Board of Peace in Gaza dan Ambiguitas Indonesia

Oleh: Agus Wahid
Penulis: analis politik dan kebijakan publik

Terlihat ideal dan sangat berprikemanusiaan tingkat global. Itulah ikhtiar Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BP) in Gaza yang dimotori Donald Trump. Melalui BP in Gaza, Presiden AS selaku the leader terpanggil untuk memimpin misi pencegahan sekaligus menghentikan ketegangan bersenjata Israel-Palestina. Sebuah konflik regional yang kini mendorong Iran memback up penuh kekuatan Palestina. Dan negeri “Mullah” ini pun diback-up penuh kekuatan Rusia, China, Korea Utara bahkan Pakistan dan Yaman.

Sebuah pertanyaan mendasar, apakah Trump mampu menyadarkan Iran dan para sekutunya untuk misi hebat itu (mencegah perang)? Sementara, Trump itu sendiri telah mengerahkan ratusan kapal perangnya bahkan sekitar 100.000 personelnya telah dipersiapkan untuk menghadapi kekuatan Iran dan sekutunya. Sikap politik pertahanan AS juga diperkuat oleh komitmen negara-negara NATO yang siap memback up penuh.

Untuk dan atau atas nama kepentingan pertahanan, Iran pun telah memasang ratusan rudalnya di bawah Selat Hormus, di samping arah langsung rudal-rudalnya ke target: bumi Israel dan Washington DC. Arahnya jelas: siap menghantam kapal-kapal induk AS dan atau sekutunya jika menyerang Iran via laut. Dan atas nama atau untuk kepentingan pertahanan, negeri “Mullah” ini juga memperingatkan kepada sejumlah negara-negara Teluk Arab (Bahraian, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi): jangan coba-coba memberi izin kawasan darat dan udaranya kepada militer AS dan atau sekutunya. Jika mengizinkannya, sama artinya mengajak perang terbuka terhadap Iran.

Dengan topografi politik tersebut, maka potensi konfliknya multilateral, bukan hanya Israel-Palestina. Di sanalah, potensi Perang Dunia III cukup terbuka. Lalu, mengapa Rusia, China, Korea Utara, Pakistan, Yaman dan negara-negara NATO terlibat dalam perang bilateral Israel – Palestina/Iran?

Sederhana landasannya. Masing-masing “blok kekuatan” memiliki kepentingan strategis di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. AS dan sekutunya tak mau kehilangan akses ekonominya, terutama potensi minyak dari negara-negara Teluk dan Arab Saudi, bahkan Iran dan Irak. Itulah sebabnya, Iran – berkaca pada tragedi penaklukan Irak di bawah rezim boneka AS – tak mau menjadi perahan kepentingan AS. Bagi negeri “Mullah”, bukan hanya persoalan sumber daya alam, tapi juga masalah keyakinan (agama) yang tak boleh ditaklukkan oleh kekuatan asing. Bagi negeri Mullah, haram hukumnya membiarkan gerakan pemurtadan atau sekulerisasi massif yang siap dimainkan oleh misi zending AS.

Sementara, barisan Iran (Rusia, China, Korea Utara) khususnya, mereka bicara geopolitik yang tak boleh disingkirkan oleh cengkeraman AS. China khususnya, tak akan rela membiarkan perjalanan kapal-kapal perang AS ke Iran dengan mulus melalui Samudera Pasifik dan akhirnya menguasai geopolitik lautan Asia Selatan. Semantara, Rusia dan Korea Utara juga tak akan rela kawasan perairan Asia Timur jauh ada dalam cengkeraman pengaruh AS dan sekutunya.

Di samping pertimbangan geopolitik, menjaga kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara juga persoalan potensi sumber daya alam dan ekonomi. Potensi pasarnya sangat aduhai. Karena itu, kita bisa menggaris-bawahi, persaingan global AS dan sekutunya versus Iran dan sekutunya bukan semata-mata totally for Israel or Palestine. Tapi, ada kepentingan yang jauh lebih besar dan fundamental yang akan terdampak oleh kulminasi perang seputar Israel-Palestina.

Itulah anasir global fundamental yang mendorong persaingan itu demikian terbuka. Mengarah pada potensi perang terbuka. Dengan prediksi itu, muncul pertanyaan mendasar, apa urgensi mendirikan BP? Peran apa yang harus dilakukan, agar terjadi sinyal-sinyal positif yang membuat kesadaran antar-pemimpin dunia menurunkan egonya yang ambisius? Saat ini diplomasi yang sangat urgent adalah bagaimana membangun perdamaian (peace building)? Hal ini berarti diperlukan dialog intensif dan produktif para pihak (antar kedua sekutu), di samping Israel dan Palestina yang berkonflik itu. Sementara, data bicara, dalam struktur BP tak ada anasir Palestina dan sekutunya. Sementara, kepentingan Israel terwakili Trump dan sejumlah tokoh yang ditunjukknya. Mereka adalah Stave Witkoff (utusan AS), Jared Kushner (mantan Penasehat Presiden AS), Marco Rubico (Menlu AS), Tony Blair (mantan Perdana Menteri Inggris), Marc Rowan (miliarder AS), Ajay Banga (Ketua Kelompok Bank Dunia) dan Robert Gabril (Penasehat Politik AS). Dan – pada 26 Januari lalu – Presiden RI, Prabowo – didapuk untuk duduk sebagai anggota BP.

