Bank BJB Dari Perspektif Ekonomi Politik

Oleh: Dr. Iramady Irdja
Analis Ekonomi Politik dan Praktisi Perbankan dari Bank Indonesia

“Mun kiruh ti hulu, bakal kiruh ka hilirna.”
Kebijakan ekonomi harus bersih dan berpihak pada rakyat, karena pemimpin yang tidak amanah akan menyengsarakan rakyat di bawah…(Falsafah Sunda)

A. Pendahuluan

Tidak terduga oleh siapapun termasuk pihak regulator, tiba-tiba viral berita menyesakkan akal sehat, Bank BJB diterpa badai secara beruntun:

(1). Kasus Sritex yang mencuat sejak 2024 hingga awal 2026 memberikan tekanan berat pada Bank BJB, tidak hanya secara finansial tetapi juga pada citra ekonomi politik Bank BJB. Bank BJB tercatat memiliki tagihan outstanding sekitar Rp543,98 miliar (bagian dari total kerugian negara tiga bank daerah sebesar Rp1,08 triliun).

(2). Dugaan korupsi Dana Iklan sebesar Rp 222 miliar yang disidik KPK menunjukkan adanya ketegangan antara stabilitas finansial dan kerentanan tata kelola (governance) yang khas pada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Berdasarkan ketentuan Manajemen Risiko Bank, ternyata Bank BJB telah menabrak pakem “8 Risiko Bank Umum” yakni Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan (Sumber: buku Manajemen Risiko Direksi, oleh Bankers Association for Risk Management – BARa).

Padahal sejak tahun 1990 an, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menata dengan baik Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia dengan cara:

Pertama, regulasi yang konstruktif dalam pengawasan dan pembinaan BPD. Kedua, mendorong budaya kerja yang profesional sesuai tuntutan dunia perbankan. Ketiga, manajemen bank yang “independen” dengan cara mencegah intervensi Pemda, meskipun Pemda sebagai pemilik.

Upaya regulator ini ternyata cukup berhasil ditandai dengan minimnya kasus fraud dan manajemen BPD yang kolaps karena salah urus.

Munculnya badai kasus Bank BJB menggugah kesadaran bahwa jangan lengah karena segala sesuatu bencana dapat muncul pada ruang dan waktu yang tidak terduga. Hal ini pelajaran penting bagi dunia perbankan.

Performa masa depan Bank BJB akan sangat bergantung pada keberanian manajemen untuk melakukan transformasi tata kelola yang benar-benar independen dari tekanan politik pemegang saham.

Dalam konteks ini, visi dan misi Gubernur Jabar, Kang Dedi Mulyadi (KDM) memperoleh momentum yang pas untuk menjadikan Bank BJB sebagai Bank Kerakyatan yang Terbuka dengan melibatkan desa sebagai pemegang saham dan memangkas birokrasi elit di dalam bank.

Dengan demikian, KDM tidak hanya menyelamatkan Bank BJB dari kasus korupsi, tapi juga mengubah Bank BJB menjadi instrumen ekonomi politik yang sah untuk menciptakan “The Wealth of Jabar” yang riil di tingkat masyarakat bawah.

B. Tuan Rumah di “Lembur Sorangan”

Dari Perspektif Ekonomi Politik, strategi Bank BJB menjadi tuan rumah di daerah sendiri sangat realistis. Potensi ekonomi politik Jabar dan Banten sangat besar jika dikelola dengan baik. Masalahnya bukan hanya soal persaingan dengan bank BUMN dan Bank Swasta, melainkan soal memperkuat legitimasi ekonomi politik melalui keberhasilan ekonomi lokal :

Pertama, fokus ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) Jawa Barat dan pembiayaan rantai pasok (supply chain) pertanian di Jabar. Jabar terkenal sebagai sarangnya UMKM. Dari Perspektif Ekonomi Politik upaya menghidupkan ekonomi desa melalui Bank BJB dapat menjadi alat ekonomi politik yang sah untuk menyejahterakan rakyat di level akar rumput.

