Sri Radjasa, Ketahanan Energi, Dan Pertahanan Negara (4-Tamat): Menata Ulang Ketahanan Energi Nasional

JAKARTA – Pembahasan mengenai keterlibatan TNI dalam sektor energi tidak bisa dilepaskan dari spirit dasar pertahanan Indonesia: tentara berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat. Konsep itu bukan slogan, tetapi fondasi yang membedakan Indonesia dari banyak negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, struktur pertahanan tidak dibangun dari tradisi “tentara rakyat”. Ketika prajurit dikerahkan, yang terbayang adalah operasi tempur. Sementara di Indonesia, sejarah TNI selalu bertaut dengan perlindungan warga, kedekatan sosial, dan fungsi pembinaan wilayah.

Jantung Pertahanan: TNI Harus Melekat dengan Rakyat

Dalam percakapan itu, muncul kegelisahan bahwa ketika TNI dijauhkan dari rakyat, hilanglah roh pertahanan negara. Koramil — yang seharusnya menjadi etalase TNI — kini justru sering tampil kaku. Padahal, koramil adalah ujung tombak yang setiap hari bersentuhan dengan warga. Karena itu, prajurit teritorial semestinya diperlengkapi dengan kapasitas sosial, bukan hanya atribut militer.

Ada gagasan menarik: komandan koramil dijadikan mayor, menggunakan pakaian yang lebih sipil — bahkan berdasi — sehingga hubungan dengan masyarakat lebih cair. Di sejumlah daerah rawan, pernah dilakukan pendekatan yang sukses: menempatkan bintara kesehatan, bintara peralatan, hingga bintara seni di tengah komunitas. Begitu ada masalah, prajurit langsung turun membantu, dari membuat panggung hingga mengurus fasilitas desa. Masyarakat merasakan kehadiran tentara bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari mereka. Itulah inti “tentara rakyat”.

Jika pembinaan ini hilang, struktur pertahanan bergerilya—yang seharusnya menjadi kekuatan cadangan—akan runtuh. Apalagi garis pantai Indonesia luas, terbuka, dan sulit dijaga jika rakyat tidak dilibatkan.

Keterlibatan Militer dalam Energi Harus Komprehensif

Kembali pada isu ketahanan energi, narasumber menekankan bahwa pelibatan TNI harus dilakukan secara komprehensif, tidak setengah-setengah. TNI hanya dapat membantu menjaga stabilitas energi jika seluruh mata rantai — dari distribusi hingga pengawasan — dirancang dalam satu sistem utuh.

Ada pandangan bahwa pada masa mendatang, Kementerian ESDM mungkin perlu berada di bawah koordinasi Menkopolhukam, sebab energi telah menjadi inti pertahanan nasional. Negara mana pun yang ingin kuat harus menguasai energinya sendiri. Tanpa itu, tidak ada status adidaya atau superpower.

Indonesia, dengan kemampuan energi terbarukan yang belum optimal, harus menjaga sumber energi yang tersedia agar tidak habis dicuri atau dikuasai pihak tertentu. Pelibatan militer menjadi relevan jika menyasar perbaikan sistemik, bukan sekadar pengamanan fisik.

Regulasi Pertambangan Harus Dirombak Total

Kesimpulan penting yang mengemuka adalah perlunya perubahan regulasi pertambangan. Sistem yang berjalan sekarang dianggap tidak menguntungkan negara maupun rakyat. Banyak pemegang izin tidak memiliki kemampuan produksi; mereka hanya mengantongi dokumen, menjadikannya jaminan bank, memperoleh modal, lalu menyerahkan operasional kepada pihak lain. Sementara kekayaan alam dibawa keluar tanpa manfaat berarti bagi negara.

Yang masuk ke kas negara hanya pajak — jumlah yang jauh dari potensi mineral yang dikuras. Fenomena ini pernah diibaratkan “semut masuk ke gula”. Semua berebut, karena keuntungan tambang sangat besar dan instan. Bahkan ada pejabat dan perwira tinggi yang terlibat dalam praktik tersebut tanpa sadar bahwa mereka sedang merampok warisan anak cucu bangsa.

Jika regulasi tidak berubah, kondisi ini akan terus berulang. Narasumber setuju dengan pola kerja sama baru, asalkan negara memperoleh bagian yang nyata dan jelas.

Potensi Besar: Indonesia Bisa Punya Bank Emas

Dalam diskusi, sempat muncul perbandingan dengan negara seperti Kuwait yang memiliki “bank emas” untuk menampung cadangan mineral nasional. Jika sistem bagi hasil diterapkan dengan benar di Aceh saja, Indonesia sudah bisa memiliki cadangan emas nasional yang kuat. Namun kenyataannya, barang berharga itu justru dibawa keluar, tak meninggalkan jejak ekonomi berarti.

Persoalan ini tak bisa dilepaskan dari sistem politik yang rentan dibiayai asing. Kandidat presiden hingga calon legislatif sering mendapat dukungan modal dari luar negeri. Bung Karno telah mengingatkan: dahulu musuh terlihat jelas, kini musuh datang dalam bentuk yang tidak tampak — kuda troya.

Indonesia diibaratkan “perawan yang dipacari tanpa pernah dinikahi”: terus dimanfaatkan tanpa pernah diberi kedaulatan penuh atas kekayaannya sendiri. Sementara negara asing, termasuk Belanda, tetap menjadi ancaman dalam bentuk pengaruh ekonomi dan investasi yang mengarah pada eksploitasi.

Catatan Kritis untuk Pemerintahan Prabowo

Meski situasi ini dianggap mulai terbuka pada masa Presiden Prabowo Subianto, narasumber mengingatkan bahwa langkah pembenahan harus diikuti tindakan konkret. Rakyat ingin melihat pemerintah menindak pelaku-pelaku besar yang merusak sistem, bukan hanya membuka skandal tanpa penyelesaian hukum.

Publik juga berharap Presiden Prabowo dapat bebas dari tekanan kekuatan-kekuatan lama yang dinilai merusak. Ada ketakutan bahwa figur tertentu — yang dianggap memiliki rekam jejak buruk — kembali masuk lingkar kekuasaan.

Harapan rakyat sederhana: penegakan hukum, pembenahan sektor energi, perubahan regulasi tambang, dan ketegasan negara dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam.

Penutup

Diskusi ditutup dengan harapan bahwa Menhan Safri Samsudin dan Presiden mendengar suara ini: membuka masalah saja tidak cukup — pelakunya harus ditemukan dan diproses secara hukum. Hanya dengan begitu rakyat percaya bahwa pemerintah benar-benar serius membangun ketahanan nasional dan membersihkan sektor energi dari mafia yang selama ini merusak fondasi bangsa.

TAMAT

EDITOR: REYNA

Baca juga:

Sri Radjasa, Ketahanan Energi, Dan Pertahanan Negara (1): Morowali Bukti Lemahnya Kontrol Negara

Sri Radjasa, Ketahanan Energi, Dan Pertahanan Negara (2): Negara Dalam Negara dan Mandeknya Penegakan Hukum

Sri Radjasa, Ketahanan Energi, Dan Pertahanan Negara (3): Tambang Dan Regulasi Yang Lemah

Related Posts