Oleh: M. Isa Ansori
Setiap tahun, Indonesia merayakan Hari Guru dengan pidato yang indah, video heroik, dan pernyataan pemerintah tentang pentingnya pendidikan. Namun di luar panggung megah itu, jauh dari sorotan kamera, ada ratusan ribu anak yang bahkan belum memiliki jalan aman menuju sekolah. Mereka naik rakit seadanya, menyeberangi sungai, meniti tali, atau berjalan berjam-jam melewati bukit tandus. Sementara negara berbicara tentang “Indonesia Emas”, anak-anak itu harus bertaruh dengan hidupnya hanya demi satu hal yang paling sederhana: hadir di kelas.
Ketika Presiden Prabowo Subianto mencanangkan pembangunan 300.000 jembatan sebagai akses bagi anak-anak sekolah, publik terkejut bukan karena angkanya yang besar, melainkan karena pengakuan tersirat: selama ini negara terlalu lama membiarkan akses pendidikan berada dalam kondisi memprihatinkan. Di balik angka itu tersembunyi kenyataan pahit—bahwa ribuan desa masih terisolasi, sekolah masih jauh dari permukiman, dan anak-anak harus menempuh perjalanan yang tidak masuk akal di abad ke-21.
Data nasional menunjukkan bahwa kesenjangan antara kota dan desa tetap besar. Di wilayah-wilayah terpencil, persentase anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan lebih tinggi, terutama karena jarak sekolah yang jauh, tidak adanya transportasi, dan kondisi medan yang berbahaya. Lembaga perlindungan anak mencatat bahwa akses fisik menuju sekolah masih menjadi penyebab utama anak putus sekolah di daerah 3T. Dalam skala nasional, puluhan ribu sekolah masih belum memiliki fasilitas dasar seperti listrik atau internet—indikasi kuat bahwa akses menuju sekolah saja sudah menjadi persoalan struktural, apalagi ruang belajarnya.
Tetapi statistik saja tidak pernah mampu menggambarkan tragedi yang dialami anak-anak di lapangan.
Di pedalaman Kalimantan, Ayu—murid kelas lima—setiap pagi meniti tali tunggal di atas sungai. Tali itu sudah aus, tapi tetap menjadi satu-satunya jembatan kehidupan. Suatu pagi, hujan deras semalaman membuat arus sungai mengamuk. Tali itu licin. Ayu terpeleset, terjatuh, dan terseret arus sebelum warga sempat menolong. Ia meninggal sebelum sempat menyelesaikan PR matematika yang ia kerjakan semalam. Setelah tragedi itu, tak ada jembatan baru, tak ada rapat darurat, tak ada headline nasional. Sungai itu terus mengalir, seolah menghapus ingatan kita.
Di Nusa Tenggara Timur, Yoram—siswa SMP—harus berjalan menuruni bukit, menyisir tebing, lalu menyeberangi sungai setinggi dada. Pada musim hujan, arus sungai berubah tak terduga. Suatu pagi, ia mencoba menyeberang karena ada ulangan. Tubuhnya ditemukan tersangkut di akar pohon beberapa jam kemudian. Kepala desa menyebutnya “musibah”, tapi sesungguhnya itu adalah ironi yang kita produksi bersama: negara yang selalu datang terlambat.
Di Sumatera, seorang siswi yang kita sebut “Rindu” menyebrangi sungai menggunakan ban bekas. Setiap hari ia keluar saat subuh, karena kalau terlambat sedikit saja, arus akan terlalu deras. Suatu ketika ia bertanya kepada ibunya mengapa desanya tak punya jembatan. Jawaban ibunya hanya satu: “Anggarannya belum sampai.”
Kalimat itu mungkin yang paling satir dalam narasi pembangunan kita: anggaran bisa sampai untuk membangun alun-alun baru, trotoar kota yang instagrammable, atau pagar kantor pemerintah—tapi tidak sampai untuk jembatan kecil yang memastikan anak-anak hidup.
