Kajian Politik Merah Putih: Indonesia Dijajah Bangsanya Sendiri

Oleh: Sutoyo Abadi

Diskusi rutin Kajian Politik Merah Putih yang digelar oleh para mahasiswa lintas fakultas berlangsung hangat pada malam Jumat, 31 Oktober 2025. Acara yang dipimpin oleh Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, itu menjadi forum bebas bagi mahasiswa untuk menelaah arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Diskusi dibuka dengan kutipan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan salah satu mahasiswa fakultas kedokteran. Dalam pidatonya di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10/2025), Prabowo mengatakan:

“Demokrasi iya, berbeda partai boleh. Bersaing di Pilpres tak masalah. Tapi sesudah Pilpres, kita harus bahu-membahu. Jangan ada keributan lagi, harus bersatu membangun bangsa.”

Menurut Presiden, keberhasilan Indonesia hari ini merupakan hasil perjuangan para pemimpin terdahulu. Namun, pernyataan itu justru menuai kritik tajam dari kalangan mahasiswa.

Mahasiswa dari fakultas kedokteran menilai ucapan Presiden tidak logis dan cenderung mengalihkan isu. “Absurd dan tidak masuk akal, karena saat ini tidak ada keributan akibat Pilpres. Justru yang membuat kegaduhan adalah para penyelenggara negara sendiri yang tidak berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Mahasiswa FISIP (Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) menimpali bahwa keresahan publik bukan karena kompetisi politik, melainkan karena praktik penyelenggaraan negara yang menjauh dari semangat konstitusi. “Pernahkah kita dengar ungkapan: dijajah bangsa sendiri lebih menyakitkan dibanding dijajah bangsa asing? Kini, kita sedang merasakannya,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta diskusi.

Mahasiswa fakultas ekonomi menambahkan bahwa Indonesia memang belum sepenuhnya merdeka. “Setelah lepas dari penjajah asing, tidak semua menjadi indah. Kini penjajah berganti wajah — kita dijajah bangsa sendiri,” katanya.

Sementara itu, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) mengutip kembali pernyataan Presiden Prabowo tentang perjuangan para pendiri bangsa. Ia menilai pemerintah saat ini telah mengkhianati semangat para pejuang dengan mengganti UUD 1945 menjadi UUD 2002.

“Para penyelenggara negara telah mencampakkan jasa pendiri bangsa. Negara kehilangan arah dan kompasnya,” ujarnya.

Mahasiswa lain dari FISIP melanjutkan, “Ketika negara sudah tidak lagi memiliki kompasnya, maka proklamasi 17 Agustus 1945 seakan dicabut. Negara berubah menjadi kapitalis murni, dan dari sinilah keributan sejati muncul. Bukan mustahil, jika arah ini diteruskan, negara bisa bubar.”

Dalam diskusi tersebut, para peserta juga menyinggung ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Mereka menyoroti maraknya penggusuran tanah rakyat yang dilakukan oleh pihak-pihak berkuasa, serta dominasi kapitalis dalam sektor ekonomi nasional.

“Penjajah Belanda dulu melarang etnis Cina membeli tanah pribumi. Sekarang tanah rakyat justru diambil paksa oleh penguasa bangsa sendiri. Ini lebih biadab,” ungkap salah satu peserta diskusi.

Di akhir forum, Sutoyo Abadi menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting untuk terus mengawal arah kebangsaan dan mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan cita-cita kemerdekaan.

“Presiden Prabowo harus sadar, rakyat tidak sedang ribut di hilir. Sumber masalah ada di hulu: konstitusi telah diganti, nilai Pancasila diabaikan, dan bangsa ini kembali gelap. Kita dijajah oleh bangsa sendiri,” pungkasnya.

Diskusi yang berlangsung hingga larut malam itu ditutup dengan kesimpulan bahwa kemerdekaan sejati belum benar-benar diraih selama rakyat masih menjadi korban kebijakan yang tidak berkeadilan.

EDITOR: REYNA

Related Posts