Tak Ditemui, Demonstran PMII Sisir Sejumlah Ruangan Cari Ketua DPRD Sumenep Gara-Gara Dugaan Pemalakan dan Persikusi

SUMENEP – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep yang baru dilantik tidak masuk kantor. Hanya ada staf dan perangkat administrasi lain yang terlihat di beberapa ruangan.

Pimpinan DPRD Sumenep yang dilantik pada 9 Oktober 2024 di antaranya, Ketua DPRD Sumenep H Zainal Arifin, dua Wakil Ketua yakni Indra Wahyudi dan Dulsiam. Semua pimpinan tersebut tidak tidak ada di ruang kerjanya saat hendak ditemui oleh aktivis PMII Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STITA) Aqidah Usmuni Terate, Senin 14 Oktober 2024.

Lima perwakilan demonstrasi masuk ke gedung kantor DPRD Sumenep untuk mengecek keberadaan para pimpinan tersebut. Mereka mengecek setiap ruang kerja anggota dewan untuk memastikan keberadaan mereka. Namun mereka tidak terlihat batang hidungnya.

Para aktivis sempat bertemu dengan salah satu anggota dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kiai Sami’oeddin, di ruang kerja komisi empat. Namun perwakilan aktivis itu tidak menemui, pasalnya yang mereka cari adalah para pimpinan DPRD Sumenep yang sudah resmi dilantik.

Selain itu, mereka mencari keberadaan H Zainal dan jajarannya yang sudah definitif untuk meminta pertanggung jawaban atas tindakan mereka yang diduga mencederai nilai kemanusiaan.

Yakni, mengenai tindak H Zainal yang telah melakukan penggerebekan kepada delapan pekerja sek komersial (PSK) di wilayah Kecamatan Ambunten beberapa pekan lalu. Delapan perempuan itu digrebek, direkam lalu disebar ke media sosial tanpa melakukan sensor terhadap wajah mereka.

Ketua PMII STITA Aqidah Usmuni Hulil Amsari menjelaskan, hal itu telah melanggar nilai kemanusiaan. “Para PSK itu juga manusia yang privasi dan derajatnya juga harus dijaga. Mereka manusia seperti kita. Mereka bekerja seperti itu karena tuntutan ekonomi, mungkin itu pekerjaan kotor, tapi bukan berarti mereka harus dihinakan, mereka juga punya keluarga,” urainya.

Kata Hulil, tindakan H Zainal dinilai perbuatan politis yang dengan mengorbankan masyarakat kecil sebagai umpan. Bukan semata-mata demi membangun lingkungan Sumenep yang lebih baik. Pasalnya, tindakan politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu dilakukan sewaktu santer isu perebutan kursi Ketua DPRD Sumenep.

“Kenapa hanya satu tempat, kalau serius semua tempat termasuk di hotel-hotel harus dirazia juga, lakukan pengawasan dengan ketat dan tutup semua rumah pelacuran di Sumenep,” tegas Hulil.

Para demonstran membawa berbagai pamflet tulisan memakai kertas. Salah satunya bertuliskan, “Ketua DPRD Sumenep tidak ada, mungkin lagi cari PSK”. (Ari/red)

EDITOR: REYNA

Related Posts