Penyerobotan Lahan Kavling DDN Oleh Preman Meresahkan Warga, Diduga Ada Orang Kuat Dibelakangnya

Penyerobotan Lahan Kavling DDN Oleh Preman Meresahkan Warga, Diduga Ada Orang Kuat Dibelakangnya
Konferensi Pers Paguyuban Kavling DDN Depok, Minggu (25/10/2020)




ZONASATUNEWS.COM, DEPOK–Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sekelompok oknum yang menduduki beberapa kavling (baik yang berupa lahan kosong maupun sudah ada bangunan semi permanen). Oknum tersebut kemudian memasang plang kepemilikan tanah tersebut. Lokasi penyerobotan lahan ini berada di kavling Departemen Dalam Negeri (DDN) – Danau Cibubur Asri – kelurahan Harjamukti – Cimanggis Depok.

Kavling DDN ini seluas 20 hektar, terdiri dari 260 kavling, diperoleh warga secara sah berdasarkan sertifikat hak milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat tgl 3-1-1978 No.SK.6/Dit.P3HT/HM/1978 kepada pejabat di lingkungan Departemen Dalam Negeri sebanyak 260 Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI.




Sekelompok oknum yang menduduki kavling-kavling tersebut, bukan warga RT 005 / RW 009 Kelurahan Harjamukti Cimanggis Depok dan tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Ketua RT 005 / Ketua RW 009 Kelurahan Cimanggis Depok. Kondisi fisik di lapangan, saat ini, sudah banyak warga yang memiliki SHM, mendirikan bangunan tempat tinggal, ruko, tempat usaha, masjid, dan dua sekolah di kawasan DDN tersebut.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, sekelompok oknum tersebut menduduki dan mengklaim kepemilikan delapan (8) kavling, yang lokasinya persis di belakang Transpark Mall Cibubur. Delapan kavling tersebut dimiliki oleh warga yang tergabung dalam Paguyuban Pemilik Kavling DDN, yang mana mereka memperoleh tanah tersebut secara sah yang dibuktikan dengan adanya Surat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun.

Para pemilik kavling tersebut berupaya untuk menguasai kavlingnya kembali, dengan mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Polres Depok. Pada tanggal 10 Oktober 2020, para pemilik kavling melakukan upaya penguasaan kembali. Dalam hal ini Polres Depok mendampingi warga dalam rangka pengamanan agar proses penguasaan kembali agar tidak terjadi bentrokan fisik.

Salah satu kavling yaitu kavling no 240 yang dimiliki oleh bapak Roberth Rouw, sejak beberapa bulan sebelumnya, oleh sekelompok oknum tersebut dipasang baliho rencana “Pembangunan Masjid Pangeran Ahmad Bolonson” – tanpa sepengetahuan warga setempat, RT 005 dan RW 009. Rencana pembangunan masjid tersebut juga tanpa sepengetahuan dan seijin bapak Roberth Rouw sebagai pemilik sah kavling no 240 tersebut (dibuktikan dengan kepemilikan SHM yang dikeluarkan pleh BPN). Kemudian, kavling no 240 tersebut berhasil dikuasai kembali oleh bapak Roberth Rouw dan langsung dibangun pagar berupa tembok.

Baliho rencana pendirian masjid diatas lahan yang diserobot

Untuk diketahui, sejak beberapa tahun ini, sudah berdiri masjid Nur Amaliyah yang berlokasi di kavling DDN, sudah digunakan sebagai tempat ibadah oleh warga sekitar.

Sekelompok oknum penyerobot tanah tersebut kemudian mengalihkan persoalan kepemilikan tanah ini menjadi masalah SARA dan bahkan memperluasnya dengan menuntut Kapolres dan Kasatserse Polres Depok dicopot dengan alasan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Atas kejadian tersebut diatas, seluruh warga Paguyuban Pemilik Kavling DDN mengambil sikap dan menyatakan:

Pertama, Mendukung langkah Kapolres Depok dan jajarannya yang dengan tegas memberikan perlindungan hukum kepada pemilik kavling DDN yang tanah miliknya diduduki oknum-oknum tersebut.

Kedua, Mengucapkan terima kasih atas respon proaktif Kapolres Depok dan jajarannya dalam mendampingi pengamanan kepada warga pemilik kavling DDN yang berupaya menguasai kembali tanahnya yang diduduki oleh oknum-oknum penyerobot tanah.

