Dihadapan KPK, Bupati Pamekasan Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan yang Bersih

Dihadapan KPK, Bupati Pamekasan Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan yang Bersih




ZONASATUNEWS.COM, PAMEKASAN– Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dari tindak korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar rapat koordinasi (rakor) Monitoring center for Prevention (MCP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Rabu (28/04/2021).

Rakor yang digelar di Mandhepah Agung Ronggosukowati juga dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama program pencegahan korupsi terintegrasi pada Pemkab Pamekasan.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam beserta pejabat dilingkungan Pemkab Pamekasan, Ketua DPRD Pamekasan beserta beberapa anggotanya dan Plh Sekda. Sementara dari perwakilan KPK RI diwakili Satgas Pencegahan Direktorat III Wilayah 2 Koordinasi dan supervisi.

Dalam sambutannya, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam dihadapan perwakilan KPK RI berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Pamekasan.

Selain itu ia juga mengatakan, selama dirinya menjabat sebagai bupati di Kabupaten Pamekasan tidak boleh ada jual beli jabatan.

“Saya memastikan bahwa dibawah saya selama saya menjadi bupati di kabupaten ini tidak boleh ada jual beli jabatan, ini kepastian dari saya sebagai bupati. Kenapa tidak ada jual beli jabatan, karena kalau jabatannya dijual dan disuruh kerja maksimal, disuruh kerja bersih itu tidak mungkin karena sudah menempati jabatan itu ada badrolnya,” Katanya.

Ia juga menambahkan jika yang penting bagi pemerintahan itu harus bisa memberikan pelayanan yang ekselen, layanan yang prima dan layanan yang luar biasa kepada masyarakat.

“Dan itu sudah harus dilakukan dan dimulai dari pemimpin dan kita semua yang berfikir bersih,” Ujarnya.

Lebih lanjut, bupati Pamekasan yang akrab di panggil Ra Baddrut itu mengatakan bahwa berdasarkan aplikasi di “JAGA.ID” jika capaian program pemberantasan korupsi terintegrasi KPK di Kabupaten Pamekasan pada 2019 mencapai 78 persen sedangkan capai Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 81 persen.

“Dengan capaian itu Kabupaten Pamekasan masuk pada peringkat ke 29 secara nasional. Sedangkan pada berikutnya ditahun 2020 naik menjadi peringkat 18 nasional,” Jelas Ra Baddrut.

Selain itu, orang nomor satu di Kabupaten Pamekasan juga meminta kepada perwakilan KPK RI untuk memberikan bimbingan dan sosialisasi kepada para pejabat dilingkungan Pemkab Pamekasan untuk senantiasa mendorong bagaimana kabupaten ini bisa menjadi Kabupaten yang bersih, melayani dan kabupaten yang bisa berdaya saing dengan Kabupaten maju di Indonesia.(ADV)

EDITOR : SETYANEGARA










banner 468x60