampus ITB (Institut Teknologi Bandung) thn 1980 an. Dalam kisah pergerakan keduanya mencatat rekord yg membanggakan bagi kalangan activis mahasiswa. Keduanya pernah mendekam di rumah tahanan perdeo. Bahkan Jumhur Hidayat sempat mencicipi pulau tahanan termashur, Nusa Kembangan.

Keduanya pernah memimpin CIDES atau Center for Information and Development Studies. CIDES, lembaga kajian yg dibesut oleh tokoh tokoh elit ICMI, mantan Presiden BJ Habibie, Adi Sasono, M. Dawam Raharjo dll pada thn 1993. Sejak thn itu CIDES mulai merekonstrucsi ide dan agenda perubahan di tanah air. CIDES menggelinding membuka tirai demokrasi, dengan berbagai riset dan kajian yg dilakukan merupakan proses transisi terpenting bagi Indonesia menuju era reformasi.

Peranan CIDES sangat central dlm mengusung agenda agenda perubahan, membangun fikiran, mencerdaskan anak anak bangsa yang berkaitan dg perbaikan sistem politik, pengelolaan negara acuntable dan transparan, hukum dan ekonomi yg berkeadilan. Sebab tidak akan ada perubahan sistem politik, dan pergantian kekuasaan tanpa adanya perubahan cara berfikir pada anak anak bangsa dlm memandang negara. Ide besar, kuat dan benar merupakan jaminan akan ketahanan suatu negara. Bila suatu negara tanpa moralitas penyelenggara negara maka setiap saat bisa terjadi anomali atau penyimpangan.

Dari CIDES, para pemikir bangsa menghadirkan sekaligus mengola berbagai gagasan cemerlang, ide ide perubahan, menumbuhkan tradisi kritisisme bernegara. Dan semua ide dari hasil kajian dan riset tim CDIES diformalisi dalm bentuk Jurnal Mingguan Sintesis, Jurnal Bulanan Afkar dan Jurnal Tahunan Profil Indonesia. Semua jurnal itu disebarkan ke seluruh kantor pemerintah, lembaga negara, universitas, ormas, lembaga keagamaan di tanah air. Terhitung sejak berdirinya thn 1993 CIDES – thn 1998, berarti Reformasi lahir, hanya memerlukan 5 thn proses pelembagaan gagasan perubahan politik.

Saat Jumhur Hidayat menjabat Direktur Eksecutive CIDES saya ikut sebagai tim peneliti membidangi demokrasi, lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Ketika Dr. Syahganda Nainggolan menjabat Directur Eksecutive CIDES saya dipercayakan menempati job Sekretaris Ecsecutive mendampinginya. Riset dan kajian CIDES lebih berorientasi pada penguatan kebijakan reformasi.

Bisa kita bayangkan, andaikan tanpa upaya membangun visi bersama, merumuskan agenda aksi bersama sulit rasanya menumbangkan rezim orde baru yg sungguh kuat saat itu. Andaikan rezim orde baru tetap bertengger, dan tidak reformasi, mungkinkah Pak Joko Widodo bisa menjadi Presiden RI dlm dua periode ? Sangat sulit rasanya.

Saya teringat pada thn 2008 saat CIDES memperingat seperempat abad CIDES yg menghdihadirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para mentri, dan tokoh bangsa, Syahganda menyampaikan Pidoato Kebudayaan yg spektacular berjudul “Demokrasi Yang Berkeadilan Ekonomi dan Hukum. Topik ini tentu ini menggambarkan impian dan cita cita setiap activis bila kelak dipercayakan menjadi pemimpin bangsa. Karenanya Jangan bilang anda pemimpin, jika tak sanggup menghadirkan janji keadilan yg dinantikan rakyat. Keadilan adalah menjadi cita cita utama dan mulia bagi setiap pemimpin.

Saya kenal betul watak kedua sahabatku alumnus ITB ini. Mereka berdua memiliki pribadi yg tangguh, berkaracter dan berintegritas, serta cita cita yg besar untuk rakyat. Consern keduanya pada isu demokrasi, hak asasi manusia, pembangunan yg berbasis dan berorientasi pada kerakyatan. Tentu keduanya memiliki visi besar tentang demokratisasi pembangunan. Pada tempatnya saya katakan bhw Syahganda dan Jumhur sosok activis pergerakan anti pada penindasan dan pelanggaran HAM oleh rezim manapun.

Olehnya hukuman yg disandangkan pada kedua sahabatku yg membuka tirai demokrasi ini adalah tepat. Apalagi menggunakan baju oriens, tangan diborgol adalah betul betul penghinaan terhadap activis pejuang demokrasi. Dan ketika penguasa menggunakan kekuasaannya untuk menghinakan activis yg menggugat ketidak adilan, menggugat kesewenang wenangan penguasa adalah penghinaan pada bangsa dan negara. Sebab sejatinya kekuatan negara demokrasi sangat bergantung pada kecerdasan kaum intelegencia, yaitu kaum activis yg terpelajar dan yg berintegritas.