Ketiga, Memberikan apresiasi kepada Kapolres Depok dan jajarannya yang senantiasa meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kota Depok pada umumnya, dan wilayah Cimanggis pada khususnya, di mana kavling DDN berada.

Keempat, Tudingan pelanggaran HAM yang dikemukakan oknum-oknum penyerobot tersebut merupakan tudingan tanpa legitimasi, karena justru oknum-oknum tersebut yang selama ini melanggar HAM, melakukan aksi penyerobotan dan pendudukan tanah hak milik orang lain, tanpa dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah secara hukum dan diakui oleh negara.

Kelima, Upaya pembelokan issue dari kasus penyerobotan tanah ber-SHM menjadi issue bernuansa SARA yang dilakukan oleh oknum-oknum penyerobot tanah tersebut dapat mengganggu stabilitas dan kondisi sosial yang selama ini berjalan harmonis dan kondusif.

Keenam, Kami tetap memohon perlindungan hukum karena masih terdapat indikasi upaya oknum-oknum tersebut untuk melakukan gangguan kamtibmas

Demikian sikap yang yang dibacakan oleh Annie Roskurniani kepada awak media, Minggu(25/10) sore di Depok.

Minta usut tuntas

Annie Roskurniani, salah satu warga dan ketua Penasihat Paguyuban DDN mengeluhkan sikap dan perilaku oknum penyerobot lahan itu. Mereka berperilaku seperti preman, melakukan intimidasi, dan meresahkan warga pemilik lahan yang sah.

“Pendudukan sepihak dan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh para preman itu dilakukan sejak tahun 2018. Mereka tidak memiliki bukti apapun atas lahan disana.Namun tiba-tiba menduduki dan memasang baliho seolah tanah itu miliknya,” ungkap Annie kepada ZONASATUNEWS.COM lewat saluran telepon, Minggu (25/10/2020).

“Motifnya adalah penguasaan lahan 20 hektar milik warga yang tinggal disana dan  memiliki tanah ber-SHM resmi, di kavling DDN”, tegas Annie.

Lebih lanjut, Roberth Rouw, salah satu pemilik kavling yang diduduki, melalui video yang diterima ZONASATUNEWS.COM minta kepada pihak aparat untuk menindak tegas para penyerobot lahan itu. 

Roberth Rouw, salah sau warga yang lahannya diduduki penyerobot

“Jangan intimidasi warga yang punya lahan resmi.Haknya apa dia tanya-tanya itu kepada warga pemilik lahan. Kalau tanya ke BPN. Ini tidak benar. Kami minta pemerintah khususnya Polri, kasus ini diusut secara tuntas. Ada oknum yang berdiri dibelakang pengacara. Kami buka itu tidak enak.Kami tahu semuanya.Tidak boleh memakai cara-cara seperti itu,” Kata Robert Rouw.

Ahli Waris Pangeran Ahmad Bolonson

Pihak penyerobot menunjuk lembaga hukum PADMA dan mengaku sebagai Ahli Waris Pangeran Ahmad Bolonson, berdasarkan Eigendom Verbonding 5658.

Namun dari bukti persidangan, yang pernah digelar pengadilan negeri Depok, pihak BPN menyatakan bahwa EV 5658 yang tercatat di BPN atas nama NV Tanjung Oost. Bukan atas nama Pangeran Ahmad Bolonson.

Meski tidak memiliki bukti kepemilikan lahan, maupun dasar riwayat lahan yang kuat, para penyerobot tetap saja berupaya merebutnya.

Kapolres Depok dan jajarannya sudah melakukan pengamanan terhadap warga yang mengambil alih atas tanahnya yang diserobot pada tanggal 10 Oktober 2020. 

“Namun mereka tidak jera. Masih saja melakukan aksi intimidasi dan membuat resah warga,” tegas Annie.

Pihak kepolisian sudah semestinya bertindak melindungi hak-hak warga yang sah secara hukum, menjaga ketertiban dan ketentraman warga.

Sebaliknya pihak-pihak yang melakukan gangguan dan meresahkan warga harus ditindak tegas, tanpa memandang siapapun mereka.

EDITOR : SETYANEGARA 

 

 







banner 468x60