Orang-orang yang muncul dalam struktur BP bukanlah sosok yang tepat dalam membangun perdamaian, apalagi Prabowo seorang diri jika disebut sebagai “wakil” Palestina. Mereka lebih tepat pada domain pembangunan infrastruktur Gaza yang memang mengenaskan. Dalam perspektif kemanusiaan, peran BP sungguh strategis dan diperlukan, apalagi kini memasuki musim dingin. Penduduk Gaza sangat membutuhkan sarana dan prasarana untuk hidup yang menusiawi. Tapi, apakah proses rekonstruksi pembangunan infrastruktur Gaza akan dibiarkan mulus dan lancar? Sangat dipertanyakan.

Sedang berjalan dan atau sudah selesai pembangunan infrastruktur, tidaklah tertutup kemungkinan Israel menghajarnya. Hancur lagi. Apa guna. Tak beda juga, jika BP membangun infrastrutur Israel juga sulit terlepas dari amukan rudal Iran. Iran akan memporak-pandakan rekonstruksi sarana dan prasarana yang dibangun di Israel seperti Pangkalan Laut Haifa dan Pangkalan Udara Hetzerim. Karena itu, Jika memang BP akan difungsikan secara maksimal, maka – secara paralel – haruslah dibangun juga proses dialog menuju perdamaian permainen.

Persoalannya, apakah Israel akan tunduk pada ikhtiar itu? Sangat diragukan. Bagi negeri Zionis, menciptakan perdamaian yang berkeadilan, apalagi sampai memberikan perhatian kemanusiaan untuk Palestina dinilai sebagai ketidakadilan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu – belum lama ini – menegaskan, Palestina tak akan pernah ada di bumi ini. Sama persis dengan para Perdana Menteri Israel sebelumnya (Ben Guiron, Golda Meir, Yitzak Robin, Yitzak Shamir, Ariel Sharon).

Artinya, seluruh proses pembangunan yang akan menunjukkan dan memperkuat eksistensi Palestina sebagai negara merdeka akan digempur sampai musnah, meski kini telah mengantongi pengakuan 151 negara dari 193 negara (78%) mengakui Palestina sebagai negara merdeka). Tidak hanya teritorialnya, tapi juga penduduk dan para pemimpinnya. Sikap politik Israel yang antagonis ini memicu Iran pada tekadnya: “menyentuh” Palestina, sama artinya mendorong Iran menekan tombol ratusan senjata berhulu ledak nuklir.

Jika AS meladeni serangan Iran, sama artinya mendorong Rusia, China, Korea Utara, Pakistan dan Yaman bergerak. Turki pun akan ambil bagian bersama (pro Palestina). Pertanyaannya, apakah Trump – setidaknya para penasehat politiknya – akan menahan diri dari keinginan keterlibatannya dalam perang Iran-Israel itu? Jika kita analisis langkah Trump yang telah memobilisasi armada kapal-kapal perangnya dan sejumlah personilnya, maka hal itu bisa dikatakan sebagai sikap keterpancingannya. Bisa jadi, karena sosok Trump memang berdarah Yahudi Zionis, dari sisi geneologisnya.

Setidaknya – jika kita baca catatan kepribadiannya sejak bocah – Trump memang bermasalah secara mental. Tidak hanya labil, tapi juga temperamental. Karena itu, kita bisa memahami kebijakannya selalu terbawa arah mentalitasnya. Inilah titik krusial bahayanya.

Dalam hal itu, kata kunci menundukkan ego Trump terletak pada para pemimpin negara-negara NATO atau negara-negara Barat pada umumnya yang lebih dewasa dan mampu berfikir jernih terhadap dampak Perang Dunia III. Jika mereka mendesak Trump untuk menahan egonya dan disertai sikap tegas, misalnya, menarik diri dari kekuatan gabungannya, maka para penasehat politik Trump akan mendersak untuk menahan diri. Kesadaran ini diperkuat manakala internal AS – selaku rakyat dan kongres – mengancam Trump untuk segera diimpeach jika melibatkan diri dalam perang terbuka itu. Jika serangkaian proses itu sukses, para sekutu Iran pun akan menahan diri. Dan manakala Israel berhadapan sendirian dengan Iran, di atas kertas, Israel akan menelan kembali sejumlah kekalahannya. Persis seperti yang terjadi beberapa bulan lalu.

