Pierre Suteki : Hakim MK Berbintang Tapi Berhati Tumpul?

Pierre Suteki : Hakim MK Berbintang Tapi Berhati Tumpul?
Pierre Suteki




Oleh : Pierre Suteki

Apa kata Prof. Suteki?

Hakim MK kalau tidak progresif lebih baik berhenti jadi Hakim Negarawan.

Tahun 2019 dulu, terngiang kata- kata: “Buktikan kalau ada pelanggaran TSM dalam Pemilu!” Setelah disodori: SEMUA BUKTI TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM..!

Kalau tidak dapat dibuktikan secara hukum, kita punya MORAL yang posisinya leboh tinggi daripada hukum. Makanya hakim konstitusi wajib juga membaca hukum secara moral (MORAL READING ON CONSTITUTION). Itu penalaran hukumnya. Lagian Law is not only rules and logic, but also behavior even behind behavior. Untuk itulah irah-irahan semua Putusan Hakim berbunyi:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, bukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN PERATURAN UNDANG-UNDANG”. Apalagi pada Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 (UU KEKUASAAN KEHAKIMAN) ditegaskan bahwa:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat”. Ini artinya hakim tidak boleh pasif, harus aktif MENGGALI, MENGIKUTI dan MEMAHAMI apa sebenarnya yang dituntut oleh rakyat? Hakim MK harus mau memasang hati dan pendengarannya di tengah masyarakat bukan pasif menunggu “kabar berita” dari pemohon saja. Ini yang kita sebut HAKIM MK PROGRESIF.

Berbeda dengan peradilan lain yang mungkin mudah terkooptasi oleh kekuasaan, secara ideal MK harus menjadi bukan hanya constitutional guardian melainkan harus pula menjadi ideology guardian. Roh moral harus diutamakan dalam penengakan hukum. Namun, patut diduga MK yang seharusnya bisa membaca hukum dengan moral (MORAL READING) ternyata sama dengan peradilan yang lainnya. Membaca hukum dengan kaca mata kuda. Mengagungkan cara berpikir secara automat mechanistic. Cara berpikir ini mengandalkan bunyi Undang-undang sehingga hakim seolah hanya menjadi corong atau mulut UU (la bouche de la loi).

Di muka sudah disiinggung bahwa: HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI WAJIB MENGGALI, MENGIKUTI DAN MEMAHAMI NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN DALAM MASYARAKAT. Ditambah aspek TRANSENDENTAL dalam IRAH-IRAHAN PUTUSAN HAKIM yang berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Apa arti semua ini? Hal ini sesungguhnya bermakna bahwa hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya berdasarkan bunyi-bunyi pasal UU melainkan diberikan hak untuk berinovasi dalam menyelesaikan perkara.

Berhukum Progresif berarti melakukan langkah progresif dengan melakukan RULE BREAKING melalui tiga cara:

1. Menggunakan kecerdasan spiritual (spiritual quotien) utk tidak terkungkung dengan peraturan apabila penerapannya justru mendatangkan ketidakadilan;

2. Lebih memilih pemaknaan yg dalam ketika menafsirkan suatu UU sehingga tidak terjebak pada makna gramatikal;

3. Menjalankan hukum bukan hanya mengutamakan logika melainkan justru juga mempertimbangkan rasa keberpihakan terhadap orang lemah, miskin dan teraniaya yang dirangkum dalam istilah compassion.

Ketika MK melakukan Judicial Review terhadap Perppu Ormas dan Perppu Corona, jauh dari karakter Rule Breaking tersebut tetapi justru mengutamakan kehebatan mesin automatnya hukum positif dan cenderung melukai perasaan masyarakat pemohon JR atas Perppu Ormas dan Perppu Corona. Bagaimana tidak, sidang JR Perppu Ormas yang sudah dijalankan “berdarah-darah”—yang baru tgl 2 Oktober 2017 saya memberikan KETERANGAN AHLI pada sidang JR ini— ternyata hanya berakhir dengan menyatakan: DITOLAK PERMOHONAN JR LANTARAN OBJEKNYA SUDAH TIDAK SESUAI LAGI. Mengapa? Karena Perppu No. 2 Tahun 2017 yang dimintakan JR telah berubah di tangan 7 Fraksi DPR menjadi UU No. 16 Tahun 2017. Terkait dengan Perppu Corona No. 1 Tahun 2020 juga telah menjadi UU No. 2 Tahun 2020. Padahal, substansi UU sekarang tidak ada bedanya dengan Perppu-nya dulu. Jadi secara substansial tidak ada perubahan sama sekali.

Mengapa hanya karena NAMA yang berbeda dengan substansi yang sama pemohon harus menggugat lagi Perppu Ormas dengan hanya menggantinya kata PERPPU menjadi UU? Apakah Indonesia akan runtuh ketika MK memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan JR Perppu Ormas dan Perppu Corona dengan menggantinya dengan kata UU Ormas dan UU Corona? Ini MK bukan pengadilan biasa. Yang duduk pun adalah para “dewa hukum” di Indonesia. Mengapa tidak berani melakukan terobosan dalam menegakkan hukum. Memang benar, diperlukan 2 modal seorang hakim untuk melakukan rule breaking, yaitu:

1. Braveness, keberanian untuk mengutamakan keadilan substantif.

2. Vigilante, yakni jiwa pejuang, pejuang kebenaran atau mujahid.

Bersambung ke halaman berikutnya







banner 468x60