Kedua, Jabar adalah pusat manufaktur terbesar di Indonesia (otomotif, elektronik, tekstil). Bank BJB merangkul korporasi yang berada di wilayah sendiri. Korporasi wajib mengikuti regulasi Jabar untuk berbagi kue ekonomi dengan Bank BJB, dapat berupa sumber dana dan penyaluran dana Bank BJB secara individual atau sindikasi kredit.

Ketiga, Bank BJB masuk sebagai penyedia likuiditas bagi pelaku bisnis UMKM yang memasok ke perusahaan besar di kawasan industri (seperti Jababeka, KIEC di Cilegon). Dengan demikian, Bank BJB mendapatkan risiko kredit yang lebih rendah karena jaminan pembayaran (anchor) adalah perusahaan besar yang kredibel.

Keempat, memindahkan rekening gaji ratusan ribu karyawan pabrik-pabrik besar di Jabar ke Bank BJB. Selama ini payroll dikelola bank swasta asing atau bank BUMN. Strategi yang dapat ditempuh berupa reciprocal agreement (perjanjian timbal balik). Jabar memberikan karpet merah bagi investasi, dan sebagai gantinya, komitmen korporasi membantu memperkuat likuiditas Bank BJB.

Kelima, mengalihkan fokus ke Fee-Based Income (FBI) melalui penguasaan payroll korporasi adalah langkah yang sangat cerdas secara ekonomi politik. Hal ini dikarenakan Bank BJB tidak hanya mendapatkan dana murah (CASA) dan likuiditas yang stabil, namun juga FBI memiliki risiko kredit yang hampir nol.

Keenam, secara ekonomi politik, hambatan terbesar Bank BJB bukan pada modal, melainkan pada persepsi. Pelayanan kepada pekerja korporasi harus ditingkatkan dengan investasi sistem yang canggih setara Livin’s atau BCA Mobile.

Ketujuh, menciptakan “captive market” yang tidak bisa dimasuki bank besar lainnya berupa layanan publik di Jabar. Mengintegrasikan Bank BJB secara digital dengan seluruh layanan publik di Jabar dengan sistem PPOB-Payment Point Online Bank (listrik, air, pembayaran pajak, retribusi pasar, dan bantuan sosial).

Kedelapan, merealisasikan skema desa memiliki saham pada Bank BJB misalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai agen Bank BJB. Skema ini dapat sebagai upaya riil pemerataan keuntungan guna pembangunan desa.

Provinsi Jabar dan Banten memiliki keunggulan dari berbagai aspek utamanya dari geografi dan geoekonomi. Jabar dan Banten sangat strategis berada di pinggir Ibu Kota yang hiruk pikuk dalam kegiatan ekonomi politik yang dinamis.

Kegiatan ekonomi politik nasional dalam bentuk apapun, maka Jabar dan Banten sudah pasti memperoleh kesempatan prioritas utama. Namun ironisnya banyak peluang yang berlalu begitu saja antara lain karena kurang sigap menangkap peluang. Tampak KDM ingin mengubah fenomena ini dengan serius membalikkan keadaan dan mengubah budaya kerja.

C. Kinerja Bank BJB “Ikonik” bagi Prestasi Gubernur Jabar

Dari Perspektif Ekonomi Politik, faktor ekonomi dan politik masing-masing tidak berdiri sendiri.

Menurut James A. Caporaso dan David P. Levine dalam bukunya Teori-Teori Ekonomi Politik, hubungan ekonomi dan politik sangat erat dan tidak terpisahkan; setiap aspek, proses, dan institusi politik saling memengaruhi kegiatan ekonomi (produksi, investasi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi). Sebaliknya, aktivitas ekonomi juga membentuk dan memengaruhi proses politik, menjadikannya studi tentang interaksi antara kekuasaan, negara, dan pasar. 