Yang menarik untuk digaris-bawahi, manakalah Israel dibombardir secara terus-menerus dengan sasaran pusat-pusat militer dan kehidupan sipil, maka Netanyahu akan berhadapan dengan kekuatan sipil, dari dalam negeri dan masyarakat internasional yang empati pada masalah kemanusiaan. Mereka akan berteriak pilih damai, dan merengek untuk hentikan perang. “Please Iran… Stop fire… Please…”. Itulah gambaran yang pernah terekspose beberapa bulan lalu manakala Iran menghujani misilnya. Bumi Israel bagai neraka.

Satu hal, jika AS tetap diam terhadap serangan Iran terhadap Israel, maka negeri Zionis ini tinggal menunggu hari. Atas nama desakan rakyat Israel itu sendiri, juga seruan banyak negara dari belahan Eropa atau lainnya, maka tak ada opsi lain bagi Netanyahu: surrender (menyerah). Atau, jika Netanyahu tetap ngotot, tak mau menggubris jeritan anak bangsanya, kiranya pasukan khusus Israel (pengawalnya, misal) yang berdiri di hadapannya: sebagai algojonya.

Rasanya memang tidak mungkin. Tapi, manakala sebagian besar rakyat Israel dalam posisi terdesak dan tak berdaya lagi, maka menyelamatkan saudara-saudaranya senegara dan setanah air jauh lebih mulia dan lebih aman daripada hilangnya seorang drakula: Benjamin Netanyahu.

Lalu, apakah akan muncul sang “patriot” baru di tengah kondisi negara telah genting? Masih teka-teki. Karena, doktrin Yahudi Zionis yang tertang dalam Protocols of Freemansonry – apalagi sebagai tentara – lebih memilih mati daripada membiarkan Palestina berdiri tegak. Akhirnya, yang bicara hukum alam. Biarkan Natanyahu dalam posisi kesendirian. Dan itu opsi yang lebih rasional daripada dinilai pengkhianat oleh kolega sejajarannya.

Ambiguitas Indonesia
Mencermati karakter bangsa Yahudi, apalagi Zionis, sulit diharapkan untuk menciptakan perdamaian di Bumi Palestina. Karena, Israel tetap akan terus menghancurkan bangsa dan negara Palestina. Karena itu, menjadi pertanyaan yang mendasar, apa manfaat Indonesia duduk di Dewan Perdamaian itu?

Perlu dicatat, kebersamaannya duduk di Dewan itu sesungguhnya Indonesia mentolelir proses pengerdilan kepentingan Palestina. Di satu sisi, Palestina – atas nama “iming-iming” dibangun infrastrukturnya dan cukup humanis – tapi berkompensasi pada sikap menghentikan perlawanannya terhadap kolonial Israel. Hal ini berarti, Indonesia – secara langsung – membiarkan proses berlangsungnya agresi Israel ke Bumi Gaza dan Palestina pada umumnya. Hal ini pun dapat diterjemahkan, Indonesia bisa dicap ikut melegalisasi kolonialisasi di muka bumi. Sebuah sikap yang menabrak Preambul UUD 1945.

Lalu, apa urgensinya Indonesia dalam Dewan Perdamaian itu? Ingin mendapatkan “kue” AS? Memang, AS selalu menerapkan kebijakan luar negerinya: stick and carrot. Jika melawan atau berseberangan dengan AS pasti akan dihajar, at least secara ekonomi. Karena itu, opsinya adalah mendekat. Agar mendapat santunan. Minimal tidak diganggu kepentingan nasionalnya.
Selacur itukah politik luar negeri Indonesia? Alaa maak. Di mana sosok Prabowo sebagai Macan Asia?

Yang memprihatinkan, jika Indonesia tetap bertahan pada posisinya di Dewan Perdamaian, maka terdapat kemungkinan dampak negatifnya. Bagi para sekutu Palestina, terutama China dan Rusia akan muncul ketidaksukaannya terhadap sikap politik yang diambil Prabowo,. Maka, China – atas nama kepentingan geopolitiknya – akan bersikap tegas: no compromise with Indonesia. Opo ga klenger tuh….? Akhirnya, pintu konflik bilateral (Indonesia versus China) bisa terbuka.

Menganalisis potensi dampak itu, kiranya mencabut diri dari posisi anggota di Dewan Perdamaian di Gaza jauh lebih elegan dan menyelamatkan kepentingan Indonesia itu sendiri, apalagi ada iuran wajib Rp 17 triliun per tahun. Wallahu `alam. Presiden punya cara pandang tersendiri. Tapi, jika Prabowo menyadari jebakan batman, idealnya bekonsultasi dengan DPR RI. Atas nama tidak mendapat respon positif, hal ini bisa dijadikan dalih untuk mundur teratur.

Bekasi, 3 Februari 2026

EDITOR: REYNA

Related Posts