Gelar Pahlawan Nasional Untuk Pak Harto (14): Tiga Dekade Menjaga Gerbang Kedaulatan

Posted by: Zona Satu NewsDecember 11, 20251 comments

Oleh: Budi Puryanto

Selama lebih dari 30 tahun memimpin Indonesia, Soeharto dikenal sebagai figur yang obsesif terhadap stabilitas, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga pada batas-batas terluar Nusantara.

Di tengah tantangan geopolitik Asia Tenggara—yang berubah cepat dari Perang Dingin ke dinamika modern—Soeharto memposisikan Indonesia sebagai negara yang tenang, kuat, dan tidak mudah diganggu, terutama terkait Natuna dan perbatasan.

1. Natuna: Gerbang Utara yang Tak Pernah Dibiarkan Longgar

Laut Natuna tidak menjadi isu publik besar pada masa Orde Baru. Namun, bagi Soeharto dan para pemikir strategis ABRI, Natuna adalah salah satu titik paling sensitif dalam peta Indonesia.

Ketika China pada 1996 merilis peta “nine-dash line” yang merembet masuk ke perairan Natuna, Soeharto mengambil sikap tegas. Ia menginstruksikan: Penegasan kembali batas ZEE Indonesia, patroli maritim intensif, pengaktifan radar dan pos TNI AL di Natuna, dan pengiriman unsur udara untuk menunjukkan kehadiran.

Indonesia tidak berteriak lantang, tidak melakukan provokasi, tetapi mengirimkan pesan jelas: “Natuna bukan wilayah sengketa. Titik.”

Para pengamat pertahanan seperti Rizal Sukma dan Connie Rahakundini Bakrie kemudian mencatat bahwa respons Soeharto terhadap klaim China tersebut menjadi landasan awal doktrin Natuna modern yang diteruskan presiden-presiden setelahnya.

2. Penguatan Diam-diam Tapi Berkesinambungan: TNI AL & TNI AU

Soeharto memahami bahwa kedaulatan tidak hanya dijaga oleh diplomasi, tetapi oleh kesiapan militer.

Selama Orde Baru, Indonesia memperkuat wilayah perbatasan dengan: modernisasi kapal cepat AL, pembelian pesawat tempur F-16 dan A-4 Skyhawk, pembangunan pangkalan laut di Sabang, Bitung, dan Natuna, dan penguatan radar pantai dan sistem pengawasan udara.

Kebijakan ini jarang dibesar-besarkan. Tetapi hasilnya jelas: Indonesia masuk era 1990–2000 sebagai salah satu kekuatan militer paling stabil dan solid di ASEAN.

3. Malaysia: Perbatasan Serumpun Yang Tetap Dijaga Tegas
Hubungan Indonesia–Malaysia sering naik turun. Pada masa Soeharto, beberapa isu perbatasan muncul di: Ambalat awal (geo-survei 1980–1990), Sipadan–Ligitan (sebelum akhirnya diputuskan Mahkamah Internasional pada 2002), wilayah perairan di Selat Malaka dan Laut Sulawesi.

Namun Soeharto selalu memilih pendekatan: tegas dalam batas, tenang dalam diplomasi. Para analis menilai pendekatan ini pragmatis: menghindari perang antarnegara serumpun, tetapi tidak pernah melepaskan klaim kedaulatan.

4. Papua New Guinea: Menjaga Timur Lewat Diplomasi & Keamanan

Perbatasan Indonesia–PNG adalah salah satu perbatasan terpanjang dan paling kompleks di dunia, dengan tantangan: aktivitas OPM, penyelundupan, pergerakan lintas etnis, serta tekanan Australia.

Soeharto memilih pendekatan integratif: patroli gabungan, pembangunan pos TNI permanen, diplomasi intensif dengan Port Moresby, “soft integration” melalui pembangunan masyarakat perbatasan

Model ini disebut banyak analis sebagai strategi stabilitas hibrida, memadukan kekuatan militer dan pendekatan sosial—yang terbukti efektif menjaga Papua agar tidak terjerumus dalam konflik besar selama dekade 1970–1990.

5. Warisan yang Membentuk Doktrin Kedaulatan Modern Indonesia

Jika ada satu aspek Orde Baru yang jarang diperdebatkan, itu adalah keberhasilan menjaga perbatasan selama tiga dekade. Tidak ada konflik bersenjata besar yang melibatkan negara tetangga. Tidak ada wilayah Indonesia yang lepas (kecuali Timor Timur—yang merupakan kasus berbeda karena aneksasi 1975).

Para pakar geopolitik sering menyebut warisan Soeharto di bidang ini sebagai tiga hal:

1. Kedaulatan laut ditegaskan tanpa provokasi.

2. Modernisasi pertahanan dilakukan bertahap tetapi disiplin.

3. Perbatasan dikelola sebagai zona stabilitas, bukan ancaman.

Selama masa Soeharto, Indonesia dikenal sebagai negara yang “tidak mencari masalah, tetapi tidak bisa diremehkan.”

BERSAMBUNG

EDITOR: REYNA