Kremlin: Prancis harus memberikan bukti untuk membuktikan penangkapan CEO Telegram tidak ‘bermotif politik’

Kremlin: Prancis harus memberikan bukti untuk membuktikan penangkapan CEO Telegram tidak ‘bermotif politik’
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov



Meskipun Rusia ‘siap’ membantu Pavel Durov, situasinya menjadi rumit karena ia memiliki kewarganegaraan Prancis, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov

MOSKOW – Prancis harus memberikan bukti substansial untuk membuktikan bahwa penangkapan Pavel Durov, pendiri dan CEO aplikasi pesan terenkripsi Telegram, tidak “bermotif politik,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada hari Selasa.

Peskov menggambarkan tuduhan pihak berwenang Perancis sebagai tuduhan yang “sangat serius” pada konferensi pers di Moskow, dan menekankan perlunya bukti yang sama substansialnya.

“Jika tidak, ini akan menjadi upaya langsung untuk membatasi kebebasan berkomunikasi dan, sejujurnya, merupakan tindakan intimidasi terhadap pimpinan sebuah perusahaan besar. Ini adalah jenis manuver politik yang baru saja dibantah (Presiden Prancis Emmanuel) Macron kemarin. “katanya.

Macron mengklaim pada hari Senin bahwa penahanan Durov adalah karena penyelidikan yang sedang berlangsung dan tidak memiliki motif politik.

Peskov mencatat bahwa, meski Rusia siap membantu Durov, situasinya diperumit oleh fakta bahwa ia memegang kewarganegaraan Prancis.

“Kami berharap Tuan Durov memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk mengatur pembelaan hukumnya,” tambahnya.

Di tengah kekhawatiran bahwa komunikasi tokoh masyarakat Rusia dapat disadap oleh badan intelijen Barat jika Durov bekerja sama, juru bicara Kremlin menyarankan para pejabat untuk tidak menggunakan pesan apa pun untuk tujuan resmi.

“Tidak ada messenger yang aman dari sudut pandang keamanan informasi, termasuk Telegram,” dia memperingatkan.

Mengenai keputusan pemerintah Ukraina yang melarang Gereja Ortodoks Ukraina dari Patriarkat Moskow, Peskov mengutuk tindakan Kyiv sebagai “serangan terselubung” terhadap agama Kristen dan kebebasan beragama.

Dia mencatat bahwa Rusia memandang undang-undang yang melegitimasi larangan tersebut “sama sekali tidak dapat diterima” dan “sayangnya, rezim Kyiv terus mengungkapkan sifat aslinya.”

EDITOR: REYNA




http://www.zonasatunews.com/wp-content/uploads/2017/11/aka-printing-iklan-2.jpg></a>
</div>
<p><!--CusAds0--><!--CusAds0--></p>
<div style=