Ketua DPRD Sumenep Diduga Persekusi PSK, PMII Demo Tuntut Minta Maaf

SUMENEP – Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STITA Sumenep berunjuk rasa ke DPRD setempat, Senin (14/10/2024). Mereka memprotes Ketua DPRD Sumenep yang diduga telah melakukan ‘persekusi’ terhadap para wanita tuna susila (WTS) atau PSK.

“Kami dari PMII STITA, mengutuk keras dugaan persekusi yang dilakukan Ketua DPRD terhadap para WTS. Bagaimanapun, tidak pantas mereka diperlakukan seperti itu. Dipertontonkan di muka umum. Dan itu dilakukan seorang Ketua DPRD,” teriak salah satu orator, Ulil Amsari.

Beberapa waktu sebelumnya, Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal bersama Satpol PP melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap sejumlah PSK di wilayah Kecamatan Ambunten.

Usai penangkapan, H. Zainal memberikan keterangan pers, dengan latar belakang para PSK yang duduk berjajar. Para wanita tuna susila itu jelas terlihat wajahnya saat Zainal memberikan keterangan.

“Kami mendukung upaya-upaya melakukan penertiban PSK. Tapi harusnya itu bukan kewenangan Ketua DPRD. Kalau misalnya melakukan itu, harusnya tidak tebang pilih. Dan para PSK itu juga tidak perlu dipermalukan seperti itu. Tidak perlu menyebarkan aib para wanita,” tandasnya.

Sambil berorasi, mahasiswa membawa poster bertuliskan protes, ‘DPRD bisanya ngurus PSK?’, ‘Demi pencitraan rasa kemanusiaan tak lagi dihiraukan’. Selain itu, para pengunjuk rasa juga membentangkan banner berisi sejumlah tuntutan. Diantaranya, mendesak Ketua DPRD meminta maaf ke publik karena diduga telah melakukan persekusi.

Selain itu, para mahasiswa juga menuntut agar DPRD membuat Perda Pemberdayaan PSK, tidak sekedar membubarkan dan merazia.

“Jangan sekedar dirazia. Pikirkan juga apa yang bisa mereka lakukan setelah tempat prostitusi dibubarkan. Buat Perda pemberdayaan PSK, agar mereka bisa berdaya dan berkarya,” paparnya.

Selain soal PSK, para mahasiswa juga membawa tuntutan agar anggota DPRD yang diduga terlibat dalam kasus pemalsuan ijazah di Pulau Sapeken, memberikan klarifikasi.

“Miris sekali kalau memang benar anggota DPRD yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, ikut telibat dalam pemalsuan ijazah. Karena itu, persoalan ini perlu diklarifikasi,” ucapnya.

Karena tidak kunjung ditemui, para mahasiswa pun masuk ke kantor DPRD dan melakukan ‘sweeping’. Mereka khawatir para wakil rakyat itu sengaja bersembunyi dan tidak mau menemui mereka.

“Kami ingin memastikan, apakah para wakil rakyat ini benar-benar sedang tugas di luar, atau sengaia bersembunyi?” tanyanya

Usai melakukan sweeping ke dalam gedung DPRD dan memastikan tidak ada anggota DPRD yang bisa menemui, para mahasiswa pun membubarkan diri dengan tertib.

EDITOR: REYNA

Related Posts