Berlarut-larut, Dugaan Penyimpangan Pembagian Uang Jasa Pelayanan Medis di RSUD Wonosari, Rakyat Jadi Korban

Berlarut-larut, Dugaan Penyimpangan Pembagian Uang Jasa Pelayanan Medis di RSUD Wonosari, Rakyat Jadi Korban
RSUD Wonosari Gunungkidul, Jogjakarta




ZONASATUNEWS.COM,JOGJAKARTA— Rumor tentang pembagian uang jasa pelayanan medis dan para medis yang tidak proporsional dan merugikan di lingkup RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta ini, semakin santer dibicarakan warga.

Kasus tersebut juga sempat membuat gerah para praktisi hukum, LSM, dan beberapa politisi Kabupaten Gunungkidul. Pasalnya, dugaan kasus penyimpangan tesebut tidak saja berdampak pada karyawan atau pegawai rumah sakit saja, namun berimbas pada pelayanan kesehatan masyarakat Gunungkidul, sebagai pengguna jasa kesehatan di RSUD Wonosari.

Kalangan politisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gunungkidul, kini mulai mengkritisi dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak managemen RSUD itu.

Informasi yang berhasil dihimpun dari sejumlah tenaga medis RSUD Wonosari, bahwa kasus penyimpangan managemen di internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari sudah terjadi sejak lama.

Namun kasus tesebut sepertinya sengaja dikubur begitu saja. Dampak dari pembagian uang jasa pelayanan tanaga medis dan para medis yang diduga menyalahi aturan, berimbas pada pengurangan hak yang diterimakan kepada tenaga medis dan para medis juga semua pegawai RSUD.

SK MUtasi Bodong

Pengakuan seorang dokter IGD, dr. Ari Hermawan yang saat sekarang sudah di mutasi dari RSUD, pihaknya pernah mempersoalkan tentang pembagian jasa pelayanan medis yang dinilai tidak sesuai prosedur dan menyimpang dari ketetapan aturan.

Namun bukan solusi terbaik, tapi justru berdampak pada keputusan sepihak, dengan diterbitkanya SK pemutasian terhadap dirinya yang dianggapnya cacat menurut hukum atau diistilahkan bodong.

Sk mutasi yang dianggap bodong karena tidak sesuai aturan




SK mutasi dr. Ari Hermawan dari RSUD Wonosari ke Puskesmas Ponjong terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019, dan ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2019. Sedangkan dia, pada tanggal 31 Januari sampai dengan 28 Februari masih bertugas di IGD RSUD Wonosari.

Menurutnya, pada tanggal 27 Agustus 2019, pihak managemen RSUD Wonosari dan dirinya sepakat untuk melakukan mediasi di Kejaksaan Tinggi guna penyeleseian kasus tersebut, namun kesepakatan tersebut juga diingkari oleh pihak managemen RSUD Wonosari.

“Dampak dari penyimpangan pembagian jasa pelayanan tersebut, sebenarnya korbannya bukan hanya saya tapi semua karyawan rumah sakit, cuman kebetulan yang berani ngomong cuma saya, makanya saya akhirnya harus dimutasi,” tegas dr. Ari Hermawan saat dikonfirmasi ZONASATUNEWS, Minggu 11/4 /2021.

Politisi : lemahnya dewan pengawas

Kasus tersebut juga mendapatkan perhatian dari kalangan politisi Gunungkidul.

Suroso seorang politisi Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Sekjend DPC Demokrat Gunungkidul menyatakan, dugaan kasus penyimpangan managemen yang terjadi di RSUD Wonosari, dipicu oleh lemahnya kinerja Dewan Pengawas Rumah Sakit tersebut, sehingga memberikan peluang bagi pihak managemen untuk melakukan penyimpangan.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2018 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal ayat 14, bahwa Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional Rumah Sakit, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Menurut Suroso, kalau ada penyimpangan RSUD seharusnya Dewan Pengawas berani mengambil sikap atau tindakan, dan bukan malah melakukan pembiaran .

Masih menurut Suroso, dugaan kasus penyimpangan pembagian jasa pelayanan medis ini harus segera ditangani secara khusus, Bupati Gunungkidul dan anggota DPRD Komisi D secepatnya menindaklanjuti. Sebab penyimpangan ini merugikan banyak orang, tidak hanya karyawan atau pegawai rumah sakit saja yang menjadi korban, tapi masyarakat Gunungkidul pengguna jasa pelayanan kesehatan RSUD Wonosari juga kena imbasnya.

”Untuk menyeleseikan kasus ini, harus ada tindakan dari Bupati, sedangkan anggota DPRD Komisi D seharusnya juga ikut ambil bagian dalam pengawasan pengelolaan RSUD,” ungkap Suroso (11/4/2021)

Sementara itu salah seorang anggota LSM Cakra Kembang Gunungkidul Widodo (53) juga menyoroti tentang mekanisme perpindahan pegawai atau mutasi yang menimpa dr. Ari Hermawan yang bertugas di RSUD Wonosari.

Menurutnya perpindahan pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil harus melalui mekanisme dan prosedur yang benar, juga dengan alasan yang rasional. Sebab terkait perpindahan pegawai dilingkup dinas atau instansi pemerintahan sudah diatur oleh Peraturan Bupati, sedangkan peraturan bupati tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja.

Aturan pelaksanaan perpindahan pegawai dimaksud tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Bab XI pasal 100 ayat 1, bahwa pemindahan pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil dilaksanakan dengan tujuan peningkatan kerja dan pengembangan karir.

Bupati diminta turun tangan

Untuk menuntaskan kemelut yang ada di internal RSUD Wonosari, semestinya Bupati Gunungkidul segera menghadirkan pihak-pihak terkait secara bersamaan untuk dimintai keterangan dan sekaligus dilakukan klarifikasi.

“Dugaan kasus penyimpangan yang terjadi di RSUD Wonosori memang harus segera ditindak lanjuti, ini menjadi pekerjaan Bupati baru dan yang terhormat anggota DPRD Gunungkidul. Agar dugaan kasus ini tidak terkesan mengambang maka bupati mempunyai kewenangan untuk segera memanggil semua pihak yang bersangkutan secara bersama sama, untuk dimintai keterangan dan klarifikasi.Diantaranya dr. Ari Hermawan, pihak managemen RSUD, dan juga Dewan Pengawas RSUD,” kata Widodo anggota LSM Cakra Kembang Gunungkidul.

Sementara tu idirektur RSUD Wonosari, dr. Heru Sulistyowati Sp Anak, saat dikonfirmasi media ZONASATUNEWS, Senen (12/4/2021) melalui saluran pesang singkat WhatsApp, terkait dugaan penyimpangan jasa pelayanan medis dilingkup kerjanya, dia mengatakan, pada tahun 2019 kasus ini sudah pernah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh dr. Ari Hermawan, dan pihaknya juga mengakui sudah pernah di BAP.

Menurutnya dugaan kasus penyimpangan itu tidak terbukti, dan dianggap selesei.

”Tahun 2019 RSUD Wonosari dilaporkan ke Kejati DIY tentang masalah itu, dan kami sudah di BAP, dan itu sudah selesei tidak ada pelanggaran dan permasalahan ,” tegas Direktur RSUD Wonosari dr. Heru Sulistyowati.(mbang).

EDITOR : SETYANEGARA







banner 468x60