Menegakkan Kembali Kedaulatan Rakyat (2): Presiden Adalah Mandataris MPR

Menegakkan Kembali Kedaulatan Rakyat (2): Presiden Adalah Mandataris MPR

Oleh : Budi Puryanto, Pemimpin Redaksi zonasatunews.com 

Dalam sistem MPR sesuai pasal 2 UUD 1945, MPR adalah suatu permusyawaratan umum, maka disebut Sidang Umum. 

Sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat MPR berwenang untuk: menetapkan UUD (aturan main bernegara) dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pada hakekatnya adalah politik rakyat.

Presiden adalah Mandataris MPR. Dia pelaksana dan harus menjalankan politik rakyat itu (GBHN) dan tidak boleh menjalankan politiknya sendiri.

GBHN ibarat kompas dan peta jalan menuju cita-cita bernegara : memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut nenciptakan ketertiban dunia (pembukaan UUD 1945).

GBHN membuat garis tegas apa yang harus dijalankan oleh Presiden. Presiden tidak boleh mengambil jalannya sendiri menyimpang dari garis yang ditetapkan MPR. Sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat MPR meminta pertanggung-jawaban Presiden dalam menjalankan GBHN, setiap akhir masa jabatan (5 tahun). MPR bisa menerima atau menolak pertanggung-jawaban itu.

Dalam keadaan mendesak dan dipandang perlu MPR bisa menggelar Sidang Umum sehelum masa jabatan Presiden berakhir. Ketentuan seperti ini untuk memastikan bahwa kekuasaan Presiden bukan Tak terbatas. Kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Presiden adalah mandataris MPR.

Dalan UUD hasil amandemen 2002, Presiden total melaksanakan politiknya sendiri yang dikampanyekan selama kampanye Pilpres. Dia tidak menjalankan politik rakyat (GBHN), karena GBHN sudah berhasil dilenyapkan dari halaman UUD kita saat ini.

 

 

 

Tags: ,
banner 468x60