Oleh: Sri Radjasa, Pemerhati Intelijen
Judi online atau judol hari ini adalah fenomena baru yang sangat meresahkan masyarakat. Ini bukan sekadar hiburan ilegal, tetapi sudah menjadi mesin penghancur sosial. Saya melihat langsung, anak-anak muda nongkrong sambil main HP—mereka berjudi. Ini fakta lapangan, dari 10 anak 2 diantara mereka yang nongkrong itu mereka berjudi.
Kita harus sepaka judi online adalah musuh bersama. Dampaknya luas—merusak perekonomian nasional, meningkatkan kriminalitas, dan menghancurkan masa depan generasi muda.
Judol ini dirancang untuk membuat orang kalah. Sistemnya menggunakan pendekatan psikologis: Hampir menang, tapi tetap dapat Reward yang tidak rutin, sehingga memunculkan harapan palsu. Kemudian sistem level dan penghargaan agar pemain merasa naik kelas. Semua itu membuat orang ketagihan, seperti narkoba.
Data per November 2024 menunjukkan, pemain judol mencapai 8,8 juta orang. Sekitar 60 persen adalah generasi muda (Milenial dan Gen Z), termasuk pelajar, mahasiswa, bahkan anak-anak. Perputaran uang mencapai Rp2 triliyun per bulan, terbesar di DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Pertanyaannya: kenapa judol masih marak? Padahal sebenarnya, judi online jauh lebih mudah diberantas dibanding judi darat. Kita punya perangkat: Sistem perbankan Alat pembayaran digital (OVO, DANA, dan lainnya). Ada OJK, Komdigi, sehingga distribusi uang judol itu bisa dipantau.
Masalahnya bukan teknologi, masalahnya ketegasan pemerintah. Kalau bank yang masih menerima aliran dana judol langsung ditutup, saya jamin mereka tidak berani. Lewat OJK itu bisa dilakukan. IT-nya ada di Komdigi.
Memang server judol banyak berada di Kamboja, di mana judi dilegalkan. Tapi di sana, aturan terhadap pemain sangat keras, sehingga rakyatnya takut berjudi. Yang perlu kita lakukan adalah menjegal praktik judol di Indonesia, bukan mengejar servernya. Sayangnya, aturan di sini tidak jelas. Bahkan bisa saja ada kompromi di belakang layar: misalnya menaikkan limit deposit.
Tapi faktanya sekarang, deposit sangat rendah—berapa pun bisa main. Targetnya jelas: rakyat kecil.
Judol ini berkaitan langsung dengan kemiskinan. Orang miskin ingin kaya cepat, lalu masuk ke judi. Akibatnya mereka malas bekerja, ekonomi keluarga hancur. Harapan ke DPR?
Jujur, kalau sudah menyentuh pejabat, hukum menjadi tumpul. Contoh kasus Budi Arie—itu murni masalah hukum, tinggal disidangkan. Tapi sampai sekarang, tidak jelas prosesnya. Aparat penegak hukum juga mengejar rente dari judol. Contoh paling nyata: kasus Sambo.
Itu terbukti. Dia menjadi beking. Bagaimana tidak kenyang? Saya yakin, kepolisian terlibat dalam kasus ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan, dalam kasus-kasus besar, pucuk pimpinan juga mengetahui. Bagaimana mau memberantas judi online kalau penegakan hukumnya masih abal-abal?
Saya punya data perusahaan berinisial DHB, inilah “godfather” yang menaungi bandar-bandar judol. Dalam satu bulan, mereka mengelola uang Rp2 triliun. Bosnya berkali-kali dipanggil Polda, tapi selalu lolos. DHB mendapat perlindungan, bukan hanya dari kepolisian, tetapi juga institusi keamanan lainnya.
Cover mereka adalah perusahaan jasa keuangan. Izin mereka memang sudah dicabut BI, tapi tidak ada proses hukum lanjutan, sehingga di bawah tanah tetap berjalan. Inilah sebabnya saya katakan: judi online bukan lagi persoalan individu, tapi sudah menjadi mafia terorganisir. Itulah kepana kita harus bicara reformasi kepolisian.
