KAMI Lintas Propinsi: Demi menjaga sirkulasi kepemimpinan di Indonesia Pelantikan Prabowo tidak boleh ada gangguan

JAKARTA – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ( KAMI ) Lintas Provinsi terus mengikuti semua perkembangan politik menjelang peralihan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober 2024.

Apa pun kekurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 pelantikan Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober 2024 tidak boleh ada gangguan demi menjaga sirkulasi kepemimpinan di Indonesia tetap berjalan normal dengan segala kekurangan yang telah terjadi.

Atas dasar tersebut, KAMI Lintas Provinsi mengeluarkan peringatan sebagai berikut ;

1.Presiden Joko Widodo jangan melakukan rekayasa politik yang berpotensi akan membuat gaduh menjelang pergantian kepemimpinan dan atau pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober 2024.

2.Hentikan pelantikan Gibran Rakabuming Raka apabila terbukti cacat etika dan moral sebagai Wakil Presiden RI.

3.Semua harus waspada peran Taipan Oligarki yang terang-terangan atau tersembunyi yang ingin terus menguasai jalannya pemerintahan di Indonesia.

4.Proses hukum terhadap Presiden Joko Widodo paska lengser dari kekuasaannya harus tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

5.Alat keamanan TNI dan Polri agar bersikap dan bertindak sesuai peran dan fungsinya.

Meminta Prabowo Subianto setelah resmi sebagai Presiden RI :

a.Mengembalikan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diproklamirkan para Pendiri Bangsa pada 17 Agustus 1945.

b.Mengevaluasi dan membatalkan seluruh Kebijakan yang menyengsarakan rakyat maupun menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi.

c.Mengambil tindakan cepat, cermat dan tegas menyelamatkan kehancuran Indonesia dari semua perilaku Taipan Oligarki khususnya etnis Cina dan RRC yang sudah membahayakan eksistensi kedaulatan Indonesia.

d.Prabowo Subianto jangan meneruskan dan harus menjauh dari kebijakan yang telah merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

e.Mengadili dan Menghukum Berat Jokowi dan dinasti politiknya yang terindikasi kuat sebagai penghianat negara.

EDITOR: REYNA

Related Posts