Teori serupa namun lebih membahas pada interaksi aspek ekonomi dan politik oleh Merilee S. Grindle dalam bukunya The New Political Economy: Positive Economics and Negative Politics. Ekonomi dan politik adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Politik memengaruhi apa yang mungkin dilakukan secara ekonomi, dan kebijakan ekonomi membentuk kembali arena politik. Grindle mengajak untuk memahami bahwa politik bukanlah sekadar pengganggu ekonomi, melainkan faktor penentu bagaimana kebijakan ekonomi dipilih, dilaksanakan, atau justru ditolak. Grindle menekankan bahwa kebijakan ekonomi tidak dibuat dalam ruang hampa, melainkan dibentuk oleh kontestasi kepentingan politik, kekuasaan, dan institusi. 

Berdasarkan teori di atas, performance Bank BJB merupakan ikon dan ukuran kesuksesan Gubernur Jabar. Gagal atau suksesnya kepemimpinan seorang gubernur sangat erat kaitannya dengan kinerja Bank BJB sebagai etalase yang terpampang di depan publik.

Dalam konteks ini belum pernah terjadi di Indonesia seorang gubernur “lengser” ke prabon sebagai akibat BPD hancur lebur. Dalam catatan Penulis operasional BPD di Indonesia cukup terkendali dengan pengawasan dan pembinaan yang baik oleh regulator. Namun masalah maju mundurnya BPD secara temporer adalah lazim dalam dinamika dunia bisnis.

Sesuai uraian di atas, Bank BJB perlu diwanti-wanti dari awal, jangan sampai terulang badai kasus korupsi dana iklan dan masalah kredit kepada Sritex.

KDM harus mempunyai “mata facet” sebuah metafora mata majemuk guna pengamatan atau penglihatan yang sangat luas, detail, dan mencakup banyak sudut pandang sekaligus. Hal ini penting guna mengawasi operasional Bank BJB secara sustain dan akurat, jika menginginkan citra KDM tetap dapat berselancar di nurani publik Jabar secara berkelanjutan.

D. Jembatan Emas antara Gubernur Jabar (KDM) dan OJK

Dari perspektif ekonomi politik, manuver reformasi Bank BJB sesuai visi KDM bukan sekadar upaya perbaikan kinerja keuangan. Lebih jauh lagi merupakan langkah de-politisasi birokrasi perbankan untuk memperkuat daya saing nasional.

Sikap regulator OJK terhadap reformasi radikal Bank BJB versi KDM mencerminkan ketegangan klasik dalam perspektif ekonomi politik: antara kebutuhan akan stabilitas sistemik (Regulator) dan kebutuhan akan efisiensi serta kedaulatan ekonomi daerah (Inovator).

Dalam rangka menjembatani antara 2 kutub “Keberanian Politik” KDM dan “Kehati-hatian Regulasi” OJK, diperlukan sebuah arsitektur kebijakan yang tidak menabrak aturan, namun tetap mencapai tujuan efisiensi :

Pertama, dengan tidak memaksakan hanya 3 direktur yang mungkin ditolak OJK karena pertimbangan beban kerja sesuai manajemen risiko bank. Dalam hal ini, Bank BJB bisa menggunakan model Direktur Fungsional dengan menghapus seluruh jabatan “Wakil Direktur” dan “Executive Vice President” yang redundant, menggantinya dengan Senior Group Head. Dalam regulasi yang berlaku, jabatan profesional ini tidak memerlukan Fit and Proper Test Direksi yang rumit.

Kedua, untuk mengatasi kerumitan ribuan desa menjadi pemegang saham langsung, dapat dipastikan akan dipelototi OJK karena terkait tata kelola. Dalam hal ini, Bank BJB bisa membentuk “BJB Desa Holding”. Desa-desa memiliki saham melalui entitas Special Purpose Vehicle (SPV) atau reksadana khusus. Regulator OJK hanya perlu mengawasi satu entitas induk. Sementara distribusi dividen tetap mengalir ke ribuan desa secara digital yang transparan dan akuntabel.

Ketiga, agar visi “kredit tanpa agunan” KDM diterima OJK, Bank BJB harus meninggalkan cara manual dan beralih ke Big Data. Menggunakan data transaksi pajak daerah, pembayaran listrik, dan jejak digital UMKM sebagai pengganti sertifikat tanah sebagai agunan konvensional. Cara ini memenuhi standar mitigasi risiko OJK namun tetap progresif sesuai visi KDM.