Selama ini, justru ada perlindungan terhadap bandar. Di Komdigi pun sama. Pada masa Budi Arie, justru terlihat menjadi pelindung praktik judol. Beberapa pegawai memang tertangkap, tapi hukumnya tidak tegas. Karena mereka tahu, di belakang ada aktor besar. Kalau bandar besar ditangkap, mereka yang menangkap justru kena. Kasus Sambo menunjukkan betapa dalamnya jaringan ini.
Belum lagi Satgas Merah Putih bentukan Tito Karnavian, saat itu sebagai Kaplri. Satgas Merah Putih itu kewenangannya sangat besar—bisa masuk pemilu, penyelundupan narkoba, tambang ilegal, dan lainnya.
Judol hari ini adalah bagian dari kejahatan terorganisir lintas sektor. Peran ulama dan tokoh masyarakat penting untuk penyadaran. Tapi ingat, orang berjudi karena miskin dan ingin kaya. Maka solusi utamanya tetap pemerintah: ciptakan lapangan kerja, kurangi pengangguran.
Judol menyasar anak muda. Di sepuluh kota/kabupaten, usia 19 tahun ke atas menjadi kelompok paling berbahaya. Mereka malas sekolah, bahkan putus sekolah. Indonesia saat ini adalah negara dengan pemain judol tertinggi di Asia Tenggara, mencapai 88 juta orang. Ini darurat nasional.
Saya menghimbau orang tua untuk mengawasi anak-anak. Sekolah sebaiknya melarang siswa membawa HP. Melalui podcast ini, saya menyerukan kepada Presiden: kita punya data bandar, godfather, dan para beking judol. Jangan takut. Negara ini sudah hancur-hancuran kalau dibiarkan.
Kita nyatakan perang terhadap judol hari ini. Judol bukan lagi persoalan individu, tapi sudah menjadi mafia terorganisir.
Kita juga harus bicara reformasi kepolisian. Selama ini, justru ada perlindungan terhadap bandar.
Di Komdigi pun sama. Pada masa Budi Arie, justru terlihat menjadi pelindung praktik judol. Beberapa pegawai memang tertangkap, tapi hukumnya tidak tegas. Karena mereka tahu, di belakang ada aktor besar. Kalau bandar besar ditangkap, mereka yang menangkap justru kena.
Kasus Sambo menunjukkan betapa dalamnya jaringan ini. Belum lagi Satgas Merah Putih bentukan Tito Karnavian, yang kewenangannya sangat besar—bisa masuk pemilu, penyelundupan narkoba, tambang ilegal, dan lainnya.
Judol hari ini adalah bagian dari kejahatan terorganisir lintas sektor.
Peran ulama dan tokoh masyarakat penting untuk penyadaran. Tapi ingat, orang berjudi karena miskin dan ingin kaya. Maka solusi utamanya tetap pemerintah: ciptakan lapangan kerja, kurangi pengangguran.
Judol menyasar anak muda. Di sepuluh kota/kabupaten, usia 19 tahun ke atas menjadi kelompok paling berbahaya. Mereka malas sekolah, bahkan putus sekolah.
Indonesia saat ini adalah negara dengan pemain judol tertinggi di Asia Tenggara, mencapai 88 juta orang. Ini darurat nasional.
Saya menghimbau orang tua untuk mengawasi anak-anak. Sekolah sebaiknya melarang siswa membawa HP.
Melalui podcast ini, saya menyerukan kepada Presiden: kita punya data bandar, godfather, dan para beking judol. Jangan takut. Negara ini sudah hancur-hancuran kalau dibiarkan.
Kita nyatakan perang terhadap judi online. Jangan sampai Presiden punya program bagus, dibantu makan bergizi, dibantu internet, dan segala macam, tapi mental generasi muda tidak siap.
EDITOR: REYNA
Related Posts

Evolusi Solusi?

Suara Pilu Dari Bangkingan : Peringatan Sunyi, Saatnya SPARTA Hadir di Setiap RT

Sambut Bulan Suci Ramadhan 1447 H, Walikota Tebingtinggi Ikuti Pawai Obor

Kaya Narasi, Miskin Prestasi

Ridwan Hisjam Nilai Gentengisasi Perlu Disesuaikan dengan Kemajuan Teknologi dan Industri

Ridwan Hisjam: Bangsa Ini Terlalu Lama Sibuk Berpolitik, Ekonomi Jalan di Tempat

Hilirisasi Ekonomi, Menjaga Kedaulatan dan Keadilan Sosial.

Modal Besar Gagal (MBG)

LINGLUNG

Nama Trump Disebut Lebih Dari Satu Juta Kali !!!



No Responses