Dompet Rakyat Tetap Tipis

Oleh: Nano Hendi Hartono, wartawan senior

Setiap pagi, jutaan rakyat Indonesia memulai hari dengan kecemasan yang sama: berapa lagi harga kebutuhan pokok yang naik hari ini? Beras, minyak goreng, gula, cabai, telur, gas elpiji, hingga ongkos transportasi—semuanya bergerak naik seolah memiliki komando yang sama. Ironisnya, di saat grafik harga terus menanjak, penghasilan rakyat justru stagnan, bahkan sebagian menyusut. Dompet rakyat tetap tipis, sementara negara seolah kehilangan daya untuk melindungi mereka.

Fenomena ini bukan sekadar soal inflasi. Ini adalah potret ketimpangan struktural yang terus dipelihara. Rakyat dipaksa beradaptasi dengan kenaikan harga, sementara kebijakan negara sering kali terasa jauh dari realitas dapur rakyat kecil.

Buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, hingga pekerja sektor informal menghadapi situasi yang nyaris sama: pendapatan tidak pernah benar-benar mengejar kenaikan biaya hidup. Kenaikan upah minimum yang diumumkan setiap tahun sering hanya cukup untuk menutup inflasi statistik, bukan inflasi nyata yang dirasakan di pasar.

Bagi buruh, kenaikan upah kerap habis hanya untuk transportasi dan makan. Bagi petani, harga pupuk dan bibit melonjak, sementara harga panen ditekan tengkulak. Nelayan menghadapi solar mahal dan cuaca ekstrem. Pedagang kecil terjepit sewa tempat dan daya beli konsumen yang terus menurun. Semua berada dalam lingkaran yang sama: bekerja keras, hidup pas-pasan.

Menabung? Itu kemewahan. Bagi banyak keluarga, bertahan hingga akhir bulan saja sudah prestasi.

Di atas kertas, negara selalu hadir. Anggaran bantuan sosial triliunan rupiah dikucurkan, subsidi diumumkan, dan jargon keberpihakan kepada rakyat kecil digaungkan. Namun di lapangan, cerita berbeda. Bantuan sering tidak tepat sasaran, sementara kebijakan strategis justru lebih ramah pada pemodal besar.

Subsidi energi dipangkas dengan alasan membebani APBN, tapi insentif untuk korporasi besar tetap mengalir. Pajak dinaikkan lewat berbagai skema, namun kebocoran anggaran dan korupsi seolah menjadi rahasia umum yang tak kunjung tuntas. Rakyat diminta sabar dan berhemat, sementara elite hidup dalam kenyamanan yang nyaris tak tersentuh krisis.

Pertanyaannya sederhana: apakah negara benar-benar memihak rakyat, atau sekadar mengelola kemiskinan agar tidak meledak menjadi amarah sosial?

Di tengah jeritan rakyat, laporan harta kekayaan pejabat justru terus mencengangkan. Rumah bertambah, mobil berganti, investasi mengalir. Gaji dan tunjangan pejabat naik, fasilitas negara tetap terjaga. Krisis seolah hanya milik rakyat biasa.

Ketimpangan ini bukan sekadar soal kecemburuan sosial. Ini soal keadilan. Ketika pejabat hidup dalam kemewahan dari uang publik, sementara publiknya sendiri kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, maka yang rusak bukan hanya ekonomi, tetapi juga kepercayaan.

Kepercayaan publik adalah fondasi negara. Tanpa itu, stabilitas hanya ilusi.

Yang paling menyedihkan, rakyat dipaksa beradaptasi secara individual. Mengurangi porsi makan, menunda pendidikan anak, berutang ke sana-sini, hingga menjual aset terakhir. Semua dilakukan demi bertahan hidup.

Negara seharusnya hadir sebagai pelindung, bukan sekadar penonton. Ketika pasar dibiarkan menentukan segalanya, yang kuat akan menang, yang lemah akan tersingkir. Dalam logika itu, rakyat kecil selalu menjadi korban.

Opini ini bukan sekadar keluhan. Ini peringatan. Jika dompet rakyat terus menipis, daya beli ambruk, dan ketimpangan dibiarkan melebar, maka bom waktu sosial sedang dipasang perlahan.

Kebijakan ekonomi harus kembali pada tujuan awal bernegara: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan versi angka statistik, tetapi keadilan yang terasa di dapur, di pasar, dan di dompet rakyat.

Tanpa keberanian untuk memangkas privilese elite, menata ulang subsidi, memperkuat produksi nasional, dan memberantas korupsi secara nyata, semua jargon kesejahteraan hanyalah slogan kosong.

Rakyat tidak butuh janji. Rakyat butuh keberpihakan yang nyata.

Selama dompet rakyat tetap tipis, selama itu pula negara sedang diuji—dan sejauh ini, negara belum benar-benar lulus.

EDITOR: REYNA

Related Posts