Strategi Ombudsman RI Dalam Mengawasi Pelayanan Publik : Studi Kasus Pelayanan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan

Strategi Ombudsman RI Dalam Mengawasi Pelayanan Publik : Studi Kasus Pelayanan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan
Koordinator Nasional MP BPJS Hery Susanto




Oleh : Hery Susanto, MSi (Ketua Umum KORNAS MP-BPJS)

Ombudsman Republik Indonesia atau disingkat ORI merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraaan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, badan usaha milik swasta maupun perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik baik yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). (Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI).

Sebagai lembaga negara yang berfungsi mengawasi jalannya pelayanan publik tentunya Ombudsman RI telah dibekali beragam peraturan perundangan-undangan yang mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya. Ombudsman setidaknya dibekali 7 Undang-undang, 12 Peraturan Pemerintah, 5 Peraturan, Keputusan dan Instruksi presiden, 2 Peraturan, Keputusan dan Instruksi menteri, 44 Peraturan Ombudsman, 5 Keputusan Ketua Ombudsman dan 14 Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI.

Salah satu undang-undang yang menjadi pedoman bagi Ombudsman RI dalam mengawasi pelayanan publik yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam Pasal 5 Ayat (2) UU tersebut dijelaskan bahwa jaminan sosial merupakan ruang lingkup yang menjadi salah satu kegiatan pelayanan publik.

Jaminan sosial mempunyai 2 (dua) undang-undang pokok yang mengaturnya, yakni UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Adapun lembaga negara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan BPJS tersebut yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Keteagakerjaan fokus pada bidang pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan, sedangkan BPJS Kesehatan fokus pada bidang pelayanan jaminan sosial kesehatan.

Dalam kaitannya pelayanan publik di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan mempunyai 4 (empat) program yakni : jaminan kematian (JKM), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP).

Tulisan ini mengupas pelayanan program JHT BPJS Ketenagakerjaan. Mengapa, karena sejak Indonesia didera pandemi Covid-19 pada awal Maret 2020 lalu perekonomian seluruh negara di dunia goncang, termasuk Indonesia. Banyak perusahaan yang alami kebangkrutan akibat pandemi Covid-19. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya terpaksa dilakukan para pemberi kerja karena tidak sanggup lagi bertahan untuk memutar ekonomi usahanya.

Ombudsman RI diharapkan dapat menuntaskan problem pelayanan publik di sektor jaminan sosal ketenagakerjaan ini mengingat jutaan pekerja yang masih kesulitan dalam memperoleh haknya tersebut. Hal ini penting mengingat klaim JHT tersebut dinilai bisa membantu para pekerja untuk menyambung hidup di tengah situasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi yang belum jelas kapan berakhir.Dampak pemulihan pasca Covid-19 pun tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat bahkan bisa menahun.

Pelayanan Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan

Data kasus PHK yang disajikan pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ada 3 jutaan pekerja, data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 5 jutaan pekerja sedangkan data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) ada 6,4 juta pekerja. PHK yang dialami jutaan pekerja tersebut mendorong mereka untuk berbondong-bondong mengajukan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan sebagai harapan satu-satunya dari hak para pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Perbedaan data kasus PHK tersebut justeru diperparah lagi dengan data pengajuan klaim JHT yang dirilis BPJS Ketenagakerjaan. Pada Agustus 2020 BPJS Ketenagakerjaan merilis 1,33 juta pekerja mengajukan klaim JHT dengan jumlah total nilai sebesar Rp. 16,4 triliun. Sementara pada situasi normal sebelum Covid-19 saja sudah terjadi klaim JHT sebanyak 2,2 juta dengan besaran klaim senilai Rp 26 triliun. Logikanya, dalam situasi pandemi ini sulit diterima akal sehat jika jumlah klaim JHT tahun 2020 akan lebih sedikit dibanding 2019.

Perbedaan data jumlah klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah data kasus PHK yang dirilis Kemnaker, Kemenkeu dan KADIN mestinya harus segera dikoordinasikan untuk memitigasi resiko kecenderungan tidak tertanganinya klaim JHT jutaan para pekerja yang mengalami PHK tersebut.

Pada awal pandemi Covid-19 pihak BPJS Ketenagakerjaan justeru menerapkan work from home (WFH) full di kantor pusat dan beberapa kantor pelayanannya di wilayah dan cabang yang menjadi zona merah Covid-19. Di era pandemi mayoritas 80% peserta banyak gunakan pelayanan klaim secara daring, sedangkan 20% peserta gunakan pelayanan klaim secara luring. Kuota pelayanan klaim JHT pun dikurangi dari situasi normal sebelum pandemi antara 150-200 peserta per cabang per hari menjadi 50-100 peserta per cabang per hari. Hal ini tentu berdampak terhadap semakin sempit dan sulitnya peluang banyak peserta untuk mendapatkan pelayanan klaim.

BPJS Ketenagakerjaan mempunyai 11 kantor wilayah, 121 kantor cabang dan 203 kantor cabang perintis. Daerah yang paling besar alami ledakan jumlah klaim JHT dan sebagai basis industri/bisnis dan pekerja yakni : wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah-DIY dan Jawa Timur.

Dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban masyarakat sebagai bagian partisipasi masyarakat pada tanggal 4-10 Juli 2020 lalu, Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS melakukan survei opini publik dengan 1000 orang responden, metode purposive sampling (peserta yang mengajukan klaim JHT), margin of error sebesar 3% pada tingkat kepercayaan 95%. Lokasi survei di 25 kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan (wilayah Jawa 16 kancab, Sumatera 4 kancab, Kalimantan 2 kancab, Sulawesi 2 kancab dan 1 kancab Bali Nusa Tenggara).

Temuan survei tersebut diperoleh informasi bahwa peserta yang mengajukan klaim JHT mengaku menggunakan metode daring 80% dan luring 20%. Peserta yang mengajukan klaim secara daring mayoritas 70% menggunakan perantara (calo) dan 30% mengurus sendiri untuk bisa mendaftarkan pengajuan klaimnya. Proses klaim bisa terdaftar masuk dalam antrian pada hari ke 14 dan akan dipanggil oleh staf BPJS Ketenagakerjaan untuk cek kelengkapan berkas ke kancab. Setelah berkas lengkap maka dana JHT bisa ditransfer ke rekening peserta hingga 7 hari ke depan. Dengan demikian dibutuhkan waktu 21 hari bagi peserta untuk menerima dana manfaat klaim JHT.

Sedangkan peserta yang klaim secara luring, setelah berkas langsung diantar ke kancab setelah dnyatakan lengkap dana ditransfer pada 7 hari berikutnya. Jadi Proses daring dipilih sebab situasi pandemi Covid-19 mendorong mereka memilih cara tersebut. Adapun peserta yang gunakan cara luring sebab domisilinya tidak jauh dari kancab BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam temuan survei tersebut mayoritas Sejumlah 55% peserta mengaku tidak mengetahui prosedur pelayanan klaim JHT, 30% mengetahui, 13% ragu-ragu dan 2 % tidak menjawab. Ada 30% peserta mengaku mengerjakan klaim daring sendiri sedangkan 70% mengerjakan klaim melalui orang lain/perantara. Dan mayoritas 58% peserta menyatakan tidak puas terhadap pelayanan klaim JHT, 15% puas, 25% cukup puas, dan tidak menjawab 2%.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT) Pasal 31 disebutkan bahwa dana manfaat program JHT dibayarkan paling lama 5 (lima) hari sejak pengajuan berkas dan dinyatakan lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Namun hal ini menjadi diperlambat lagi dengan adanya masa tunggu hingga 1 bulan diatur dalam Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua Pasal 2 Ayat (3) bahwa manfaat JHT setelah peserta memasuki pensiun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk juga pada peserta yang berhenti bekerja. Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana pada Ayat (2) meliputi : a. Peserta mengundurkan diri; b. Peserta terkena pemutusan hubungan kerja; c. Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Pasal 5 Ayat (1) pun menjelaskan pemberian manfaat JHT dibayar tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu selama 1 bulan sejak surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.

Dari penjelasan tersebut di atas, merujuk pada UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 4 mengatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan : kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasiltas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Pelayanan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan diduga tidak sesuai dengan asas pelayanan publik sebagaimana perintah UU. Proses waktu yang lama hingga memakan waktu lebih dari yang digariskan peraturan perundang-undangan, membedakan hak peserta klaim secara daring dan luring, pelayanan BPJS Ketenagakerjaan tidak profesional, membedakan perlakuan antara peserta daring dan luring, tidak berasa keterbukaan, tidak akuntabel, tidak tepat dan cepat waktu, mempersulit dan jauh dari asas keterjangkauan.

Strategi Ombudsman RI

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya Ombudsman RI menurut Pasal 3 UU nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI berasaskan : a. kepatutan, b. keadilan, c. non diskriminasi, d. tidak memihak, e. akuntabilitas, f. keseimbangan, g. keterbukaan, dan h. kerahasiaan.

Pasal 7 Ombudsman RI bertugas : a. menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; c. menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; f. membangun jaringan kerja; g. melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh UU.

Praktek pelayanan publik yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam klaim JHT perlu direspons oleh Ombudsman RI. Masyarakat perlu melakukan pelaporan kasus pelayanan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan ke Ombudsman RI.

Strategi Ombudsman RI dalam hal ini adalah perlu merespons laporan dari elemen masyarakat tersebut bahkan jika dipandang perlu segera melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi yang dilaporkan. Selain itu Ombudsman harus menindaklanjuti laporan kasus dengan memeriksa laporan, berkoordinasi dan kerjasama dengan segenap elemen terkait guna mencegah meluasnya praktek maladministrasi yang merugikan masyarakat.

Pasal 8 Ayat (1) menjelaskan guna menjalankan fungsi dan tugas Ombudsman RI harus memperhatikan kewenangannya yakni sebagai berikut : a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman; b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan; c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor; d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan; e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

Selain itu guna menindaklanjuti wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) di atas, Ombudsman RI perlu menyampaikan saran kepada pemerintah melalui presiden, Kemenko PMK, Kemnaker, DJSN RI dan BPJS Ketenagakerjaan guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik terkait klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan. Bila diperlukan sekaligus menyampaikan saran kepada pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi dalam pelayanan klaim JHT.

EDITOR : SETYANEGARA







banner 468x60