Oleh: Budi Puryanto
Pemimpin Redaksi
Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, BUMN, dan sektor swasta telah merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar. Dalam konteks ini, peran legislatif menjadi sangat penting, baik dalam membentuk kebijakan yang menguatkan pemberantasan korupsi maupun dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai instansi pemerintah.
Salah satu tokoh yang aktif dalam mengawal isu ini adalah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Sebagai politisi yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia politik dan hukum, Dasco berkomitmen untuk mendukung berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam masa pemerintahannya.
Peran Sufmi Dasco Ahmad dalam Pemberantasan Korupsi
Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR berjalan dengan baik. Beberapa kontribusi penting yang telah ia lakukan dalam upaya pemberantasan korupsi antara lain:
Mendorong Penguatan Regulasi Anti-Korupsi
Dasco aktif dalam pembahasan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Ia menekankan pentingnya undang-undang yang dapat menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Salah satu fokus utama yang ia soroti adalah revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lebih adaptif terhadap perkembangan modus korupsi modern.
Mendukung KPK sebagai Lembaga Independen
Dasco menegaskan pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjaga integritas pemerintahan. Ia beberapa kali menyampaikan bahwa KPK harus tetap independen dan memiliki wewenang yang kuat dalam menangani kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi negara dan korporasi besar.
Memastikan Pengawasan terhadap Anggaran Negara
Salah satu titik rawan terjadinya korupsi adalah dalam pengelolaan anggaran negara. Sebagai pimpinan DPR, Dasco mendorong pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, baik dalam proyek-proyek pembangunan maupun dalam alokasi dana bantuan sosial agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sikap Sufmi Dasco Ahmad terhadap Korupsi
Dalam berbagai kesempatan, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa yang harus diberantas dengan tegas. Sikapnya terhadap korupsi mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Menolak Impunitas bagi Pejabat yang Terlibat Korupsi
Dasco menyatakan bahwa tidak boleh ada toleransi bagi pejabat yang terlibat korupsi. Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, tanpa pandang bulu, baik kepada pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Mendukung Transparansi dalam Pemerintahan
Menurut Dasco, transparansi adalah kunci utama dalam mencegah korupsi. Ia mendorong agar semua kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan anggaran dan proyek publik, dapat diakses oleh masyarakat sehingga tidak ada ruang bagi praktik korupsi yang tertutup.
Menyuarakan Reformasi Birokrasi untuk Mencegah Korupsi
Dasco menilai bahwa reformasi birokrasi adalah langkah yang penting untuk menekan potensi korupsi di berbagai sektor. Ia mengusulkan agar sistem administrasi pemerintahan semakin berbasis digital agar dapat mengurangi interaksi langsung yang sering menjadi celah terjadinya praktik suap dan pungutan liar.
Kebijakan Sufmi Dasco Ahmad dalam Pemberantasan Korupsi
Sebagai pemimpin di parlemen, Dasco turut berkontribusi dalam menginisiasi dan mendukung kebijakan yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Beberapa kebijakan yang didorongnya antara lain:
Mendukung Kebijakan Pemerintah dalam Reformasi Hukum
Dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Dasco berkomitmen untuk mendukung reformasi hukum yang dapat meningkatkan efektivitas penindakan kasus korupsi. Salah satu kebijakan yang ia dorong adalah penguatan peran lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian dalam menangani kasus-kasus besar.
Menyusun Regulasi untuk Memperketat Pengadaan Barang dan Jasa
Salah satu area yang sering menjadi ladang korupsi adalah proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Dasco menilai bahwa regulasi dalam hal ini harus diperketat, termasuk penerapan sistem lelang yang transparan dan penghapusan mekanisme penunjukan langsung yang rawan penyimpangan.
Mendorong Partisipasi Publik dalam Pengawasan
Dasco mendukung inisiatif agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sipil dan media dalam mengawal jalannya pemerintahan agar potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir.
Mengawal Penerapan Hukuman Berat bagi Koruptor
Dalam beberapa kesempatan, Dasco menekankan bahwa hukuman bagi pelaku korupsi harus memberikan efek jera. Ia mendukung wacana pemberlakuan hukuman yang lebih berat bagi koruptor, termasuk penyitaan aset yang diperoleh dari hasil korupsi dan larangan menduduki jabatan publik seumur hidup.
Komitmen kuat
Peran, sikap, dan kebijakan Sufmi Dasco Ahmad dalam pemberantasan korupsi di Indonesia mencerminkan komitmennya untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Sebagai Wakil Ketua DPR RI, ia memiliki peran strategis dalam membentuk kebijakan yang menguatkan upaya pemberantasan korupsi.
Dengan mendukung penguatan regulasi anti-korupsi, memastikan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran negara, serta mendorong transparansi dan reformasi birokrasi, Dasco berupaya agar praktik korupsi di Indonesia dapat ditekan semaksimal mungkin.
Dukungan Dasco terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi juga menjadi bukti bahwa legislatif dan eksekutif dapat bekerja sama dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih. Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama antara berbagai elemen bangsa, harapan untuk Indonesia yang bebas dari korupsi semakin dapat diwujudkan.
BERSAMBUNG
EDITOR: REYNA
Baca juga artikel terkait:
Related Posts
Pengamat Politik Boni Hargens Dukung Jokowi Tempuh Jalur Hukum Terkait Tudingan Ijazah Palsu: Ini Pelajaran Berdemokrasi
Prabowo Bersikap Bijak Atas Usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI Untuk Makzulkan Gibran
Pengamat Politik Anggap Prabowo Lakukan Blunder Utus Jokowi ke Vatikan
Viral Curhatan Polos Bocah SD ke Prabowo Soal Jalan Rusak Berlumpur: Kapan Jalan Dibangun, Pak?
Dua Pencaker yang Viral Terjatuh ke Parit saat Hendak Wawancara Diterima Bekerja di PT Letsolar
Aksi Seru Siswa-Siswi Indonesia Viral Tiru Rapper AS Kendrick Lamar ‘They Not Like Us’
Jumbo Tembus 6,3 Juta Penonton, Geser Dilan 1990 Jadi Film Ke-5 Paling Laris di Indonesia
Bali International Hospital Harus Hadirkan Layanan Kesehatan Bertaraf Dunia
Wakil Ketua Komisi IX Yahya Zaini angkat bicara mengenai praktik perusahaan yang menahan ijazah karyawan
‘Penjara terbuka’: Anggota parlemen Inggris mengecam kondisi yang ‘memilukan’ setelah kunjungan ke Tepi Barat
Sufmi Dasco, Senopati Politik Prabowo Subianto (46) : Revisi UU TNI tidak bertujuan untuk membangkitkan militerisme - Berita TerbaruMarch 24, 2025 at 5:44 am
[…] Sufmi Dasco, Senopati Politik Prabowo Subanto (Bagian 44): Aktif Mengawal Pemberantasan Korupsi di I… […]