Sri Radjasa, Ketahanan Energi, Dan Pertahanan Negara (2): Negara Dalam Negara dan Mandeknya Penegakan Hukum

JAKARTA – Diskusi lanjutan dalam podcast Roemah Pemoeda bersama Kolonel (Purn.) Sri Rajasa kembali menegaskan bahwa persoalan energi Indonesia bukan hanya soal teknis, tetapi sudah menyentuh inti persoalan negara: tata kelola yang lemah, hukum yang mandek, dan dugaan keterlibatan elite dalam jaringan rente sumber daya alam.

Sri Rajasa melihat satu pola besar: banyak masalah dibiarkan menggantung, tidak pernah selesai. Kasus-kasus besar energi hilang begitu saja dari pemberitaan. Publik dipaksa lupa. Bahkan isu besar seperti karut-marut ekspor nikel ilegal, kerusakan tata kelola smelter, hingga hilangnya cadangan mineral tak pernah benar-benar dibongkar secara tuntas.

Ekspor Nikel Ilegal: Dugaan yang Semakin Menguat

Dalam percakapan, Sri Rajasa menyoroti keanehan yang terus berulang. Pemerintah menutup ekspor nikel mentah, namun data impor Tiongkok justru menunjukkan pembelian nikel dari Indonesia pada periode yang sama. “Kalau terjadi ekspor, pasti ada eksportirnya,” ujarnya. Artinya, ada pihak yang membuka jalur ilegal.

Ia menilai kebijakan pelarangan ekspor justru membuka ruang permainan kelompok tertentu. Ketika ekspor resmi ditutup, sebagian besar nikel yang menumpuk di lapangan tidak pernah diusut keberadaannya. Sampai akhirnya data impor Tiongkok mengungkap kemungkinan ke mana mineral itu mengalir.

“Ini tidak mungkin kerja kecil-kecilan,” tegasnya. “Kalau barang hilang dalam jumlah besar, pasti ada perlindungan dari dalam.”

Kesimpulan sementara: ada gurita rente yang lebih besar dari sekadar pencuri tambang rakyat.

Bandara Morowali: Simbol Negara dalam Negara

Kasus Morowali juga menjadi sorotan keras. Bandara yang beroperasi tanpa prosedur bea cukai dan imigrasi bukan sekadar pelanggaran administratif. Menurut Sri Rajasa, kondisi itu hanya mungkin terjadi jika ada jaringan kuat yang memberikan perlindungan.

“Kenapa bandara itu tidak mengikuti aturan?” tanyanya retoris. “Kalau sampai fasilitas sebesar itu dibiarkan, berarti ada negara di atas negara.”

Ia menilai penutupan bandara dan penyitaan peralatan hanyalah tindakan seremonial jika tidak dibarengi pengungkapan siapa yang mengizinkan pendirian, siapa yang meresmikan, dan siapa yang memanfaatkan. “Kalau mau serius, panggil Presiden saat itu. Sangat mudah ditelusuri.”

Namun ia mengakui, penegakan hukum kerap “dibuat sulit”. Kebenaran sudah terang, tetapi pelaku besar tak tersentuh.

Tambang Ilegal Rakyat: Rakyat yang Ditindak, Penadah Tak Tersentuh

Sri Rajasa menilai penanganan tambang ilegal di Bangka Belitung menunjukkan ketimpangan. Satgas menutup tambang rakyat, tetapi penadah—termasuk smelter penerima—tidak pernah terseret.

“Mana mungkin rakyat punya smelter?” katanya. “Yang ditutup rakyat kecil. Yang besar-besar aman.”

Menurutnya, negara tak boleh hanya menjadi “negara satgas”: cepat melakukan penyitaan, tetapi melupakan aspek keberlanjutan ekonomi rakyat. Ia mengusulkan solusi ramah, seperti pemberian izin terbatas atau pola plasma yang selama ini berjalan pada perkebunan sawit rakyat.

Penegakan hukum tanpa solusi hanya akan menghancurkan kehidupan ekonomi daerah.

TNI dan Pengamanan Energi: Harus Humanis dan Profesional

Kembali pada kebijakan pelibatan TNI AD mengamankan kilang Pertamina, Sri Rajasa memberikan sejumlah catatan penting:

Pendekatan harus humanis, karena operasi ini berada dalam kerangka “operasi militer selain perang”.

Personel TNI wajib dibekali pengetahuan teknis industri, khususnya potensi bahaya di kilang.

Pengamanan tidak boleh hanya fisik, tetapi juga mencakup: distribusi energi, jalur impor, risiko pembelian dari negara yang terkena embargo, potensi kerentanan intelijen, dan pusat-pusat sumber daya strategis.

Ia menekankan peran BAIS sebagai tulang punggung intelijen energi nasional. Salah satu yang ia soroti adalah kewajiban negara mendeteksi titik-titik uranium—sumber daya strategis yang hingga kini belum terpetakan secara menyeluruh.

Amerika dan NATO sebagai Pembanding

Sri Rajasa menyebut negara-negara maju menggunakan pendekatan pre-emptive dalam perlindungan energi. Jika ada aktivitas mencurigakan, tentara langsung dikerahkan. Energi adalah senjata geopolitik, terbukti dari embargo OPEC yang mengguncang ekonomi Barat pada 1970-an.

Karena itu, melibatkan militer dalam pengamanan energi bukanlah langkah ekstrem, tetapi bagian dari standar pertahanan modern.

Kekayaan Alam Indonesia: Potensi yang Tak Pernah Dikelola Serius

Menjelang akhir diskusi, Sri Rajasa mengingatkan kembali bahwa potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar. Seorang pakar migas pernah menghitung bahwa jika minyak dan batubara dikelola dengan benar—bahkan dengan kebocoran kecil sekalipun—Indonesia bisa mengantongi USD 200 miliar per tahun. Angka ini setara berkali-kali lipat APBN saat ini.

“Bayangkan kalau itu dikelola dengan benar,” ujarnya. “Itu devisa raksasa.”

Namun sejak awal reformasi, tata kelola penuh masalah. Kebocoran besar terus terjadi, pengawasan lemah, elite bermain, dan hukum tidak digerakkan.

Energi Bukan Sekadar Sektor, tetapi Medan Pertarungan Kepentingan

Lanjutan diskusi ini mempertegas gambaran yang lebih gelap ketahanan energi bukan hanya urusan teknis, tetapi persoalan politik, hukum, dan kedaulatan.

Ekspor ilegal terjadi karena ada kekuatan yang lebih besar dari regulasi. Bandara tanpa prosedur adalah bukti penetrasi kekuasaan informal.Tambang rakyat diberangus, tetapi pemilik smelter tak tersentuh.

Negara sering bergerak cepat menutup, tetapi lambat menyelesaikan.

Di tengah carut marut tersebut, rencana melibatkan TNI bisa menjadi peluang memperkuat sistem—namun harus dibarengi pembenahan hukum, pemetaan sumber daya strategis, serta keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Tanpa itu, negara akan terus berjalan dalam pola lama: masalah muncul, ribut sebentar, kemudian hilang tanpa penyelesaian.

BERSAMBUNG

EDITOR: REYNA

Baca juga: 

Sri Radjasa, Ketahanan Energi, Dan Pertahanan Negara (1): Morowali Bukti Lemahnya Kontrol Negara

Related Posts