Tanggapi Rencana Pemerintah Naikkan PPN menjadi 15%, Kamrussamad mempertanyakan hasil kerja Satgas Pemburu Aset BLBI

Tanggapi Rencana Pemerintah Naikkan PPN menjadi 15%, Kamrussamad mempertanyakan hasil kerja Satgas Pemburu Aset BLBI
Kamrussamad, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra




ZONASATUNEWS.COM, JAKARTAAnggota DPR Komisi XI Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad menanggapi secara kritis rencana pemerintah menaikkan PPN 15%.

Dia menyebut rencana menaikkan PPN 15% ditengah kelesuan daya beli masyarakat, menunjukkan kegagalan Kemenkeu dalam Menjadikan APBN kebijakan Fiskal sebagai instrumen dalam penciptaan sumber ekonomi baru.

“Ini sama dengan berburu dikebon binatang, binatang sedang sakit pula, karena musim paceklik,” katanya kepada ZONASATUNEWS.COM, Rabu (12/5/2021)

Lebih lanjut Kamrussamad juga mempertanyakan hasil kerja Satgas Pemburu Aset BLBI.

“Mana hasil kerja Satgas Pemburu aset BLBI, yang sudah ditugaskan? Agar progres reportnga sebaiknya disampaikan kepada rakyat,” ungkapnya.

Korupsi diperpajakan berdampak pada penurunan kepercayaan Wajib Pajak. Oleh karena itu Kamrussamad mempertanyakan, “Apakah ada jaminan Hasil Pungutan Pajak Benar Benar Tidak di Korupsi lagi ? Reformasi perpajakan dipertanyakan hasilnya?,” tanyanya.

Ditengah pandemi ini, ekonomi tidak bisa didorong berjalan sebagaimana situasi normal. Kebutuhan anggaran untuk bantuan sosial tentu membengkak. Mengingat pandemi ini memukul sektor informal yang jadi tumpuan ekonomi masyarakat bawah.

Alokasi anggaran kesehatan juga turut meningkat. Pandemi membutuhkan lebih banyak anggaran untuk pencegahan maupun penanganan kesehatan. Khususnya terkait Covid-19.

“Sayangnya pemerintah tidak memiliki peta jalan yang sejalan dengan prioritas ditengah pandemi. Berbagai insentif digelontorkan lewat APBN. Lebih banyak didominasi untuk penyelamatan ekonomi,” kata dia.

Kamrussamad mendesak agar segera ada penyelesaian kasus seperti BLBI. Penuntasan kasus pinjaman likuiditas dimasa krisis 1997 – 1998 lalu itu penting, karena membebani APBN dengan bunga obligasi rekap yang harus dibayarkan tiap tahun sampai sekarang.

Beban keuangan negara di APBN lainnya, juga harus di rasionalisasi. Termasuk beban utang pemerintah, baik cicilan pokok maupun bunganya.

“Langkah tersebut memberi kesan baik pada kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. khususnya APBN,” lanjutnya.

Dengan membaiknya kredibilitas, pemerintah bisa memanfaatkan fasilitas pengurangan utang, untuk mengurangi beban APBN ditengah masa pandemi seperti ini.

“Tentunya pemerintah juga harus meyakinkan bahwa pemerintah memiliki skenario yang kredible untuk mengatasi pandemi ini dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Skenario tersebut harus menunjukkan rasionalitas dari sisi penerimaan dan belanja negara,” pungkasnya.

EDITOR : SETYANEGARA










banner 468x60