Catatan Permana (1): Dalam 10 Tahun Kedepan Akan Terjadi Krisis Pangan, Energi, dan Air

Oleh: Budi Puryanto

Pemimpin Redaksi

Pengamat Ekonomi dan Geopolitik, Dr Anton Permana, SIP, MH, dalam podcast OnedNet memberikan pandangan terkait ekonomi, politik, dan geopolitik.

Dalam Podcast tersebut di mengatakan, bahwa Presiden Prabowo dan juga para pengamat yang lain, menilai dalam waktu 5-10 tahun kedepan akan terjadi krisis pangan, energi, dan air. Ketiga krisis itu bisa disebabkan oleh 3 hal, yaitu perang (seperti yang terjadi di Ukraina, Timur Tengah, dan kemungkinan Taiwan), krisis iklim dan ketiga bisa disebabkan oleh pandemi seperti Covid-19.

Menurut Anton Permana, Ketika 3 itu hal ini terjadi, masing-masing negara akan memproteksi dirinya. Kalau terjadi perang akan terjadi blokade darat, laut dan udara.

“Saya melihat, seperti dikatakan Presiden Prabowo, dalam sebuah negara yang paling penting itu adalah ketahanan pangan. Karena apa,jangan salah ketika ketahanan pangan disuatu negara ini bermasalah ini bisa mengganggu ketahanan nasional,” ungkapnya, seraya menegaskan bahwa masyarakat ketika lapar itu akan sangat mudah di provokasi.

Dia melihat hampir 40% pangan kita itu masih impor. Kia tertinggal dengan beberapa negara yang agraris. Menurutnya, Pak Prabowo dengan semangat dan tekadnya, Indonesia kedepan harus berswasembada pangan. Karena itu pemerintah mencetak 1 juta hektar untuk menjadi cadangan swasembada pangan.

“Dengan catatan, swasembada pangan disini adalah swasembada pangan yang berdaulat. Hal ini untuk menghadapai ancaman-ancaman pangan kedepan,” dia mengingatkan.

Bagaimana menata sektor pertanian untuk menekan impor?

Kalau kita berbicara hasil pangan, kata ANton Permana, kita harus berbicara dari hulu. Kita ambil contoh komoditas padi (beras). Maka kita harus berbicara bagaimana ketersediaan lahan, bagaimana pupuknya, bagaimana irigasinya, dan ketersediaan sumberdaya manusianya. Nah, ini mulai ditata oleh Pak Prabowo. Seperti kemarin ada pergantian Dirut Bulog. Mungkin kedepan akan ada perluasan kewenangan Bulog, sehingga kedepan Bulog diharapkan bisa menampung hasil gabah petani dengan harga yang layak.

“Kemarin Pak Prabowo sudah mengeluarkan Kepres Bulog wajib membeli gabah Petani dengan harga Rp 6500, harga yang layak dan kompetitif ditingkat petani. Karena kita ingat, masyarakat kita 60% hidup di desa yang bergantung pada pertanian. Kalau kita bisa mensejahterakan maka kita dapat mensejahterakan 60% masyarakat kita,” ungkapnya menegaskan.

Sukses panen raya 2025, bukti kesuksesan 1 tahun pemerintahan Prabowo

Anton menyadari, memang instruksi Pak Prabowo belum bisa menyeluruh, tetapi setelah kita evaluasi dari data Bulog dan Kementrian Pertanian, menunjukkan bahwa 60-80% harga gabah Rp 6500 (ditingkat petani) itu sudah mencapai sasaran.

“Ya, kan semua melalui proses,” tegasnya.

Maka dari itu, dia menegaskan, bahwa kita perlu institusi yang bisa membentuk jaringan kebawah, memberikan informasi, agar dapat membangun konsolidasi, supaya harga gabah tepat sasaran dan dapat ditampung Bulog yang selama ini “dikuasai oleh para tengkulak”. Ini sebenarnya yang merusak ketahanan pangan selama ini.

Perlu stabilisasi nasional

Siapapun Presiden didunia, kita berbicara khusus di Indoensia, tambahnya, pasti membutuhkan kekuatan stabilisator untuk mengamankan pemerintahannya. Begitu juga Pak Prabowo, juga sepuluh tahun pemerintahan Pak Jokowi. masing-masing pemerintahan membutuhkan stabilisator.

Dia memberikan contoh, pada jaman Pak Harto dia menggunakan instrumen ABRI. Gus Dur, Megawati, dan SBY menggunakan instrumen demokrasi. Pak Jokwowi menggunakan instrumen kekuatan Polri sebagai kekuatan stabilisator, itu bukan rahasia umum.

Anton melihat, karena pak Prabowo ini berlatar belakang militer, – militer ini janan dilihat sebagai sosok yang menakutkan – , itu adalah salah satu sistem kepemimpinan, sistem strong leadership yang memang satu komando, loyal dan penuh kedisiplinan. Disitu Pak Prabowo menemptkan personil-personil TNI, dan memang Indonesia ini dalam keadaan tidak baik-baik saja.

Banyak terjadi kebocoran, misalnya di bea cukai, barang ilegal membanjiri negara kita. Sehingga, seperti yang kita lihat industri tekstil lumpuh, sehingga banyak PHK. Tidak terkontrolnya barang-barang ilegal, ini kan butuh sosok atau figur (disiplin), sehingga kalau Presiden mengatakan A dia melakukan A. Suka atau tidak suka sistem dengan kedisiplinan tinggi seperti itu hanya dimiliki oleh TNI.

“Kita harus mencatat bahwa sampai saat ini harus diakui bahwa TNI adalah institusi yang paling dipercaya oleh masyarakat. TNI memang memiliki kedisiplinan tinggi, loyalitas, dan sistem kerjanya memang sistematis. Saya melihat pelibatan militer pada institusi tertentu, kan tidak semuanya, hanya pada hal yang emergensi dan darurat, yang membutuhkan seorang figur yang kuat,” tegasnya.

BERSAMBUNG

EDITOR: REYNA

Related Posts