Merawat Bangsa: Membaca Politik Empati Anies Baswedan

Oleh: M. Isa Ansori

Tulisan ini mencoba menangkap riuhnya semangat perubahan yang ditandai dengan berubahnya Ormas Gerakan Rakyat menjadi partai politik. Yang menarik tokoh sentral yang menjadi inspirasi dari gerakan itu adalah Anies Baswedan, tokoh perubahan yang dianggap mampu membawa Indonesia dari krisis yang ada. Cara Anies memimpin, mendengar dan merawat perasaan dan kebutuhan warga, berbuah kemampuan dia berempati kepada masyarakat dari semua kalangan. Sikap seperti inilah yang saat ini dibutuhkan warga, pemimpin yang mau mendengar dan merawat perasaan warga. Narasi yang ada tidak dalam kaitan pro dan kontra kehadiran partai politik tersebut. Ini lebih menekankan pada bacaan cara Anies menjalankan politik empati dalam relasinya dengan warga.

Negara kerap diukur dari capaian-capaian besar: stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan keberhasilan program. Dalam kerangka ini, pembangunan sering dipahami sebagai soal kecepatan dan angka. Namun ukuran-ukuran tersebut kerap menyingkirkan satu hal mendasar: kualitas hubungan antara negara dan warganya. Sejauh mana kekuasaan masih bersedia mendengar, dan sejauh mana rakyat diperlakukan sebagai subjek, bukan sekadar pelaksana kebijakan.

Di titik inilah politik empati menemukan relevansinya. Bukan sebagai jargon, melainkan sebagai cara berpolitik yang menempatkan relasi negara–warga sebagai fondasi utama. Politik empati tidak lahir dari klaim kebenaran kekuasaan, tetapi dari kesediaan untuk mendengar, memahami, dan merawat kepercayaan publik. Dalam konteks ini, pengalaman kepemimpinan Anies Baswedan menarik dibaca—bukan karena figurnya semata, melainkan karena pendekatan yang ia perlihatkan dalam menjalankan kekuasaan.

Selama memimpin Jakarta, Anies berulang kali menunjukkan bahwa kebijakan tidak harus selalu lahir dari ruang tertutup. Program-program penataan kampung, transportasi publik, hingga ruang terbuka hijau dijalankan dengan dialog yang panjang, sering kali melelahkan, tetapi memberi rasa memiliki bagi warga. Ia memilih hadir, mendengar keberatan, dan menunda keputusan jika suara masyarakat belum terakomodasi. Pendekatan ini memang tidak selalu cepat, namun justru di sanalah legitimasi kebijakan tumbuh.

Cara yang sama terlihat ketika Anies mengunjungi wilayah terdampak bencana, seperti di Aceh dan Sumatra. Dalam perjumpaan dengan korban gempa, ia tidak datang membawa janji bombastis atau instruksi dari atas. Ia duduk bersama warga, mendengar kisah kehilangan, dan berbicara dengan bahasa yang setara. Sikap semacam ini mungkin tampak sederhana, tetapi memiliki makna politik yang dalam: negara hadir bukan untuk menunjukkan kuasa, melainkan untuk merawat martabat manusia yang terdampak.

Pengalaman-pengalaman ini memperlihatkan bahwa politik empati bekerja melalui kehadiran dan kesabaran. Ia menuntut pemimpin untuk tidak menjadikan rakyat sekadar objek kebijakan, apalagi korban dari ambisi politik jangka pendek. Di sinilah perbedaan mendasar dengan kecenderungan kebijakan yang bersifat top-down, yang sering kali menjadikan masyarakat sebagai pelaksana janji politik tanpa ruang partisipasi yang memadai.

Kebijakan seperti Sekolah Rakyat, misalnya, lahir dari niat mulia untuk memperluas akses pendidikan. Namun ketika desainnya ditentukan sepenuhnya dari pusat tanpa melibatkan masyarakat dalam membaca kebutuhan lokal, yang terjadi justru jarak. Sekolah dibangun, tetapi rasa memiliki tidak tumbuh. Demikian pula dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kerap diposisikan sebagai pemenuhan janji politik, alih-alih sebagai hasil dialog dengan pendidik, orang tua, dan anak-anak tentang apa yang benar-benar dibutuhkan dan terbaik bagi mereka.

Masalahnya bukan pada niat negara untuk hadir, melainkan pada cara negara hadir. Ketika kebijakan lebih sibuk mengejar simbol keberhasilan, rakyat berisiko menjadi korban dari pelaksanaan program yang tidak mereka pahami dan tidak mereka rancang bersama. Dalam kondisi seperti ini, stabilitas mungkin tercapai, tetapi ia rapuh—karena tidak ditopang oleh kepercayaan.

Politik empati menawarkan arah lain. Ia mengajukan gagasan bahwa bangsa yang tahan lama bukanlah bangsa yang sunyi dari kritik, melainkan bangsa dengan masyarakat sipil yang hidup. Kritis, tetapi terlibat. Berbeda pendapat, tetapi merasa diikutsertakan. Dalam kerangka ini, kepemimpinan bukan soal memerintah dari atas, melainkan merawat ruang bersama agar suara yang lemah tidak tenggelam.

Pendekatan yang ditunjukkan Anies—baik di ruang kebijakan maupun dalam perjumpaan langsung dengan warga—memperlihatkan bahwa mendengar bukan tanda kelemahan, melainkan sumber kekuatan politik. Politik empati Anies dijalankan dengan cara turun mendengar, memahami kebutuhan warga, serta merawat setiap keputusan agar tidak menjauh dari kehidupan orang-orang kecil: masyarakat desa, perempuan, ibu-ibu, lansia, dan anak-anak yang sering kali paling terdampak oleh kebijakan negara.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia bergerak, tetapi oleh seberapa dalam ia berakar pada warganya. Negara boleh membangun infrastruktur dan merancang program besar, tetapi tanpa kesediaan untuk mendengar, pembangunan kehilangan makna etisnya. Sebab hanya bangsa yang mampu mendengar dirinya sendiri yang dapat berjalan jauh—tanpa tercerabut dari manusia-manusia yang menopangnya.

Surabaya, 20 Januari 2026

Tentang Penulis :
M. Isa Ansori adalah Kolumnis dan Akademisi, Wakil Ketua ICMI Jatim dan Anggota Dewan Pakar LHKP PD Muhammadiyah Surabaya

EDITOR: REYNA

Related Posts