30 Persen Yang Hilang di Laut: Membongkar Lumbung Dana Gelap Ratusan Triliyun Pertamina Perkapalan

JAKARTA – Di balik gemerlap armada kapal tanker Pertamina International Shipping (PIS), tersimpan sebuah cerita gelap yang menghubungkan laut, uang, dan kekuasaan. Dari 2018 hingga 2023, sekitar 775 kapal tanker disewa untuk mengangkut BBM, minyak mentah, LPG, hingga LNG. Namun, di setiap kontrak sewa, ada potongan tak tertulis—sebesar 30% dari nilai kontrak—yang menguap entah ke mana.

Potongan itu bukan angka kecil. Jika nilai kontrak sebuah kapal mencapai puluhan juta dolar, maka 30% adalah pundi emas yang siap dialirkan ke berbagai kantong. Sumber di lapangan menyebut, jalur distribusi uang ini tak sekadar berhenti di meja ship management, tetapi merembes ke pejabat Pertamina, aparat penegak hukum, auditor negara, hingga para politisi.

Jaringan Ship Management: Pintu Masuk Uang Siluman

Kontrak sewa kapal Pertamina tidak berjalan langsung. Semua harus melewati perusahaan pengelola kapal (ship management).

Untuk domestik, ada nama-nama lokal:

PT Waruna Nusa Sentosa

PT Sukses Inkor Maritim

PT Gemilang Bina Lintas Tirta

PT Caraka Tirta Pratama

Arcadia Shipping Pte Ltd

Sementara untuk rute internasional, mengemuka perusahaan raksasa berbasis di Singapura dan Dubai:

Synergy Maritim Pte Ltd

NYK Ship Management Pte Ltd

Bernhard Schulte Ship Management Ltd

Thome Ship Management Pte Ltd

Wallem Ship Management

Semua kapal yang disewa PIS—sekitar 700 unit di dalam negeri dan 67 unit di luar negeri—harus melewati manajemen perusahaan-perusahaan tersebut. Dari sinilah potongan 30% mengalir.

Bagaimana 30% Itu Bekerja?

Seorang mantan pejabat di lingkungan pelayaran, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menjelaskan pola permainan.

Harga kontrak kapal dinaikkan di atas standar pasar. Misalnya, kontrak sewa sebuah tanker bernilai USD 10 juta. Secara riil, harga pasarnya bisa ditekan menjadi USD 7 juta.

Selisih 30% dicatat sebagai biaya manajemen. Uang ini tidak masuk ke buku resmi, melainkan ditampung dalam rekening perusahaan ship management tertentu.

Aliran ke berbagai kantong

Dari situ, dana dialihkan ke pihak-pihak “berpengaruh”: pejabat Pertamina yang mengatur kontrak, oknum aparat penegak hukum sebagai pelindung, auditor negara agar laporan bersih, dan politisi untuk biaya politik.

Hasilnya, puluhan triliun rupiah menguap selama lima tahun terakhir tanpa pernah tercatat sebagai pendapatan negara.

Mengapa Sulit Diungkap?

“Pola ini bukan sekadar korupsi biasa, tapi sistematis dan melibatkan banyak lapisan,” ungkap Yusri Usman, Direktur Eksekutif CERI.

Kejaksaan Agung sejatinya memiliki cukup data untuk menembus jalur ship management. Namun, hingga kini, pintu ini belum benar-benar disentuh.

“Kalau jalur ini tidak disentuh, publik wajar mencurigai ada backing kuat, bahkan di Kejagung maupun BPK,” kata Yusri.

Cerita Menegangkan di Balik Lautan Uang

Bayangkan sebuah tanker raksasa mengangkut minyak dari Timur Tengah menuju kilang Indonesia. Di atas kertas, kontraknya USD 50 juta. Namun, USD 15 juta dari jumlah itu langsung lenyap, berpindah tangan ke rekening gelap di Singapura atau Dubai.

Nama-nama pejabat hanya tercatat dengan kode, sementara transfer dana diputar melalui shell companies. Laporan resmi menunjukkan “semua normal”, tetapi uang itu sudah menjelma aset properti mewah, jet pribadi, hingga dana politik.

Skenario ini berulang ratusan kali dalam setiap kontrak sewa kapal. Hasilnya: sebuah “lumbung dana gelap” yang sulit dilacak kecuali ada keberanian politik dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Akhir Yang Masih Terbuka

Skandal 30% ini menjadi simpul penting. Jika Kejaksaan Agung berani menelusuri, maka benang kusut Rp285 triliun bisa diurai. Tetapi jika pintu ini ditutup rapat, publik akan tahu bahwa mafia migas dan perkapalan lebih kuat dari lembaga penegak hukum manapun.

Di lautan, kapal-kapal Pertamina terus berlayar. Tapi di balik layar, miliaran dolar terus mengalir ke rekening-rekening gelap. Pertanyaannya: sampai kapan uang negara terus tenggelam bersama “30 persen” yang hilang di lautan?

Dirut Pertamina International Shipping (PIS) Surya Tri Harto maupun Kapuspen Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, belum merespon kofirmasi yang dikirimkan oleh redaksi media ini, beberapa hari yang lalu.

EDITOR: REYNA

Related Posts