Perusahaan Prancis Orano kehilangan kendali tambang uranium ke Nigeria

Perusahaan tambang uranium milik negara Prancis mengatakan pemerintah Niger mengambil alih operasi tambang Somair

PARIS – Perusahaan Prancis Orano kehilangan kendali tambang uranium ke Niger
Perusahaan bahan bakar nuklir Prancis Orano mengatakan pemerintah militer Niger telah mengambil alih tambang uranium Somair di negara Afrika Barat tersebut.

Orano, yang memiliki sekitar 63% tambang tersebut, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa keputusan yang diambil pada rapat dewan Somair tidak lagi diterapkan.

Niger memiliki sisa saham di Somair. Izin penambangan penting dicabut pada bulan Juni 2024, diikuti oleh blokade ekspor yang menghentikan pengiriman.

Gangguan ini membuat 1.150 ton konsentrat uranium terdampar dan menimbulkan kerugian melebihi $200 juta. Operasi dihentikan sepenuhnya pada bulan Oktober karena tekanan keuangan dan logistik. Perusahaan tersebut kini telah mengonfirmasi bahwa mereka telah kehilangan semua kendali operasional atas tambang tersebut.

“Selama beberapa bulan, Orano telah memperingatkan tentang campur tangan yang dialami grup tersebut dalam tata kelola Somair, yang merupakan pemegang saham mayoritas dan operator di Niger,” demikian pengumuman perusahaan tersebut.

“Keputusan yang diambil dalam rapat dewan perusahaan tidak lagi diterapkan dan, sebagai hasilnya, Orano hari ini mengonfirmasi bahwa otoritas Niger telah mengambil alih kendali operasional perusahaan tersebut. Biaya produksi yang terus dikeluarkan di lokasi tersebut memperburuk situasi keuangan perusahaan dari hari ke hari.”

Perselisihan tersebut berakar pada hubungan Niger yang renggang dengan Prancis, yang diperburuk oleh penolakan Paris untuk mengakui pemerintahan militer. Niger memasok 15-20% dari impor uranium Prancis.

Niger menyumbang sekitar 4% dari produksi uranium global, bahan bakar yang paling banyak digunakan untuk energi nuklir, dan Orano telah mengoperasikan tambang di negara tersebut selama bertahun-tahun.

Namun, iklim bisnis bagi perusahaan internasional di Niger menjadi tidak menentu setelah kudeta militer tahun lalu.

Hal ini bertepatan dengan penilaian ulang junta militer terhadap operasi pertambangan asing lainnya, dan rencananya untuk mereformasi peraturan guna menegaskan kontrol yang lebih besar atas sumber daya alam Niger.

EDITOR: REYNA

Related Posts