Mengapa Amandemen UUD 1945 Itu Berkaitan Dengan Kemunduran Ekonomi

Mengapa Amandemen UUD 1945 Itu Berkaitan Dengan Kemunduran Ekonomi
Salamudin Daeng, Peneliti Senior Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)



Oleh : Salamuddin Daeng

Banyak yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia pada era reformasi lebih bagus dibandingkan dengan jaman UUD 1945 Asli. Ya itu bisa saja benar, tapi itu adalah pandangan yang sangat awam, tidak perlu pembuktian akademis, atau pandangan asal dibunyikan saja untuk menanggapi debat di WA group.

Mumpung Prabowo sedang di China, saya ingin memberi contoh atau perbandingan ekonomi Indoneaia dan China. Ini hendak membuktikan bahwa sistem negara dan pemerintahan itu berkaitan erat dengan ekonomi, pertumbuhan dan kecepatan kemajuan material ekonomi sebuah negara.

Pada tahun 1997 sebelum Indonesia melakukan reformasi, GDP perkapita Indonesia adalah 1054,35 USD. Berapa GDP perkapita China pada saat itu? Sebesar 780,74 USD, jauh tertinggal dibandingkan Indoneaia. Anehnya elite Indoneaia tidak sabar, tepropokasi oleh pihak luar, lalu dengan sembarangan melakukan amandemen UUD 1945, secara mendasar dan keseluruhan isi daripada UUD kemerdekaan 1945 berubah.

Apa sebetulnya inti daripada amandemen UUD 1945 tersebut? Yakni transfer of power atau transfer kekuasaan dari tangan negara kepada tangan oligarki swasta. Ini diawali dengan transfer uang melalui KLBI dan BLBI seluruhnya senilai 639,13 triliun atau 6 kali APBN Indonesia waktu itu. Selanjutnya dilanjutkan dengan transfer otoritas moneter dan fiskal kepada oligarki swasta melalui perubahan seluruh UU dibidang ekonomi, moneter dan sumber daya alam.

Maka apa yang terjadi kemudian? , Ekonomi Indonesia menuju kemunduran, secara tersteruktur, sistematis dan masif dilemahkan. Oleh siapa? Oleh sistemnaya sendiri yang didesain secara utuh oleh pihak luar, oleh pihak asing melalui berbagai utang, bantuan, untuk mengubah semua UUD dan UU. Sementara China tetap seperti dulu hanya modifikasi sistem, tidak meninggalkan fondasinya. Kekuasan negara dan pemerintahannya utuh, tidak didikte asing.

Hasilnya bagaimana? Kita bisa lihat sekarang. Tahun 2023 GDP perkapita China mencapai 12.614 USD, jauh meninggalkan Indonesia yang hanya memiliki GDP perkapita senilai 4940 USD. GDP perkapita Indoneia hanya sepertiga dari apa yang diraih China dalam waktu 25 tahun. Itulah yang dihasilkan oleh transfer kekuasaan oleh Indonesia ke tangan oligarki swasta dan asing yang sekarang mengendalikan negara Indonesia.

Perjalanan ke China mudah mudahan menjadi pelajaran penting bagi Presiden Prabowo untuk belajar apa yang dia lihat dan apa dia saksikan tentang dampak pemindahan kekuasaan Indonesia kepada oligarki keuangan swasta yang bekerja sama dengan rezim internasional, telah membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk mencapai kemajuan sebagaimana yang dicapai oleh kawan kita China. Jangan minta uang ke China, tapi kembalikan kekuasaan yang direnggut oligarki swasta dan asing di negara kita sendiri. Kalau sudah terlanjur? Balikin ya.. Ok Gas!

EDITOR: REYNA