Keempat, pasar saham BJBR membenci kekosongan kepemimpinan. Pembatalan pengurus menciptakan persepsi adanya “disharmoni” antara Pemprov Jabar (Pemilik) dan OJK (Regulator). Hal ini bisa memicu aksi jual jangka pendek oleh investor institusi. Perlu dicermati dengan bijak jika pembatalan disebabkan karena calon dianggap “terlalu politis”, pasar justru akan merespon positif dalam jangka panjang setelah ada koreksi. Investor lebih suka bank yang “kaku” tapi aman, daripada “progresif” tapi berisiko sistemik.

Investor BJBR mayoritas adalah pemburu dividen. Kepercayaan investor terhadap saham BJBR turut diperkuat oleh kebijakan dividen yang konsisten dan kompetitif. Bank BJB tercatat sebagai salah satu emiten perbankan yang loyal membagikan deviden. Selain itu, jika reformasi KDM seperti efisiensi biaya berhasil meningkatkan laba bersih, maka harga saham BJBR punya potensi rebound kuat, meskipun ada drama di kursi manajemen.

Dalam konteks membangun jembatan emas ini, OJK dapat memberikan “dispensasi khusus” bagi Bank BJB sebagai pilot project seluruh BPD di masa depan, sepanjang “Peringkat Komposit Profil Risiko Bank” maksimal pada level “Moderate”.

Penting untuk dicermati, jika regulator terlalu kaku, Bank BJB bisa kehilangan momentum untuk tumbuh besar. Namun jika terlalu longgar, kegagalan Bank BJB bisa berdampak sistemik terhadap ekonomi Jawa Barat.

E. Pendapat

Dari uraian di atas, penulis menyusun pendapat dari perspektif ekonomi politik secara pointers agar mudah dipahami pembaca:

(1). Dari Perspektif Ekonomi Politik, potensi Bank BJB untuk “naik kelas” menjadi bank nasional yang setara dengan BUMN (seperti Bank Mandiri atau BRI) atau bank swasta besar (seperti BCA) sangatlah terbuka. Fenomena ini menarik karena BJB tidak hanya bergerak sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai alat kebijakan pemerintah daerah yang bertransformasi menjadi kekuatan pasar nasional.

(2). Bank BJB adalah “cetak biru” sukses bagaimana sebuah BPD bisa mendobrak sekat kedaerahan melalui inovasi Kelompok Usaha Bank (KUB) dan digitalisasi. Jika konsolidasi KUB ini berhasil mencakup mayoritas BPD di Indonesia, maka Bank BJB secara de facto akan menjadi kekuatan perbankan kelima terbesar di Indonesia setelah “The Big Four”.

(3). Dengan merangkul korporasi di “halaman rumah” sendiri, Bank BJB beralih dari High Risk, ke Low Risk. Hal Ini akan membuat BJB menjadi tulang punggung industri nasional yang berbasis di Jabar-Banten, sekaligus memperkuat posisi tawar Gubernur Jabar secara ekonomi politik di tingkat nasional.

(4). Secara ekonomi politik, Bank BJB sebaiknya mulai menjajaki memiliki Unit Digital. Jika Bank BJB tidak memiliki unit digital yang murni, maka likuiditas dari Gen Z akan mengalir ke bank digital besar milik konglomerat Jakarta atau asing. Bank BJB terancam risiko kehilangan dominasi jika hanya mengandalkan nasabah tradisional (ASN dan pegawai korporasi daerah).

Penciptaan ekosistem Bank BJB yang paling awal yakni menyelaraskan visi misi KDM dan Bank BJB. Ruang ini harus demokratis sehingga terbangun sinergitas yang konstruktif secara mekanis dan otomatis.

Hal ini memberikan sinyal positif kepada stakeholders bahwa mereka sudah berada pada ekosistem yang aman dan menguntungkan.

Bandung, 18 Januari 2026

EDITOR: REYNA

Related Posts