Elite Berpesta Mengeruk Anggaran Negara

Oleh: Nano Hendi Hartono, Wartawan senior

Di tengah desakan hidup yang kian menghimpit, rakyat menyaksikan sebuah ironi besar: elite negeri ini berpesta. Bukan pesta simbolik, melainkan pesta anggaran—uang negara yang semestinya menjadi alat menyejahterakan rakyat, justru berubah menjadi bancakan segelintir orang berkuasa beserta keluarga dan lingkaran terdekatnya.

Setiap tahun, angka anggaran negara terus membengkak. Dalihnya klasik: pembangunan, pemulihan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Namun di lapangan, yang sering terlihat justru sebaliknya. Proyek demi proyek pengadaan di lembaga negara dimenangkan oleh nama-nama yang itu-itu saja—perusahaan milik keluarga elite, kroni politik, atau relasi dekat yang berada dalam satu ekosistem kekuasaan.

Fenomena ini bukan sekadar soal korupsi dalam arti sempit. Ia telah menjelma menjadi sistem patronase yang rapi dan nyaris legal. Aturan dibuat lentur, regulasi dimaknai longgar, dan pengawasan dilemahkan secara sistematis. Demokrasi prosedural tetap berjalan—pemilu digelar, pidato disampaikan—tetapi substansinya kian hampa.

Rakyat memilih, elite menikmati. Rakyat menunggu janji, elite membagi proyek.

Relasi kekuasaan dan bisnis seolah menjadi dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Jabatan publik bukan lagi amanah, melainkan akses. Akses terhadap anggaran, terhadap proyek, dan terhadap kekayaan negara yang dibungkus dengan istilah “kepentingan nasional”.

Seorang pengusaha kecil di daerah, sebut saja Ahmad, pernah mencoba mengikuti tender pengadaan di salah satu lembaga negara. Ia menyiapkan dokumen berbulan-bulan, memenuhi seluruh persyaratan teknis, dan menawarkan harga kompetitif. Namun sebelum proses berjalan jauh, ia sudah mendapat “peringatan halus”.

“Percuma ikut, Mas. Itu sudah jatahnya perusahaan A. Yang punya masih keluarga pejabat,” ujar seorang rekan yang lebih dulu paham peta permainan.

Tender tetap dibuka. Proses tetap berjalan. Tapi pemenangnya sudah bisa ditebak sejak awal.

Kisah Ahmad bukan cerita tunggal. Di banyak daerah dan kementerian, pola serupa berulang: tender formalitas, pemenang sudah dikunci. Negara kalah sebelum bertanding, rakyat kalah sebelum berharap.

Yang paling menyakitkan, praktik ini sering melibatkan keluarga inti elite: anak, menantu, ipar, hingga sahabat dekat. Mereka menjadi komisaris, direktur, atau pemilik perusahaan “bayangan” yang hidup dari proyek negara.

Ketika kritik muncul, dalihnya selalu sama: “Tidak ada konflik kepentingan.” “Semua sesuai prosedur.”

Padahal publik tahu, prosedur bisa direkayasa, dan konflik kepentingan sering disamarkan dengan akrobat hukum.

Akibat dari pesta elite ini bukan hanya kerugian negara, tetapi kerusakan kepercayaan publik. Rakyat perlahan menjadi apatis. Mereka tidak lagi marah, hanya lelah. Lelah melihat janji antikorupsi yang menguap, lelah melihat hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Ketika rakyat berhenti percaya, demokrasi berada di ambang bahaya. Sebab negara tidak runtuh oleh kritik, tetapi oleh pembiaran.

Elite harus diingatkan: anggaran negara bukan warisan keluarga, bukan hadiah kekuasaan, dan bukan alat balas jasa politik. Ia adalah uang rakyat—keringat buruh, pajak pedagang kecil, dan harapan generasi mendatang.

Jika pesta ini terus dibiarkan, jurang antara penguasa dan rakyat akan semakin menganga. Dan sejarah selalu mencatat: kekuasaan yang rakus, pada akhirnya, runtuh oleh keserakahannya sendiri.

EDITOR: REYNA

Related Posts