Ole: Muhammad Chirzin
Salah seorang aktivis senior, admin tunggal grup WA dengan anggota 400 orang, mengajak untuk diskusi di grup WA yang berbeda demikian.
“Saya tawarkan diskusi topik ini :
1. Klo PS menuruti semua keinginan oposisi utk menangkap langsung JKW/LBP dan GENK SOLO, termasuk memproses penurunan GIBRAN, kira-kira akan terjadi kerusuhan besar gak? Lalu bagaimana dg nasib rakyat. Klo konflik elit terjadi mengingat dana besar milik Genk Solo dan para Taipan pendukungnya, tanpa mengabaikan peran asing / RRC juga?
2. Sementara tanpa mengganggu Genk Solo PS bisa konsentrasi program kerakyatan : harga gabah stabil, upah buruh naik, rumah subsidi utk rakyat dan nelayan bisa dikerjakan, MBG terlepas kontroversinya namun puluhan juta yg menikmati, periksa kesehatan gratis berjalan, bansos dll tetap jalan. Klo terjadi kerusuhan besar apa hal2 begini bisa terurus?
3. Dlm pengalaman berbagai negara, klo Pemerintah melakukan pembersihan frontal, maka Pemerintah sering jatuh.
4. Masalah Jokowi LBP/Gibran, hemat saya di samping akan selesai seiring waktu, tergantung siasat yg dibangun oleh elit2 politik, elit TNI, aktivis, ulama, kaum nasionalis sejati pada saat yg tepat akan menentukan sikap. Jadi, ini agenda bersama. Kecuali elit yg tak sabar ingin jadi Presiden buru-buru, kerjanya ingin menjatuhkan PS tentu lain.
5. Klo PS jatuh, siapa yg bisa ganti di saat krisis politik terjadi. Siapa yg punya pengalaman hadapi krisis politik bangsa besar ini? Kita akan pecah belah?
Monggo yang pintar-pintar sampaikan pendapat.”
Penulis menanggapinya begini.
Tiga tuntutan utama rakyat saat ini ialah:
1. Adili Jokowi.
2. Lengserkan Gibran.
3. Ganti Kapolri.
Andaikata Prabowo memenuhi satu saja dari ketiga tuntutan itu, mana yang paling aman dan terhindar dari kerusuhan nasional/revolusi?
Jika tak ada yang aman, ya sudah, biarkan saja Prabowo bertindak sesukanya, dengan segala risiko dan konsekuensinya.
Anggota grup yang lain merespon demikian.
Mungkin dari yang paling “mudah” di antara tiga hal, yang memang sulit bagi PS, yaitu Ganti Kapolri. Kayaknya itu paling mudah, karena sangat banyak alasan untuk dilakukan. Selain masa baktinya yang terlalu lama, juga “keberaniannya melawan” atasan terlalu transparan. Entah kalau PS punya hutang jasa dan rahasia tertentu, sehingga mereka saling menyandera.
Kalau itu saja tidak berani, bagaimana mungkin PS mau jalanin yang lebih sulit?
Jadi, solusi atas krisis bangsa ini evolusi, revolusi, atau tanpa opsi?
Tujuan Negara ialah melindungi seluruh tumpah darah dan seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam proses amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002, 95 % pasal-pasal 1945 telah mengalami perubahan. Maka, hakikatnya amandemen atas UUD 1945 adalah penggantian konstitusi (Prof. Dr. Kaelan, MS – 2022).
“UUD NRI 2002” otomatis telah mengubah jalannya sistem ketatanegaraan secara politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan pertahanan, serta keamanan, dan menjauhkan dari tujuan Negara sebagaimana yang tertera di Pembukaan UUD 1945.
Alternatif langkah penyelamatan kehidupan bangsa dan negara ialah Kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden RI, dan itu sepenuhnya di tangan Prabowo Subianto!
EDITOR: REYNA
Related Posts

Rumah Radio Bung Tomo dan Jejak Memori Nasionalisme Rakyat Surabaya

Dunia Panik, Bagaimana Indonesia?

Sidang Korupsi LNG: Hari Karyuliarto Sebut Proyek Untung USD 97 Juta, Kuasa Hukum Nilai Kasus Ini Kriminalisasi

Zakat Fitrah: Untuk Kualitas Empati Kemanusiaan

Indonesia Dalam Ancaman Amerika Dan Iran

The Power of Humanity

Kasus Impor LNG: Ahli BPK Sebut Pertamina Untung, Terdakwa Pertanyakan Kerugian Negara

Podcast Ten Ten: Sri Radjasa dan Roy Suryo Soroti Dugaan Kejanggalan Ijazah Jokowi

Berbagi Takjil dan Buka Puasa Bersama, Wujud Polsek Bandar Hadir dan Peduli Masyarakat

Urgensi Indonesia Keluar dari Board of Peace (BoP)



No Responses