Dari Diskusi KAHMIPreneur : Jokowi, Antara Tiga Periode Atau Mundur

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA–Belakangan berkembang isu pro kontra di masyarakat tentang kepemimpinan Presiden Jokowi. Satu kelompok menganggap Jokowi berhasil dan berjuang untuk bisa berkuasa kembali pada periode ketiga. Kelompok ini diantaranya diwakili oleh Jokpro (Jokowi-Prabowo), lewat pernyataan Penasehat Jokpro Muhammad Qodari.

Kelompok lain sebaliknya, menganggap Jokowi gagal dalam memimpin, dan meminta Jokowi mundur dari kursi Presiden. Kelompok ini diantaranya diwakili oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO), lewat pernyataan Ketua Umumnya Affandi Ismail.

Perbedaan tajam itu mengemuka dalam diskusi online via platform zoom, Rabu (14/7/2021). Diskusi bertema “Jokowi, Antara Tiga Periode Atau Mundur” itu digelar oleh KAHMIPreneur.

Diskusi yang berlangsung sekitar 2 jam itu berlangsung panas, karena perbedaan pandangan yang bertolak belakang. Meskipun begitu diskusi berjalan lancar. Kedua kubu yang berbeda tersebut saling menghormati. Tidak ada caci maki. Bahkan saling sindir yang dikemas dalam canda.

Ketua Umum HMI MPO Affandi Ismail secara tegas menilai Jokowi gagal dalam memerintah. Karena itu dia meminta Jokowi mundur dari jabatan Presiden.

Affandi menilai banyak janji tak terpenuhi. Sekedar menyebut contohnya, janji penyediaan 10 juta lapangan kerja, tidak akan ada impor, buyback indosat. Soal infrastruktur, dibangun untuk kepentingan siapa, rakyat atau pasar? Itu semua, kata Affandi, ada rekaman digitalnya.

Dalam pengelolaan wabah pandemi Covid-19, dia menyebut Jokowi gagal. Diawal pandemi, banyak negara bekerja keras mengatasi, Indonesia justru santai-santai saja.

“Lihat, faktanya gak siap. Menghadapi gelombang kedua ini gak siap. Kasus harian Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia. Pemerintah Jepang menarik warganya dari Indoensia. Indonesai bisa menjadi epicentrum dunia dalam penyebaran Covid,” ujar Affandi.

Affandi Ismail, Ketua Umum PB HMI MPO

Anehnya, lanjut Affandi, saat PPKM Darurat diterapkan, TKA tetap bebas keluar masuk. Jalur penerbangan tetap dibuka.

Jokowi sendiri dalam beberapa kesempatan menolak ide tiga periode. Juga beberapa politisi PDIP. Jubir Presiden juga menyebutkan tidak ada wacana tiga periode. Konstitusinya sampai saat ini juga masih menetapkan batasan masa jabatan presiden dua periode.

“Makanya, ada gagasan Jokowi tiga periode, bingung saya,” papar Affandi.

“Silakan disurvey bang Qodari, apakah Jokowi berhasil atau tidak. Layak tiga peride atau tidak. Dan silakan diperjuangkan untuk mengubah konstitusi,” tegasnya.

Sementara itu Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer, yang menjadi salah satu narasumber dalam diskusi tersebut menyatakan, perbedaan pandangan itu wajar. karena bisa disebabkan oleh perbedaan data dan perspektif.

Menjawab Affandi, dia menyebutkan bahwa kritik itu boleh-boleh saja. Tetapi, dia mengingatkan, sebaiknya kritik itu disertai data yang akurat dan solusi.

“Sebagai kelompok intelektual kita biasa dalam perbedaan pandangan. Tetapi sebaiknya dalam melakukan kritik itu disertai data akurat, dan solusi,” kata Qodari.

Penasehat Jokpro (Jokowi-Prabowo) itu menilai salah satu kelebihan Jokowi, mampu melihat perspektif dengan cara tidak biasa. Dia mencontohkan penunjukan Bahlil sebagai Kepala BKPM.

“Bahlil belum memiliki pengalaman dalam penanaman modal atau investasi. Tetapi Bahlil memiliki kemampuan lapangan yang bagus. Itu yang dilihat Jokowi,” jawab Qodari.

Karena itu Qodari yakin Jokpro bisa menjadi sintesa. “Bagi kami Jokpro ini perlu dosisialisaikan ke masyarakat. Perkembangannya di masyarakat sangat bagus,” ujarnya.

Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer

Sementara itu Founder KAHMIpreneur, Kamrussamad, dalam pernyataan diawal diskusi mengingatkan, bahwa concern kita kepada kepentingan bangsa dan negara diatas segalanya.

Dia meminta semua pihak untuk berpikir bagaimana memanfaatkan bonus demografi bisa menjadi energi pendorong kemajuan bangsa dan negara kedepan.

“Penting dipikirkan bagaimana menyiapkan generasi bangsa ini siap dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa dan negara yang kian terasa berat. Khususnya dalam tahun 2020, 2021, dan 2022, yang extra ordinary,” katanya.

Dia menyebutkan cita-cita bangsa Indonesia, keadilan sosial belum tercapai. Dan menjadi tugas kita untuk mewujudkannya.

“Oleh karena itu dalam keadaan apapun harus tetap dijaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR RI itu juga mengingatkan peserta diskusi bahwa kritik itu bagus bagi demokrasi, karena menjadi check and ballances. Namun sebaiknya kritik itu disertai data dan solusi.

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts