Etika Politik Setelah Merebut Kekuasaan

SERIE #1: Reformasi, Demokrasi Prosedural, dan Normalisasi Kekuasaan – Ketika Anomali Menjadi Preseden, dan Dinasti Menjadi Rasionalitas

Oleh: ⁨Sritomo W. Soebroto⁩

Reformasi 1997/1998 adalah proyek pembatasan kekuasaan. Ia lahir dari pengalaman panjang tentang bagaimana kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung mengeras, tertutup, dan sulit dikoreksi.

Amandemen UUD 1945 menegaskan dua prinsip fundamental: pembatasan masa jabatan dan perluasan partisipasi politik melalui pemilu langsung.

Secara prosedural, demokrasi Indonesia tumbuh cepat. Pemilu berlangsung rutin, kekuasaan berganti secara damai, desentralisasi membuka ruang kompetisi di daerah. Dalam banyak indikator formal, demokrasi kita tampak stabil.

Namun demokrasi tidak hanya diukur dari prosedur. Ia diuji dari kualitas sirkulasi elite dan standar etika yang mengiringinya.

Di titik inilah persoalan mulai terlihat.

Ketika Prosedur Mengalahkan Etika

Pemilu langsung memang meningkatkan legitimasi, tetapi sekaligus melahirkan konsekuensi besar: biaya politik melonjak drastis. Kontestasi menjadi mahal. Akses terhadap pencalonan sering bergantung pada kemampuan finansial dan jaringan kekuasaan.

Partai politik yang seharusnya menjadi ruang kaderisasi meritokratis justru sering berperan sebagai kendaraan elektoral pragmatis. Proses seleksi calon lebih ditentukan oleh elektabilitas dan logistik daripada kapasitas dan rekam jejak.

Di sinilah demokrasi prosedural mulai bergerak tanpa fondasi meritokrasi yang kuat.

Ketika kompetisi mahal, hanya mereka yang memiliki akses modal, jaringan keluarga, atau dukungan elite yang relatif aman. Politik kemudian tidak lagi sekadar kontestasi gagasan, tetapi pengelolaan risiko kekuasaan.

Politik Anomali: Preseden yang Berbahaya

Dalam dinamika tersebut, muncul berbagai praktik yang sering disebut sebagai “anomali politik”, berupa manuver hukum yang kontroversial, interpretasi regulasi yang lentur, serta strategi politik yang memanfaatkan celah institusional demi kemenangan.

Secara formal, banyak di antaranya tetap berada dalam koridor legalitas. Namun preseden yang tercipta jauh lebih penting daripada hasil sesaatnya.

Ketika aturan dapat ditafsirkan sesuai kebutuhan momentum, pesan yang tersampaikan kepada publik adalah sederhana, yaitu selama sah secara administratif, maka dapat diterima secara moral.

Eksesnya jelas: Kepercayaan publik terhadap institusi melemah. Standar etika publik bergeser ke batas minimal legalitas. Generasi politisi berikutnya belajar bahwa fleksibilitas aturan adalah bagian normal dari permainan.

Anomali yang dibiarkan berulang tidak lagi terasa sebagai penyimpangan. Ia berubah menjadi kebiasaan.

Politik Dinasti: Rasionalitas dalam Sistem Berbiaya Tinggi

Dalam ekosistem politik yang mahal dan lentur secara etika, politik dinasti muncul bukan sebagai penyimpangan ekstrem, melainkan sebagai pilihan yang dianggap rasional.

Di berbagai daerah pasca-Reformasi, pola pergantian kekuasaan dalam lingkaran keluarga menjadi semakin umum. Kepala daerah digantikan oleh pasangan, anak, saudara, atau kerabat dekatnya. Di tingkat nasional, perbincangan tentang relasi keluarga dalam kekuasaan semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir.

Sekali lagi, secara hukum praktik ini tidak dilarang. Hak konstitusional untuk dipilih berlaku bagi setiap warga negara. Namun persoalannya bukan semata legalitas, melainkan keadilan kesempatan dan persepsi publik tentang netralitas kekuasaan.