Di kota besar, pemerintah daerah berlomba mempercantik ruang publik. Taman tematik, lampu dekoratif, tugu baru, trotoar modern. Semuanya bisa diunggah dengan drone view dalam hitungan detik. Tetapi jembatan pedesaan? Itu tidak menghasilkan citra indah, tidak bisa digunakan sebagai iklan politik, dan tidak memberikan dampak visual yang menjual. Pembangunan kita sering kali berorientasi estetika, bukan kemanusiaan. Kita memilih yang indah, bukan yang penting.
Padahal Ki Hajar Dewantara sudah sejak lama mengingatkan: “Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat agar anak-anak selamat dan bahagia.” Tetapi betapa ironisnya jika “selamat” saja belum bisa kita pastikan.
Paulo Freire berkata: “Pendidikan sejati adalah upaya memanusiakan manusia.” Namun bagaimana kita memanusiakan anak-anak jika negara tidak menyediakan jalan aman bagi mereka menuju ruang belajar?
Martha Nussbaum menegaskan bahwa martabat manusia hanya dapat diwujudkan ketika warga negara memiliki kemampuan dasar untuk hidup layak—salah satunya akses pendidikan. Dan akses berarti tidak sekadar sekolah berdiri, tetapi anak bisa mencapainya tanpa menantang maut.
Maka pembangunan 300.000 jembatan bukan proyek infrastruktur biasa. Ia adalah upaya menambal luka lama dalam tubuh bangsa. Ia adalah pengakuan bahwa kita telah membiarkan anak-anak menyeberangi sungai tanpa jembatan selama terlalu lama. Bahwa kita lebih sering sibuk membangun simbol kemajuan daripada fondasinya.
Bila proyek ini berjalan, jembatan-jembatan itu akan lebih dari sekadar beton dan baja. Mereka akan menjadi penebus kesalahan negara, penghubung masa depan, dan penyelamat generasi.
Karena pada akhirnya, sebuah negara tidak dinilai dari gedung tertingginya, tetapi dari apakah anak-anaknya bisa pergi ke sekolah dengan aman. Dan Indonesia tidak akan pernah benar-benar menuju masa emas sebelum jembatan-jembatan kecil ini berdiri kokoh di seluruh negeri.
Saatnya berhenti melupakan jembatan emas harapan itu. Saatnya mengingat—dan membangunnya, dan ini menjadi bukti negara membayar hutang janji konstitusi yang tertunda.
Surabaya, 29 November 2025
M. Isa Ansori
Kolumnis, Akademisi, Fokus pada psikologi komunikasi dan transaksional analisis, Pengurus Lembaga Perlindungan Anak ( LPA ) Jatim, Dewan Pakar LHKP PD Muhammadiyah Surabaya dan Wakil Ketua ICMI Jatim
EDITOR: REYNA
Related Posts

Hanya Satu Pasal 33 UUD 45 Asli Diganti, Negara Indonesia Hancur Lebur

“Balik Seperti Dulu”, Ancaman Purbaya Pada Aparat Bea Cukai

Habib Umar Alhamid: 212 Adalah Simbol Kekuatan Bangsa Indonesia di Mata Dunia

Soal Isu Buka Rekening, Faizal Assegaf Anggap Dokter Tifa Terlalu Banyak Berhalusinasi

Konflik Di PBNU Diliput Media Asing

Sri Radjasa, Ketahanan Energi, Dan Pertahanan Negara (4-Tamat): Menata Ulang Ketahanan Energi Nasional

Sri Radjasa, Ketahanan Energi, Dan Pertahanan Negara (3): Tambang Dan Regulasi Yang Lemah

Sri Radjasa, Ketahanan Energi, Dan Pertahanan Negara (2): Negara Dalam Negara dan Mandeknya Penegakan Hukum

Sri Radjasa, Ketahanan Energi, Dan Pertahanan Negara (1): Morowali Bukti Lemahnya Kontrol Negara

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini Minta Kemenkes Cegah Penyakit Dampak Banjir Aceh-Sumut-Sumbar



No Responses