Pierre Suteki : Problematik RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Anti-Democratic?

Pierre Suteki : Problematik RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Anti-Democratic?
Pierre Suteki




Oleh : Pierre Suteki

A. Adakah Undang-Undang Payung?

Persoalan yang akan muncul ketika sudah dibentuk omnibis law adalah mengenai kedudukan UU hasil omnibus law ini. Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan UU dari konsep omnibus law belum diatur. Jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, UU hasil konsep omnibus law bisa mengarah sebagai UU Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Tetapi, Indonesia justru tidak menganut UU Payung karena posisi seluruh UU adalah sama. Jadi, persoalannya ada pada tataran teori peraturan perundang-undangan, yakni mengenai kedudukannya. Kedudukannya harus diberikan legitimasi dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga, UU No. 12 Tahun 2011 harus direvisi lebih dahulu.

B. Karakter Anti-democratic UU

Supaya tampak literasinya ori dan meyakinkan, saya cuplikkan perihal omnibus law ini dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris. Apa itu omnibus law? An omnibus bill is a proposed law that covers a number of diverse or unrelated topics. Omnibus is derived from Latin and means “for everything”. An omnibus bill is a single document that is accepted in a single vote by a legislature but packages together several measures into one or combines diverse subjects.

Because of their large size and scope, omnibus bills limit opportunities for debate and scrutiny. Historically, omnibus bills have sometimes been used to pass controversial amendments. For this reason, some consider omnibus bills to be ANTI-DEMOCRATIC.

(Omnibus bill adalah undang-undang yang diusulkan yang mencakup sejumlah topik yang beragam atau tidak terkait.Omnibus berasal dari bahasa Latin dan berarti “untuk segalanya”. Omnibus bill adalah satu dokumen yang diterima dalam satu suara oleh badan legislatif tetapi mengemas beberapa tindakan menjadi satu atau menggabungkan berbagai subjek.

Karena ukuran dan cakupannya yang besar, omnibus bill membatasi peluang untuk debat dan pengawasan. Secara historis, omnibus bill terkadang digunakan untuk meloloskan amandemen yang kontroversial. Untuk alasan ini, beberapa orang menganggap omnibus bills sebagai ANTI-DEMOCRATIC, terjemah bebas red)

C. Pertanda UU Anti-democratic

Pertanda karakter anti-democratic UU Omnibus Law Cipta Kerja dapat ditelisik mulai dari perencanaan, perancangan, pembahasan hingga pengesahan. Hal itu misalnya oleh karena proses partisipasi rakyat sangat minimal hingga akhirnya muncul berbagai penolakan dari hampir seluruh elemen masyarakat. Bukan masyarakat dalam negeri melainkan masyarakat luar negeri.

Bahkan karakter anti-democratic juga tampak ketika berbagai masukan, protes masyarakat dialmatkan kepada DPR dan Presiden seolah tidak diperhatikan bahkan cenderung nekad untuk mengebut penyelesaian RUU Omnibus Law secara “kejar tayang”. Hal ini ditambah dengan beredarnya versi naskah RUU yang beragam. Mulai dari naskah 1028 halaman, 905 halaman, 812 halaman. Hingga ini masyarakat menyakini versi 812 itu yg final dan yang ditolak. Versi 812 inilah yang diserahkan kepada Presiden tanggal 14 Oktober 2020 untuk disyahkan. Penolakan terus terjadi melalui demonstrasi di berbagai penjuru negeri. Penolakan itu ternyata tidak direspons untuk dihentikan, melainkan justru direspons dengan memunculkan versi baru RUU Omnibus Law 1187 halaman. Naskah ini diketahui melalui naskah yang diterima oleh MUI dan PP Muhammadiyah.

Saya pun sudah memperoleh naskah tersebut serasa meneliti bagian apa saja yang berubah hingga selisih halaman mencapai 357 halaman dibandingkan VERSI FINAL DPR 812 halaman. Saya fokus pada Bab IV Tentang Ketenagakerjaan. Jika versi 812 ada 21 halaman, pada versi 1187 ada 30 halaman. Lalu ditemukan ada 21 perubahan baru. Ada 18 perubahan kata “dengan” menjadi “dalam” yang diikuti dengan frase Peraturan Pemerintah. Ada 3 perubahan berupa penambahan ayat pada 3 Pasal, yaitu:

(1) Pengaturan lebih lanjut DENGAN Peraturan Pemerintah (bukan DALAM) dalam ayat 6 Pasal 79.
(2) Denda bagi pengusaha dan pekerja/buruh jika ada pelanggaran tertentu sebagai mana diatur baru dalam Pasal 88A ayat (6), (7) dan (8).
(3) Penambahan berupa perluasan alasan mem-PHK pekerja/buruh sebagaimana diatur baru dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a, b, c, g, dan k.

Pertanyaannya, bukankah itu perubahan yang cukup signifikan khususnya jika dikaitkan dengan penghapusan pesangon Pasal 161 hingga Pasal 172 UU Ketenagakerjaan. Bukankah ini juga menunjukkan karakter anti-democratic-nya RUU Omnibus Law Cilaka ini? Diubah oleh Presiden tanpa pertimbangan DPR lagi.

Itu baru satu klaster ketenagakerjaan, masih belum menyentuh 10 klaster lainnya. Bisakah Anda membayangkan akan ditemukan pasal yang hilang, pasal yang berubah (tambah, kurang dan revisi) hingga ditemukan ratusan perubahan hingga halaman berbeda 357?

Bersambung ke halaman berikutnya







Tags: ,
banner 468x60