Hilirisasi Ekonomi, Menjaga Kedaulatan dan Keadilan Sosial.

JAKARTA – Politisi senior Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai kebijakan hilirisasi perekonomian Indonesia tidak boleh dilepaskan dari akar peradaban bangsa. Tanpa pijakan ideologis yang kuat, hilirisasi berisiko menjadi sekadar agenda industrialisasi teknokratis yang minim dampak bagi kesejahteraan rakyat.

Menurut Ridwan, sejak awal kemerdekaan, pengelolaan sumber daya alam telah ditegaskan konstitusi sebagai instrumen untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam praktiknya, ia menilai orientasi kebijakan ekonomi kerap bergeser pada kepentingan jangka pendek dan kelompok tertentu.

“Hilirisasi seharusnya menjadi alat kedaulatan ekonomi, bukan sekadar proyek ekonomi bernilai besar yang manfaatnya tidak merata,” kata Ridwan kepada media.

Ia menegaskan, hilirisasi yang tidak berangkat dari nilai peradaban bangsa berpotensi melahirkan ketimpangan baru, terutama di daerah penghasil sumber daya alam. Ridwan menyoroti masih terbatasnya keterlibatan masyarakat lokal dan UMKM dalam rantai industri hilir yang tengah dibangun pemerintah.

Ridwan menilai, menelusuri kembali peradaban bangsa berarti meneguhkan kembali Pancasila sebagai arah pembangunan ekonomi. Prinsip keadilan sosial, kata dia, harus menjadi indikator utama keberhasilan hilirisasi, bukan semata peningkatan ekspor atau pertumbuhan industri.

“Pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan hanya akan memperlebar jurang sosial. Di sinilah negara harus hadir, memastikan hilirisasi memberi nilai tambah bagi rakyat, bukan hanya bagi pemodal,” ujarnya.

Ridwan Hisjam merupakan politisi senior Partai Golkar dengan pengalaman panjang di parlemen. Ia telah lima periode menjabat sebagai anggota DPR RI, dan kerap terlibat dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional. Pengalaman tersebut, menurutnya, memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi selalu ditentukan oleh keberpihakan negara.

Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi, memperluas transfer teknologi, serta memastikan industri hilir terintegrasi dengan ekonomi rakyat. Tanpa langkah tersebut, Ridwan mengingatkan, hilirisasi berpotensi kehilangan makna strategisnya sebagai alat transformasi ekonomi nasional.

Ridwan berharap, dengan menjadikan nilai peradaban bangsa sebagai pijakan utama, kebijakan hilirisasi dapat menjadi instrumen pembangunan yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

EDITOR: REYNA

Related Posts