Paripurna Jawaban Bupati terhadap R-APBD Kabupaten Pamekasan TA 2022

Paripurna Jawaban Bupati terhadap R-APBD Kabupaten Pamekasan TA 2022




ZONASATUNEWS.COM, PAMEKASAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, menggelar sidang paripurna dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi mengenai R-APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022, Kamis (21/10/2021).

Acara yang dilaksanakan di ruang sidang Paripurna dan dilaksanakan secara virtual dipimpin Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman serta dihadiri Bupati Baddrut Tamam, beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Pamekasan serta Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD setempat.

Dalam sambutannya Bupati Pamekasan menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas apresiasi, pendapat, saran dan masukan yang telah disampaikan oleh juru bicara masing-masing Fraksi.

Menjawab pandangan umum fraksi terkait menurunnya pendapatan APBD tahun 2022 dibanding APBD perubahan 2021, bupati mengatakan jika penurunan dikarenakan di tahun 2022 kita masih dihadapkan dengan ketidakpastian yang tinggi dimana kondisi perekonomian tahun depan agak dipengaruhi berbagai faktor seperti keberhasilan penanganan Covid 19 dan pulihnya ekonomi masyarakat serta prospek pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memainkan pendapatan, namun dalam tahun berjalan APBD 2022 selalu dievaluasi sesuai dengan realisasi pendapatan yang dicapai saat itu,” katanya.

Menurut bupati, ada beberapa strategi yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam mencapai target pendapatan daerah tahun 2022 yaitu pertama membangun sistem informasi pajak daerah, kedua membangun kemudahan layanan sarana dan prasarana sebagai partisipasi layanan publik.

“Ketiga menyempurnakan regulasi pajak daerah, keempat perencanaan target penerimaan pajak daerah dan yang kelima meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan wajib pajak dalam pemenuhan wajib pajak daerah,” ungkap bupati.

Namun dari beberapa strategi tersebut tambahnya, dalam pelaksanaannya strategi itu masih terkendala dengan belum pulihnya secara menyeluruh pandemi Covid 19.

Sementara terkait usulan fraksi agar Pemkab Pamekasan membentuk BUMD baru, mantan aktivis PMII ini menyampaikan bahwa semua itu perlu kajian lebih lanjut agar tidak membebani daerah mengingat BUMD yang ada masih banyak yang perlu perbaikan lantaran pengelolaannya belum efisien.

“Oleh karena itu diperlukan kajian yang mencakup pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD harus dikaji melalui analisa terhadap kelayakan ekonomi, analisa pasar dan pemasaran dan analis aspek lainnya,” jelasnya.

Sedangkan terkait pengelolaan pajak, bupati yang akrab dipanggil Ra Baddrut itu mengatakan jika Pemkab selalu melakukan pemutakhiran dan penyesuaian NJOP setiap tiga tahun sekali dan setahun sekali untuk daerah yang perkembangannya sangat pesat. (adv)

EDITOR : REYNA










banner 468x60