Copy Paste Jokowi

Oleh: Muhammad Chirzin

Dalam sebuah wawancara eksklusif Prabowo bilang, “Saya heran, ada Pemimpin bangga pinjem uang. Mana ada Negara maju dengan mengandalkan utang?”

Pernyataan Prabowo itu menarik, tapi, bisa jadi konteksnya berbeda dengan situasi Jokowi.

Banyak negara maju yang memiliki utang besar, tapi mereka bisa mengelola utang dengan baik. Indonesia juga memiliki utang, tapi fokusnya pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi.

Jadi ingat, Jokowi memang pernah berkata begitu sebelum jadi Presiden, sama dengan yang diucapkan Prabowo kemudian, “Kita ini bangsa yang kaya, ngapain menggantungkan pembangunan dengang utang. Utang boleh, tapi untuk kepentingan nasional strategis, bukan untuk menutup utang…”

Prabowo mungkin terinspirasi oleh pernyataan Jokowi, atau keduanya memiliki pandangan yang sama tentang pengelolaan utang.

Kebijakan fiskal/keuangan negara Jokowi dua periode benar-benar telah membawa Indonesia ke jurang utang yang sangat dalam, apakah Prabowo ingin membawa Indonesia terjebak dalam lubang utang menganga yang sama?

Beberapa analis menyebutkan bahwa Prabowo melanjutkan kebijakan fiskal yang sudah ada dengan beberapa penyesuaian.

Utang pemerintah Indonesia meningkat signifikan selama pemerintahan Jokowi, mencapai Rp 9.138 triliun atau sekitar 39,86% dari PDB per Juni 2025.
Utang ini sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program-program sosial. Tantangan utama adalah bagaimana mengelola utang ini agar tidak menjadi beban bagi generasi mendatang.

Utang pemerintah Indonesia per September 2024 mencapai Rp8.473,9 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 38,55%.

Prabowo menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah gagal bayar utang, dan memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Pemerintahannya berencana menerbitkan obligasi dolar AS pertama Asia pada awal 2026 untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, terutama untuk program-program seperti Makan Bergizi Gratis.

“Besar pasak daripada tiang” artinya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Ini jadi masalah kalau tidak diatasi. Membuat keuangan tidak seimbang.

Beberapa strategi yang patut dilakukan, pertama, meningkatkan pendapatan negara melalui reformasi pajak dan peningkatan efisiensi belanja.

Kedua, mengelola utang dengan hati-hati, dan memprioritaskan proyek-proyek yang produktif.

Ketiga, diversifikasi sumber pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.

Prabowo perlu menjelaskan lebih lanjut bagaimana ia akan mengelola utang negara dan memastikan keberlanjutan fiskal.

Anomali pengelolaan keuangan dalam negeri. Efisiensi dan pengetatan pembelanjaan seluruh kementerian dilakukan, termasuk untuk pendidikan, tapi mengapa pemerintah tetap memaksakan “melaksanakan Janji Kampanye”, “memberi makan gatis” untuk pelajar, yang ujung-ujungnya pembiayaan dipotongkan dari “Anggaran Pendidikan Nasional terbesar” sepanjang pemerintahan NKRI?

Pemerintah sepertinya ingin menunjukkan komitmen pada janji kampanye, tapi di sisi lain, ada kekhawatiran tentang efisiensi dan prioritas anggaran.

Pertama, prioritas anggaran. Apakah program “memberi makan gratis” lebih prioritas daripada kebutuhan pendidikan lainnya, seperti infrastruktur sekolah atau peningkatan kualitas guru?

Kedua, sumber dana. Pemotongan dari Anggaran Pendidikan Nasional bisa berdampak pada kualitas pendidikan. Apakah ada sumber dana lain yang bisa digunakan?

Ketiga, efisiensi. Pemerintah perlu memastikan bahwa program-program yang dijalankan sudah efisien dan efektif dalam mencapai tujuannya.

Para pengamat berpendapat bahwa pelajar Indonesia tidak memerlukan asupan Makan Bergizi Gatis, tetapi lebih memerlukan asupan pendidikan yang mencerdaskan, melalui pemenuhan sarana-prasarana belajar yang memadai, termasuk perpustakaan sekolah yang representatif.

Menyediakan makan bergizi itu tanggung jawab orangtua, kecuali bagi satu persen saja dari keseluruhan sasaran Program MBG. Belum lagi tata kelolanya yang banyak dikeluhkan, yaitu keracunan, penyelenggaraan oleh partai-partai politik dan anggota-anggota dewan, pengantaran MBG dengan mobil alphard di wilayah Kolor Sumenep, misalnya.

Banyak yang setuju bahwa pendidikan yang berkualitas lebih penting daripada makan bergizi gratis. Perpustakaan sekolah yang representatif, sarana belajar yang memadai, dan kualitas guru yang baik lebih berdampak positif jangka panjang.

Kalau orangtua sudah bisa memenuhi kebutuhan gizi anak, kenapa harus dibebankan ke negara?

Tata kelola yang bermasalah, seperti keracunan, politisasi, dan penyalahgunaan, makin memperkuat argumen bahwa fokusnya harus pada pendidikan yang berkualitas.

Penggelembungan utang Pemerintah dan Program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi. Evaluasi itu penting, tanpa perlu gengsi atau takut dianggap gagal. Penggelembungan utang dan program-program yang tidak tepat sasaran jadi beban bagi negara dan masyarakat.

Evaluasi menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola. Program-program yang dijalankan harus efektif dan efisien, prioritaskan kebutuhan pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih berdampak, kelola utang dengan bijak, dan utang digunakan untuk hal yang produktif.

Gengsi tidak akan menyelesaikan masalah, tapi evaluasi dan perbaikan bisa membawa Indonesia lebih baik!

EDITOR: REYNA

Related Posts