Kembali Membuat Pernyataan Kontroversial, Pakar Hukum : Yasonna Laoly Harus Dipecat

Kembali Membuat Pernyataan Kontroversial, Pakar Hukum : Yasonna Laoly Harus Dipecat




ZONASATUNEWS.COM — Yasonna Laoly kembali membuat pernyataan kontroversial. Dalam sambutannya di acara ‘Resolusi Pemasyarakatan 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan’ di Lapas Narkotika Kelas IIA Jatinegara, Jakarta, Kamis (16/1/2020), Menkumham Yasonna Laoly menyatakan kejahatan lebih banyak terjadi didaerah-daerah miskin seperti Tanjung Priok.

Berikut kutipan bagian pidato kontroversial Yasonna Laoly:

“Itu sebabnya kejahatan lebih banyak terjadi di daerah-daerah miskin. Slum areas. Bukan di Menteng.”

“Anak-anak Menteng tidak, tapi coba pergi ke Tanjung Priok di situ ada kriminal. Lahir dari kemiskinan.”

“Berikan saya dua orang anak. Satu anak yang lahir di Menteng, kaya. Ibu kaya, bapak doktor atau profesor. Berikan saya. Dan ambil satu anak dari Tanjung Priok. Lahir dari ibu pelacur, bapak seorang preman. Kasih ke saya.”

“Dan kemudian anak Menteng itu saya kasih tinggal di tempat mamanya pelacur. Dan anak dari pelacur dan bapaknya preman saya kasih ke Menteng. Next twenty years. Look at them, who will be a criminal. Anak Menteng-kah atau Tanjung Priok?”

Warga Tanjung Priok yang tersinggung dengan pernyataan politikus PDI-P tersebut menggelar aksi pada Rabu (22/1) di depan gedung Kemenkumham.Warga tersinggung karena Yasonna terkesan menuduh kawasan Tanjung Priok sebagai penyebab lahirnya kriminalitas.




Dr.Muhammad Taufiq, SH.MH., Pakar Hukum Pidana Univesitas Djuanda Bogor

Menurut Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., seorang pakar hukum pidana dari Universitas Djuanda Bogor, pernyataan Yasonna telah melanggar UU Penghapusan Diskriminasi Pasal 4 huruf b angka 2.

“Ini bukan kali pertama Yasonna menyinggung kelompok tertentu. Sebelum menyatakan Tanjung Priok melahirkan para pelaku kriminal dia juga pernah menyatakan pengungsi Rohingya membebani anggaran negara. Ini sangat tidak etis. Bahkan sudah termasuk perbuatan pidana”, ujar Muhammad Taufiq.

Yasonna Laoly memang sedang menjadi sorotan. Sebelumnya Yasonna bergabung dalam Tim Hukum PDI-P untuk membela partai berlambang banteng tersebut dalam kasus suap yang sedang diusut KPK.

PDIP membentuk tim hukum terkait kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. Pembentukan tim hukum tersebut diumumkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly.

Tim Hukum PDI-P ini justru sibuk mempermasalahkan penyegelan ruangan yang hendak dilakukan penyidik KPK. Bahkan mereka mendesak Dewas KPK untuk memeriksa penyidik KPK yang berencana menyegel ruang Sekjend PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Keterlibatan Yasonna dalam tim tersebut disayangkan banyak pihak. Mengingat dirinya sedang menjabat Menteri Hukum dan HAM. Perbuatan Yasonna telah melanggar asas profesionalitas.

“Yasonna Laoly ini tidak layak menjabat menteri. Pernyataannya sering menyakiti perasaan masyarakat. Apalagi keterlibatannya dalam Tim Hukum PDI-P jelas itu tidak professional. Presiden harus ambil tindakan untuk memecatnya”, tegas Muhammad Taufiq.

EDITOR : SETYANEGARA

 







Tags: , , ,
banner 468x60