Makar untuk Kivlan Zein dan Eggy Sujana itu sesuatu yang dipaksakan

Makar untuk Kivlan Zein dan Eggy Sujana itu sesuatu yang dipaksakan

Oleh : Muhammad Taufiq*

Menurut saya penggunaan istilah makar sekarang kacau balau. Orde Baru di masa Soeharto penggunaan pasal makar, sangat sedikit . Mengapa demikian? Sebab dulu punya undang-undang Subversif. Undang-undang Subversif itu rumusannya sangat lentur. Upaya untuk merongrong dan segala macam. Kemudian unsur merongrong menjadi sangat luas, jadi tidak harus berupa serangan, lebih luas dibanding pasal-pasal di KUHP. Sehingga orang rapat-rapat, pertemuan saja bisa ditangkap dengan delik subversi . Itu yang digunakan Orde Baru.

Kemudian pasca 1999 undang-undang Subversif itu dicabut kita jarang menggunakan pasal makar bahkan lahir UU No.9 tahun 1998 tentang unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum
Akhirnya kita kembali ke KUHP. Namun penerapan pasal-pasal makar ini,di Era Jokowi (dilakukan dengan kelenturan) seperti penerapan undang-undang Subversif.

Kenapa itu terjadi di semua rezim pemerintahan, ya karena istilah makar itu sendiri. Menjadi tidak jelas apa sih yang dimaksud makar? Ketika kita bertanya kepada ahli pidana, apa yang dimaksud makar. Pasti sebagian besar akan bilang, makar itu penggulingan pemerintah. Sebagian lagi akan bilang makar itu upaya penggulingan pemerintah. Sangat jarang pakar pidana kita mengartikan makar itu sebagai serangan.

Di era SBY banyak orang Papua yang ditangkapi karena pengibaran bendera Bintang Kejora, karena merayakan hari kemerdekaan mereka. Di Era Jokowi soal makar di Papua, Maluku Selatan. Itu tidak disentuh bahkan orang-orang yang melakukan upacara pengibaran bendera pun tidak dikenakan pasal itu.

Kalau kita kembali ke hakikat pasal-pasal ‎keamanan negara dalam rumusan asli bahasa Belanda, kemudian kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, perbuatan-perbuatan demo Kivlan Zein dan Eggy Sujana itu tidak cukup untuk bisa dikatakan sebagai sebuah serangan. Sehingga tidak mempunyai unsur pasal 104, 106, 107. Jadi ini terlepas dari rezim pemerintahan yang mana pun.

Kesalahan-kesalahan itu terjadi bukan selain karena pemerintah itu represif, tapi juga karena kesalahan dalam memaknai atau mengartikan “anslaag”. Apa seharusnya DPR menghapus seluruh pasal makar atau mengubah definisinya agar jelas batasan-batasan perlakuan yang bisa dikenakan pasal makar?

Istilah makar itu harus diganti dengan “serangan”. Bisa serangan berat, serangan bersenjata‎. Kata dasarnya harus “serangan”, entah itu berat atau ringan. Harus dengan unsur serangan untuk melawan Presiden dan menggulingkan pemerintah.

Jadi pasal-pasalnya tetap sama karena itu ada di negara manapun. Tapi unsur maknanya diganti dengan istilah yang lebih pas dengan “anslaag” atau menyerang pemerintah,menyerang tentu dengan senjata berat atau ringan sehingga pemerintahan.

Lah jika itu emak-emak dan bapak-bapak teriak pemilu curang dan minta KPU berhenti menghitung dan kemudian menghitung jujur di mana letak serangan pada kekuasaan yang sah?

*Dr.Muhammad Taufiq.SH MH ,Kaprodi Magister Hukum Universitas Djuanda Bogor

* Penulis buku “Terorisme dalam demokrasi” dan “Densus versus Terorisme Negara”

Tags:
banner 468x60