Memaknai Hasil Survey Indikator Politik Duet Puan Anies

Oleh: Isa Ansori, Kolumnis

Sebagaimana diketahui bahwa lembaga survey Indikator Politik Indonesia menilai wacana duet Puan-Anies jika dilihat dari segi kualitatif, berpotensi menjadi pasangan yang saling melengkapi.

Dalam rilisnya Burhanudin Muhtadi menilai bahwa pasangan ini adalah pasangan ideal dan diamini akan bisa memenangkan pilpres satu putaran dan akan menyelesaikan polarisasi pilpres 2014 dan 2019.

Meski menganggap ini sebagai pasangan ideal dan saling melengkapi, namun ini agak susah untuk diwujudkan karena para pendukungnya belum tentu bisa setuju.

Tulisan ini tidak akan membahas polarisasi kedua kelompok pendukung para kandidat apalagi menjadikan survey Indikator Politik sebagai sebuah rujukan, tapi setidaknya ini bisa menjadi informasi yang baik tentang posisi Anies saat ini.

Dalam berbagai Survey yang ada kiranya apa yang dilakukan oleh Indikator Politik dan beberapa lembaga survey yang lainnya selalu menempatkan Anies pada posisi ketiga setelah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Kalau Prabowo menempati urutan pertama, maka Ganjar yang menduduki urutan kedua, Anies pada posisi ketiga.

Begitu juga kalau Ganjar berada posisi pertama, maka Prabowo ditempatkan pada posisi kedua, dan Anies menempati posisi ke tiga.

Hampir tidak ada, lembaga survey yang berani menempatkan Anies pada posisi pertama, kalau toh ada maka tidak banyak lembaga survey yang hasilnya menempatkan Anies pada posisi pertama.

Apa artinya? Bahwa tidak semua lembaga survey bisa berlaku independen, karena lembaga survey kita lebih banyak bekerja untuk melayani pesanan pemilik kerja. Sebagaimana yang pernah terjadi pada pilgub Jakarta 2017 menempatkan pasangan Ahok – Jarot selalu unggul dibanding pasangan lainnya, terutama Anies – Sandi. Namun kenyataannya ternyata Anies – Sandi yang unggul dibanding pasangan Ahok – Jarot.

Pilgub Jakarta mengajari kita bagaimana memaknai hasil publikasi lembaga survey. Khusus apa yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi, kita bisa melihat pandangannya ketika beliau bicara tentang post truth dengan sebutan era kebohongan melalui rekam jejak di youtube.

Dalam sebuah rekaman video yang sudah viral beberapa tahun yang lalu tentang bagaimana BM meyakinkan massa dengan kebohongan berulang ulang dengan istilah post truth. Dengan semangat yang berapi api BM meyakini bahwa kebohongan kalau ditekankan berkali kali apalagi didukung oleh “data – data” yang dibuat, maka ini akan menjadi kebenaran baru yang diyakini masyarakat.

Sehingga memaknai apa yang disampaikan oleh BM dalam rilis lembaga surveynya harus dianalisis melalui pisau post truth.

Ada banyak catatan yang perlu dicermati juga ketika BM menempatkan prosentase pasangan, pasangan Anies dengan siapapun selalu ditempatkan pada posisi kalah, Ganjar dipasangkan dengan siapapun akan selalu menang.

Pertama, Survey itu memang benar dilakukan, tapi apakah pengambilan sampel nya juga sudah benar mewakili populasi yang ada. Hasil survey tentu tak bisa dibantah karena itu fakta. Namun yang harus diingat bahwa fakta itu bisa dibentuk untuk menunjang apa yang menjadi keinginan kita.

Kedua bicara tentang fakta, bukankah fakta pembanding yang meragukan hasil survey yang dilakukan oleh BM juga bisa kita ajukan. Misalkan survey yang dilakukan oleh Hensat melalui Kedai Kopi, misalkan kalau ditanya kepuasan masyarakat Jakarta terhdap Anies yang mencapai 83 %, fakta lain yang bisa jadi pembanding adalah keberadaan Anies diberbagai tempat selalu disambut masyarakat dengan suka cita bahkan ditambahi teriakan Pak Anies Presiden.

Tentu fakta – fakta ini juga tidak bisa dibantah, mungkin orang yang tidak suka Anies akan berkata itu fakta bentukan ( settingan), namun apakah bisa orang sebanyak itu disetting, padahal membuat settingan itu biaya. Apakah Anies punya biaya sebesar itu untuk mensetting masyarakat, konon pemerintah saja butuh dana 90 M melalui APBN untuk membayar buzzer yang bertugas mempublikasi kerja – kerja pemerintah. Jadi agak sukar dinalar kalau kemudian Anies atau relawan Anies mensettingnya.

Lalu apa yang bisa dimaknai? Bagi relawan Anies harus melihatnya sebagai sebuah Informasi biasa tanpa harus ditanggapi secara berlebihan, bapper apalagi sampai gontok – gontokan. Karena memang sejatinya sasaran antara yang diharapkan adalah porak porandanya mental para pendukung Anies.

Para relawan dan pendukung Anies harus melihat secara positif keberanian BM menempatkan Anies pada posisi keterpilihan yang tinggi meski diangka moderat nya menempatkan Anies sebagai cawapres Puan.

BM bukan tidak tahu tingkat elektabilitas Anies yang sangat tinggi dibanding Capres yang lainnya, tapi menempatkan Anies pada posisi presiden akan sangat bertentangan dengan harapan oligarki dan istana, sehingga kita harus memaklumi penempatan Anies sebagai cawapres Puan, karena memang itulah yang paling bisa dilakukan sebagai sisa kejujuran yang dimiliki.

Pada akhirnya, sebagai penutup tulisan ini, bagi pendukung Anies tetap fokus dan semangat bahwa elektabilitas Anies saat ini sangat tinggi, maka langkah kompromi yang ditawarkan oleh mereka adalah kompromi Anies tidak boleh jadi presiden, cukup sebagai cawapres.

Pendukung dan relawan Anies harus tetap fokus dan lebih realistis melihat fonomena yang ada dengan keyakinan siapapun cawapresnya, presidennya harus Anies Baswedan.

Meyakinkan partai politik dan rakyat adalah sebuah keharusan, karena undang undang mengatur bahwa yang bisa mencalonkan presiden dan wakilnya adalah politik, sedang yang bisa mengantarkan Anies menjadi presiden adalah suara rakyat. Kombinasi partai politik pendukung yang memberi tiket dan suara rakyat yang memilih adalah sebuah keniscayaan untuk mengantarkan Anies menjadi presiden.

Surabaya, 13 Juli 2022

EDITOR: REYNA

Related Posts