Ketika Negara Hadir di Pidato, Absen dalam Kehidupan Sehari-hari

Oleh: Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior

Setiap peringatan hari besar nasional, setiap kunjungan kerja, setiap rapat koordinasi, suara negara selalu terdengar lantang. Dari podium-podium megah, para pejabat—mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, hingga kepala desa—pandai merangkai kalimat. Kata “rakyat” diulang-ulang, frasa “kehadiran negara” dielu-elukan, dan janji “keadilan sosial” dipamerkan seolah sudah hampir digenggam.

Namun ketika mikrofon dimatikan dan kamera televisi berpindah lokasi, negara itu mendadak menghilang dari kehidupan sehari-hari warganya.

Pidato telah menjadi ritual kekuasaan. Ia dihafal, ditata, dan disusun oleh tim khusus. Kalimatnya rapi, intonasinya terukur, bahkan jeda tepuk tangan sudah diprediksi. Dalam pidato, negara hadir sepenuhnya: peduli, tegas, berwibawa, dan berpihak.

Tetapi pidato sering kali berhenti sebagai pertunjukan, bukan komitmen.

Di desa-desa, warga masih mengeluh soal pupuk langka, irigasi rusak, dan harga hasil panen yang jatuh. Di kota-kota, buruh bekerja tanpa kepastian, pedagang kecil terdesak oleh kebijakan yang tak pernah mereka pahami, dan rakyat miskin berhadapan dengan birokrasi yang lebih galak dari rentenir.

Negara boleh hadir di layar kaca, tetapi absen di dapur-dapur rakyat.

Di sebuah kampung pinggiran kota, seorang ibu harus bangun pukul empat pagi. Ia bukan hendak menonton pidato kenegaraan, melainkan antre gas elpiji. “Katanya subsidi untuk rakyat kecil,” ujarnya lirih, sambil memeluk tabung kosong. Sudah tiga hari ia berkeliling, dan negara tak pernah datang menjelaskan ke mana subsidi itu menguap.

Di tempat lain, seorang petani menatap sawahnya yang mengering. Bendungan dijanjikan sejak lima tahun lalu, diumumkan berulang kali dalam sambutan resmi. Spanduknya masih terpasang, pidatonya masih bisa diputar ulang di YouTube. Tapi air tak pernah mengalir.

Inilah jarak antara kata dan kenyataan.

Masalah ini bukan monopoli elite pusat. Di daerah, pola yang sama berulang.

Kepala daerah rajin membuka acara, rajin menyampaikan visi-misi, rajin mengutip jargon pusat. Namun kantor pelayanan publik tetap lamban, keluhan warga berputar-putar tanpa ujung, dan bantuan sosial sering kali lebih cepat sampai ke mereka yang dekat dengan kekuasaan.

Di tingkat desa, musyawarah sering kali hanya formalitas. Rakyat diundang untuk mendengar, bukan menentukan. Laporan dibacakan panjang, tetapi masalah konkret—jalan rusak, sampah menumpuk, air bersih—tak kunjung ditangani.

Negara seolah lebih sibuk menjelaskan dirinya sendiri ketimbang mengurusi warganya.

Janji telah menjadi mata uang politik yang paling murah. Ia dibagikan saat kampanye, diperbarui dalam pidato, lalu dibiarkan kedaluwarsa tanpa konsekuensi.

Tak ada sanksi moral bagi janji yang dilanggar. Tak ada mekanisme tegas untuk mengukur apakah pidato benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang menyentuh rakyat.

Akibatnya, publik dipaksa hidup dalam siklus yang melelahkan: berharap, kecewa, lalu berharap lagi.

Negara modern seharusnya bekerja dalam diam. Ia tidak perlu selalu berbicara, cukup hadir saat dibutuhkan: ketika rakyat sakit, lapar, kehilangan pekerjaan, atau terpinggirkan.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Negara ramai bicara, tapi lamban bertindak. Pejabat lebih cepat merespons kritik di media sosial ketimbang keluhan warga di lapangan.

Kehadiran negara diukur dari seberapa sering pejabat muncul, bukan dari seberapa mudah rakyat mengakses haknya.

Negara hadir bukan soal pidato yang indah, melainkan kebijakan yang sederhana tapi bekerja. Jalan yang diperbaiki tanpa seremoni. Bantuan yang tepat sasaran tanpa spanduk besar. Pelayanan publik yang cepat tanpa harus “orang dalam”.

Rakyat tidak butuh janji baru. Mereka butuh janji lama yang ditepati.

Jika negara terus memilih hadir di podium dan absen di kehidupan sehari-hari, maka pidato akan kehilangan maknanya, dan kekuasaan kehilangan legitimasi moralnya.

Sebab pada akhirnya, sejarah tidak mencatat seberapa indah pidato seorang pejabat, tetapi seberapa nyata dampaknya bagi kehidupan rakyatnya.

EDITOR: REYNA

Related Posts