Gelar Pahlawn Nasioal Untuk Pak Harto (16): Kebijakan Ekonomi Yang Menjaga Keseimbangan

Posted by: Zona Satu NewsDecember 13, 20251 comments

Oleh: Budi Puryanto

Di tengah dinamika pembangunan ekonomi Orde Baru, salah satu hal yang sering terlupakan adalah bagaimana Soeharto menjalankan politik ekonomi yang memberikan kesempatan bisnis tumbuh, namun tetap berupaya menjaga agar pengusaha tidak berubah menjadi oligarki yang menguasai negara.

Soeharto membuka ruang bagi investasi, menciptakan iklim usaha yang stabil, dan mendorong ekspansi perusahaan-perusahaan nasional. Namun pada saat yang sama, ia menerapkan apa yang banyak ekonom sebut sebagai “political containment strategy”—sebuah mekanisme keseimbangan yang memastikan bahwa tidak ada kekuatan ekonomi yang terlalu dominan sehingga mampu menandingi atau mengancam negara.

Seringkali kebijakan-kebijakan itu bersifat diam, halus, dan tidak eksplisit. Tetapi dampaknya sangat terasa: bisnis berkembang, ekonomi tumbuh, namun negara tetap menjadi pusat kontrol, bukan perusahaan-perusahaan besar.

Ekonomi Tumbuh, Pengusaha Muncul — tetapi Negara Tetap Punya Kendali

Soeharto memahami bahwa untuk membangun ekonomi, negara membutuhkan sektor swasta yang kuat. Para pelaku usaha diberi ruang untuk tumbuh melalui: kebijakan stabilitas politik, deregulasi investasi, pembangunan infrastruktur besar-besaran, dan kemudahan akses perbankan nasional.

Inilah yang kemudian melahirkan banyak konglomerat Indonesia. Tetapi di balik itu, Soeharto memastikan bahwa negara tetap otoritas tertinggi. Soeharto tidak membiarkan satu kelompok bisnis pun berdiri tanpa pengawasan. Banyak pengusaha besar mengakui bahwa Soeharto selalu memberi pesan tersirat:
“Anda boleh kaya, tetapi Anda tidak boleh menjadi kekuatan politik yang bisa menyaingi negara.”

Strategi Membatasi Dominasi: Antikonsentrasi Kekuasaan Ekonomi

Para ekonom politik seperti Richard Robison dan Harold Crouch menulis bahwa Soeharto menggunakan tiga mekanisme untuk mencegah pengusaha berubah menjadi oligarki politik:

1. Fragmentasi Konglomerat

Tidak ada perusahaan yang diizinkan untuk menjadi sangat dominan di banyak sektor.

Jika satu grup terlalu kuat, negara dapat mengarahkan kompetitor lain untuk masuk, atau memberi izin pada pemain baru.

2. Ketergantungan pada Negara

Walau pengusaha besar mendapatkan banyak peluang, akses mereka pada perbankan, proyek, dan lisensi tetap bergantung pada pemerintah.
Ini membuat mereka tetap tunduk pada kepentingan nasional.

3. Negara sebagai “penyeimbang bisnis”

BUMN diperkuat bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai penyangga agar sektor tertentu tidak dikuasai swasta besar secara absolut.
Dalam banyak kasus, negara sengaja memecah dominasi swasta bila dianggap terlalu besar.

Soeharto membangun sistem di mana pengusaha menjadi partner pembangunan, bukan penguasa ekonomi yang mengendalikan politik.

Pesan Moral Soeharto kepada Pengusaha: Kekayaan Tidak Boleh Menginjak Rakyat

Banyak catatan memoar menunjukkan bahwa Soeharto sering menegur pengusaha secara langsung bila mereka dianggap bersikap serakah atau melanggar nilai-nilai keadilan sosial. Bagi Soeharto, pembangunan ekonomi bukan hanya soal pertumbuhan, tetapi juga keharmonisan sosial.

Dalam banyak kesempatan, Soeharto menekankan bahwa: pengusaha tidak boleh merugikan rakyat kecil, kekayaan harus digunakan untuk pembangunan, dan keuntungan harus disertai kewajiban sosial.

Kebijakan seperti koperasi, kredit usaha kecil, dan penataan pasar tradisional menunjukkan bahwa Soeharto ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelas atas.

Mengapa Ini Menjadi Bagian Wari Warisan Penting Soeharto

Di era modern, banyak negara berkembang terjebak dalam dominasi oligarki—di mana kekayaan terkonsentrasi, mempengaruhi politik, dan bahkan menggerakkan negara untuk kepentingan sekelompok kecil elit.

Salah satu alasan Indonesia tidak terjatuh ke dalam ekstrem tersebut adalah karena Soeharto menciptakan sistem: di mana pengusaha besar tetap membutuhkan negara, negara tetap menjadi pusat keputusan strategis, dan ekonomi tidak dikuasai satu kelompok semata.

Apapun kontroversi yang menyertai era Orde Baru, banyak analis sepakat bahwa Soeharto berhasil menjaga agar negara tidak direbut kekuatan bisnis besar yang bisa mendikte kebijakan.

Dalam kerangka “mengapa Soeharto layak mendapat gelar pahlawan nasional”, aspek ini menjadi bagian dari narasi bahwa ia tidak hanya memulihkan ekonomi dari kebangkrutan, tetapi juga mencegah konsentrasi kekuatan yang dapat membahayakan kedaulatan bangsa.

BERSAMBUNG

EDITTOR: REYNA