JAKARTA — Dua tokoh berbeda, dua sudut pandang, tapi satu benang merah. Letkol (Purn) Sri Rajasa Chandra, mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), bicara soal jejak geopolitik dan operasi intelijen. Prof. Anthony Budiawan, ekonom dan Managing Director PEPS, memaparkan skema krisis fiskal yang dipolitisasi. Jika dirangkai, keduanya membentuk narasi besar: destabilisasi yang dipersiapkan jauh sebelum Prabowo berkuasa.
Fase 1: Awal Jejak — Solo dan Intelijen Amerika
Sri Radjasa Chandra menyebut koneksi Jokowi dengan Amerika sudah ada sejak ia menjabat Wali Kota Solo.
“Jokowi bekerja sama dengan Amerika bahkan sejak dia Wali Kota Solo, membantu AS dalam menekan dan menangkap tokoh yang oleh AS dicap sebagai teroris, Abubakar Ba’asyir,” ungkapnya.
Keterlibatan ini menandai awal Jokowi masuk radar strategis Washington, terutama lewat agenda kontra-terorisme di Asia Tenggara.
Fase 2: Papua — Proposal Disintegrasi ke Australia
Setelah menjadi presiden, Jokowi, menurut Radjasa, pernah membawa proposal kepada pakar disintegrasi di Australia.
“Sejak itu, irama OPM menguat. Mengapa dia melakukan itu? Karena misi Amerika,” tegas Radjasa.
Pasca itu, aktivitas OPM meningkat: serangan bersenjata, kampanye internasional, dan tekanan diplomatik ke Indonesia. Ingat, penyebutan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) itu gagasan Polri. Sedangkan TNI tetap menyebutnya OPM (Organisai Papua Merdeka).
Fase 3: Riau — Rapat Gelap dan Isu Pemisahan
Rajasa juga mengungkap temuan intelijen soal rapat gelap para pendukung Jokowi di Riau yang membahas isu Riau Merdeka
Isu ini jarang terdengar di publik, namun jika benar, ini menandakan bahwa agenda disintegrasi tidak hanya menyasar Papua, tetapi juga wilayah kaya sumber daya lain.
Bendera hitam bergambar tengkorak bertopi jerami dari dunia anime One Piece (Jolly Roger) dipasang diatas truck
Fase 4: Bendera One Piece — Agitasi Simbolik Massif
Satu hal yang tampak sepele tapi, menurut Rajasa, penuh rekayasa adalah fenomena bendera One Piece bergambar tengkorak yang mendadak merebak di berbagai daerah.
“Banyak yang menduga di belakangnya adalah orang-orangnya Jokowi. Tidak mungkin isu bendera One Piece bisa cepat dan masif tanpa ada yang menggerakkan,” kata Rajasa.
Dalam dunia operasi psikologis (psywar), simbol seperti ini bisa dipakai untuk membangun narasi perlawanan, menyatukan massa, atau memancing reaksi berlebihan dari aparat.
Fase 5: Warisan Utang — Bom Waktu Fiskal
Di ranah ekonomi, Jokowi meninggalkan beban berat. Prof. Anthony Budiawan membeberkan:
“Per Juni 2025 penerimaan pajak Rp895 triliun. Pembayaran bunga pinjaman Rp398 triliun. Artinya, 40% penerimaan pajak untuk bayar bunga. Ini akibat 10 tahun Jokowi dengan utang yang sangat ugal-ugalan. Dengan beban bunga 40% itu tidak mungkin APBN bisa survive.”
Fase 6: Krisis Fiskal Meledak di Era Prabowo
Dengan APBN yang tercekik bunga utang, Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas transfer daerah hingga 25% dan meminta daerah mencari dana sendiri. Hasilnya: pajak melonjak 200–1 000% di berbagai daerah.
Pati menjadi simbol perlawanan dengan demonstrasi besar-besaran hingga membakar mobil polisi. Kerusuhan merembet ke Cirebon, Banyuwangi, Jombang, hingga Bone.
Fase 7: Dugaan Operasi Destabilisasi
Budiawan menegaskan:
“Saya menduga di sini ada kesengajaan, bahwa di daerah itu dipicu agar ada ketidakstabilan atau kegaduhan seperti yang sudah terjadi di Kabupaten Pati.”
Kombinasi isu disintegrasi (Papua, Riau), agitasi simbolik (bendera One Piece), dan krisis fiskal ini menciptakan tekanan berlapis terhadap Prabowo.
Kesimpulan: Perang Tiga Front
Prabowo kini menghadapi:
Front geopolitik — isu Papua dan Riau.
Front psikologis — agitasi simbolik seperti bendera One Piece.
Front ekonomi — krisis fiskal yang dipolitisasi.
Jika skenario ini benar, maka destabilisasi terhadap Prabowo bukanlah badai spontan, melainkan badai yang dirancang sejak lama, dimulai dari Solo, melewati Papua, menyentuh Riau, dan kini memukul di jantung APBN.
EDITOR: REYNA
Related Posts

Insentif Untuk Berbuat Dosa

Kalimantan Timur: Gratifikasi IUP Batubara dan Kerugian Negara miliaran

Bengkulu: Pelabuhan, Perizinan dan Korupsi Tambang Batubara

Lahat, Sumatera Selatan: Izin Usaha Pertambangan Yang Merugikan Negara Ratusan Miliar

Dharma dan Karma Prabowo

Pakar Intelijen : Dua Tokoh Nasional Diduga Menitip MRC ke Mantan Dirut Pertamina

Skandal Besar di Sektor Migas – Kerugian Besar Negara di BUMN

Belitan Korupsi Dana Sosial BI-OJK, Anggota DPR Terjerat

Kajian Politik Merah Putih: Indonesia Dijajah Bangsanya Sendiri

Aliansi Masyarakat Tirak Nilai Seleksi Perangkat Desa Cacat Hukum, Akan Bawa ke DPRD dan PN






No Responses