Di belahan dunia manapun hanya rezim totaliter yg bisa mengadili activis pro demokrasi yang anti penindasan. Saya heran di zaman Pak Joko Widodo, masih ada perlakuan yg tidak pantas disandangkan pada para activis yg mengkritisi kebijakan negara. Mereka diborgol mengenakan baju oriens layaknnya preman. Namun di sisi lain mereka yg mengecam para penggiat demokrasi dan activis demonstran sebagai sampai demokrasi, demonstrasi penolak UU Omnibus Law dibiayai dan didukung oleh ISIS. Ini tuduhan ngawur tanpa ilmu dan mereka nyaman nyaman saja berada di istana.

Negara negara di zaman modern mengalami percepatan modernisasi dan kuat, karena di dalamlnya terdapat ruang dealektika pemikiran politik dan kebudayaan bernegara. Reformasi 1998 itu menandai loncatan Indonesia keluar dari krisis kepemimpinan dan membawa iklim baru bernegara secara sehat dan cerdas.

Negara semetinya dikelola secara cerdas oleh orang berlian dan mengerti cara menyelenggarakan penerintahan. Nampaknya 20 thn setelah reformasi kehidupan kebangsaan dan kebernegaraan kita makin menyimpaang dan terpuruk, jauh cita cita reformasi. Di mana Nepotisme, Kolusi dan Korupsi semula menjadi musuh negara, kini makin legal dan subur.

Potret Oligharcy bernegara adalah bentuk kolusi yang paling primitif dlm bernegara. Hubungan antara Pemilik modal dan Penguasa Partai serta pendukung kekuasaan, makin asik bekerja sama melakukan operasi pengerukan dan perampokan kekayaan negara. Ekonomi rakyat terpuruk, rakyat menjadi miskin dan melarat. Bapak Jadi penguasa anak dan anak mantu calon Bupati dan wali kota. Fenomena buruk dan primitif ini akan terus tumbuh di berbagai level pemerintahan. Belum lagi kebijakan negara atau UU lahir tanpa traparansi. Lantas di mana hakekat reformasi ?

Inilah akibat hilangnya tradisi kritisisme, runtuhn dealektika intelectualitas bernegara. Negarapun diurus oleh penguasa angkuh dan pongah. Penguasa sebagai pengendali dan pemilik kebenaran. “Kalau kata Pemerintah Hoax ya Hoax”, adalah pernyataan bernada intimidatif sekaligus pembodohan public. Jadi setidak tidaknya menangkap lalu mentersangkakan para activis pergerakan seperti Syahganda Nainggolan maupun Jumhur Hidayat dkk mengisyaratkan pemerintah tidak bisa berdialog dg narasi yg setara dan cerdas. Kebodohan adalah bentuk lain adanya penyimpangan terstruktur dlm pengelolaan negara.

Seharusnya kita belajar pada watak dan karakter para pendiri bangsa. Bagaimana M. Hatta, Soekarno, Syahrir, Agus Salim, Tan Malaka, Mr M. Yamin, Natsir, Ley Mena, membangun negeri ini ? Mereka berdebat dg berbagai argumentasi tentang politik negara. Perdebatan itulah mengangkat posisi mereka menjadi pemimpin negara yg disegani, dihormati, dibanggakan dan dicintai oleh rakyat. Dan diantara para tokoh itu mereka menjadi saling menghargai, antara satu sama lain, karena integritas, kewibawaan akan ilmu yg dimiliki oleh masing masing mereka.

Tetap Tegar, Tegas dan Tegap untuk kedua sahabatku. Meskipun penguasa di negeri ini mengurung anda berdua dg cara yg tidak terhormat. Tapi yakinlah fikiran anda berdua dibalik jeruji akan menembus seluruh di berbagai pelosok negeri. Yakinlah pada Kekuasaan Allah SWT, bahwa Kekuasaan absolut itu hanya milik Allah. Suatu saat rakyat di negeri ini akan memberi pada sahabatku berdua suatu tahta kehormatan yg bernilai.

Sebagai activis saya sangat menyesali atas tindakan penguasa yg semena mena ini. Tindak yang merusak karakter aktivis dan tokoh pergerakan. Negeri ini secara konstitusional bukan negeri kekuasaan melainkan negeri hukum. Dan hukum kita berdasarkan pancasila tentu penegakan hukum bersifat mendidik, bukan mencederai, menindas dan seterusnya. Olehnya bagi saya dan vactivis pada umumnya menilai tidak pantas sahabatku berdua diperlakukan seperti halnya penjahat, preman dan kriminalis. Sesungguhnya yg terjadi pada kedua sahabatku ini menunjukan bhw negara gagal berdialog secara naratif, argumentatif dan cerdas.

Seharusnya Jumhur dan Syahganda keduanya patut dipulihkan dari berbagsi tuduhan dan tutan. Keduanya dikukuhkan menjadi tokoh inspirator kebanggan kaum activis pergerakan di tanah air. Apalagi Moh Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan keduanya telah malang melintang dlm dunia pergerakan mengedukasi anak muda untuk sll kritis merawat bangsa. Dan keduanya sdh sampai di ujung negeri, kampung halamanku Menanga dan Lamakera, Solor Flores Timur NTT, berdialog dg masyarakat.

Mestinya fihak kepolisian lebih arif, harus bisa membedakan antara activis pergerakan dan preman. Karenanya Penjara bukan tempat yg tepat untuk sahabatku berdua yg sedang membangun jalan perubahan untuk negeri ini di masa mendatang…..

Ciputat 18 Oktober 2020
MHR. Shikka Songge







banner 468x60