Mesir sepakat dengan Iran, AS, dan IAEA untuk melanjutkan perundingan guna menemukan solusi bagi isu nuklir Iran

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty melakukan panggilan telepon terpisah dengan mitranya dari Iran, utusan AS untuk Timur Tengah, dan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi

KAIRO/ISTANBUL – Mesir pada hari Sabtu sepakat dengan Iran, AS, dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk terus menindaklanjuti upaya, konsultasi, dan usulan gagasan yang bertujuan mencapai terobosan dalam isu nuklir Iran, menurut Kementerian Luar Negeri Mesir.

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty melakukan percakapan telepon terpisah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, Utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi untuk membahas solusi potensial bagi isu nuklir Iran, ungkap kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa panggilan telepon tersebut dilakukan “dalam kerangka upaya untuk mendukung keamanan, stabilitas, dan de-eskalasi di kawasan” dan untuk membangun momentum yang dihasilkan setelah Perjanjian Kairo yang ditandatangani antara Iran dan IAEA pada 9 September 2025, yang memulihkan kerja sama antara kedua belah pihak setelah ditangguhkan sejak Juni 2025 melalui mediasi Mesir.

Diskusi tersebut menekankan “perlunya terus berupaya menuju de-eskalasi dan pembangunan kepercayaan” dan untuk “menciptakan kondisi bagi kebangkitan kembali negosiasi antara Iran dan AS guna mencapai kesepakatan komprehensif mengenai isu nuklir yang memenuhi kepentingan semua pihak dan berkontribusi pada keamanan dan stabilitas regional.”

Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa para pihak sepakat untuk “terus menindaklanjuti upaya dan komunikasi serta mempelajari gagasan yang diusulkan untuk mencapai terobosan yang diharapkan.”

Konsultasi tersebut dilakukan beberapa jam setelah Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan bahwa Teheran tidak lagi terikat oleh pembatasan PBB terhadap program nuklirnya. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa masa berlaku Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, yang mengesahkan kesepakatan nuklir 2015, secara resmi berakhir pada 18 Oktober 2025.

Resolusi 2231, yang berlaku selama 10 tahun, mengesahkan perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan kelompok P5+1 (AS, Tiongkok, Rusia, Prancis, Jerman, dan Inggris), yang membatasi aktivitas nuklir Teheran dengan imbalan pencabutan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan.

Pada 28 Agustus, Prancis, Inggris, dan Jerman (E3) mengumumkan aktivasi mekanisme “snapback” untuk menerapkan kembali sanksi PBB terhadap Iran, menuduh Teheran melanggar kewajibannya setelah penarikan sepihak AS dari kesepakatan tersebut pada tahun 2018.

Israel, AS, dan beberapa negara Eropa menuduh Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir, sementara Teheran bersikeras bahwa program nuklirnya murni untuk tujuan damai, ditujukan untuk pembangkit listrik dan penggunaan sipil.

SUMBER: ANADOLU
EDITOR: REYNA

Related Posts