Ekses dari normalisasi dinasti antara lain:

– Menyempitnya sirkulasi elite
– Akses awal terhadap sumber daya dan jaringan membuat kompetisi tidak sepenuhnya setara.
– Potensi konflik kepentingan struktural
– Batas antara kekuasaan publik dan kepentingan keluarga menjadi kabur.
– Stagnasi inovasi politik
– Regenerasi tidak berbasis gagasan, tetapi berbasis kesinambungan jejaring.
– Menurunnya kepercayaan jangka panjang terhadap meritokrasi
– Publik dapat merasa bahwa kerja keras dan kapasitas tidak selalu menjadi faktor penentu.

Politik dinasti menjadi mungkin karena sistem memungkinkan, dan menjadi rasional karena risiko kekuasaan ingin diperkecil.

Demokrasi yang Belum Selesai

Kita perlu adil dalam menilai. Demokrasi Indonesia tidak runtuh. Pergantian kekuasaan tetap terjadi. Ruang kritik tetap ada. Kebebasan sipil relatif lebih terbuka dibanding masa lalu.

Namun demokrasi yang hanya kuat secara prosedural tanpa penguatan etika akan mengalami pendangkalan makna. Pembatasan masa jabatan presiden memang mencegah konsentrasi durasi kekuasaan. Tetapi pembatasan durasi tidak otomatis membatasi konsentrasi akses.

Reformasi membatasi waktu, tetapi belum sepenuhnya membatasi pola.

Kritik yang Konstruktif

Menghadapi fenomena ini, respons yang dibutuhkan bukan sekadar kecaman moral, tetapi perbaikan sistemik. Beberapa langkah yang layak dipertimbangkan:

– Reformasi pendanaan politik untuk menekan biaya kontestasi.
– Penguatan kaderisasi partai berbasis kompetensi dan integritas.
– Kode etik internal partai mengenai konflik kepentingan keluarga.
– Pendidikan politik publik berbasis literasi meritokrasi.
– Teladan pembatasan diri dari pemimpin yang sedang berkuasa.

Demokrasi tidak hanya bertahan karena aturan, tetapi karena teladan.

Epilog: Titik Uji Kekuasaan

Jika politik anomali merusak cara merebut kekuasaan, maka politik dinasti berpotensi merusak cara mempertahankannya.
Di sinilah ujian etika sesungguhnya dimulai, yaitu setelah kekuasaan berada di tangan.

Pertanyaan mendasarnya bukan lagi apakah konstitusi memungkinkan dua periode, atau apakah hukum membolehkan pencalonan keluarga. Pertanyaannya adalah:

– Apa warisan politik yang ingin ditinggalkan?

– Apakah kekuasaan akan digunakan untuk memperluas akses dan memperkuat meritokrasi?

– Ataukah untuk memastikan kesinambungan yang paling aman?

Seri tulisan berikutnya akan menelaah situasi kekinian dan pilihan strategis yang dihadapi kepemimpinan nasional hari ini, yaitu antara melanjutkan pola yang telah dinormalisasi, atau menciptakan tradisi baru yang lebih bermartabat.

Karena demokrasi tidak hanya diuji saat suara dihitung.
Ia diuji ketika pemegang kekuasaan memutuskan apakah akan membatasi dirinya sendiri.

Dan di situlah masa depan politik Indonesia ditentukan.

Referensi Singkat

Tulisan ini merujuk pada hasil Amandemen UUD 1945 serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan kepala daerah, dan juga sejumlah kajian akademik tentang demokrasi prosedural dan dinamika kekuasaan pasca-Reformasi, antara lain:

– Robert A. Dahl (1971) mengenai konsep polyarchy dan kompetisi elite;

– Steven Levitsky & Daniel Ziblatt (2018) tentang erosi norma demokrasi dan pentingnya self-restraint elite politik;

– Vedi R. Hadiz (2010) mengenai oligarki dan desentralisasi di Indonesia;

– Michael Buehler (2013) tentang politik dinasti di tingkat lokal;

– serta Edward Aspinall & Mada Sukmajati (2016) mengenai biaya politik dan patronase elektoral di Indonesia.

12 Februari 2025
EDITOR: REYNA

Related Posts