Pesta Demokrasi 2029: Yang Maju Gibran Atau Joko Oey?

Oleh: Agus Wahid
Penulis: Analis politik dan kebijakan publik

Masih dilanda kemelut sosial-ekonomi bahkan hukum yang cukup serius. Itulah potret Indonesia saat ini. Namun, “gerombolan sono” sudah tak sabar. Serasa, tahun kontestasi demokrasi per lima tahunan ingin segera ditarik maju lebih cepat. Setidaknya, tahun depan sudah terjadi perhelatan politik nasional itu.

Indikatornya sangat benderang. “Gerombolan sono” – dengan gegap gempita – bergerak begitu massif dan ekstensif. Diawali dengan perubahan logo dari “Bunga Revolusioner” menjadi “Gajah”. Meski gajah mini, tapi jelaslah mengandung filosofi: akan segera membesar gajah itu, lalu segera menginjak siapapun yang dianggap sebagai lawan dan penghalang. Karenanya, Ketua Umum “cangkokan” yang hanya terproses dua hari menjadi anggota partai itu sesumbar: ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang partainya.

Dan, baru-baru ini, dalam rapat kerja nasional di Makassar, pun Ketua Umumnya menunjukkan belalainya: siap menjadikan Sulawesi Selatan sebagai kendang berikutnya. Tak tanggung-tanggung, “bokapnya” pun bertekad akan membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). “Saya masih sanggup mengunjungi seluruh kabupaten/kota negeri ini, bahkan sampai ke tingkat kecamatan”, tegasnya berapi-api. Demi membesarkan PSI.

“Terserah kau, Oey”, tukas nitizen yang kertawa terkekeh melihat tubuhnya yang semakin cungkring, raut wajahnya juga penuh lebam. Pertanda sakit parah. Itulah ambisi politik Joko Oey, yang tampaknya tidak pernah rela kekuasaannya sudah berakhir pada 1 Oktober 2024 lalu sesuai konstitusi.

Yang perlu kita baca, apakah gelora politiknya untuk mengantarkan Gibran ke tangga Presiden RI ke sembilan, sekaligus mengantarkan adiknya (Kaesang Pangarep) sebagai “penguasa” baru di parlemen? Agar, terjadi simbiosis-mutualisme dalam mencengkeram tanah air ini? Atau, dalam kerangka mengembalikan Joko Oey ke istana?

Membaca ambisi calon “dinasti” Solo itu, bukanlah mustakhil. Jika itu terjadi, maka bangsa Indonesia ini akan tercatat sebagai bangsa terbodoh di dunia. Indikatornya jelas: kinerja Gibran sudah terlihat. Tidak hanya plonga-plongo dan berstandar mental bocah, tapi juga memang tak mampu menunjukkan kinerjanya untuk standar nasional.

Sementara, Joko Oey sudah terbongkar tuntas. Bukan hanya rekam jejaknya yang koruptif di berbagai lini kekuasaan, tapi juga manipulasinya saat menuju kekuasaan, terutama pilpre 2019. Di sisi lain, selama sepuluh tahun berkuasa yang lalu, membuat negeri ini benar-benar ada di bawah titik nadlir, dalam kaitan ekonomi, hukum dan etika kebernegaraan. Warga negara pun kenyang dengan fitnah dan adu-domba secara sistematis.

Di mata Gibran-Oey, penilaian jernih nitizen tentu akan dipandang sebelah mata. Maka – sebagai simulasi pertama – Gibran akan tetap maju. Itulah sebabnya, Joko Oey – minimal para ternak Joko Oey (“terjok”) – terus mengumandangkan dua periode Prabowo-Gibran. Happykah Prabowo? Data verbal di lapangan menunjukkan, Prabowo gerah. Sangat terganggu dengan isu dua periode itu.

Maka – sebagai simulasi kedua – Gibran akan menggandeng bokapnya, meski Gibran akan tetap menempatkan diri sebagai calon wakil presiden. Jika simulasi ini terjadi, inilah pasangan capres-cawapres terunik dalam sejarah demokrasi dunia. Simulasi ini sangatlah kecil kemungkinannya. Sebab, secara kalkulatif politik, tidak menguntungkan. Namun, manusia ambisius tak akan mempersoalkan keunikan itu. Baginya, yang penting bisa maju dan – apapun caranya – harus menang.

Dalam kaitan itu, para konsultan politik bayaran yang melingkarinya akan cenderung bicara obyektif: lebih baik Gibran mundur dan Joko Oey maju. Bersama siapakah? Konsultannya pasti mendorong agar berpasangan dengan Prabowo.

Jika terjadi simulasi Prabowo-Joko Oey, maka ada potensi kemenangan. Tapi, negeri dan rakyat ini kian hancur. Sebab, perilaku politiknya pasti menghalalkan segala cara: terulang seperti pada pilpres 2024. Di sana-sini akan terjadi politik intimidatif oleh kekuatan bersernjata. Penyalahgunaan fasilitas negara untuk “menyuap” rakyat yang masih lapar, yang mudah luntur prinsipnya hanya karena beras satu kantong dan duit sekitar Rp 50.000,- Dan yang pasti terulang adalah manipulasi suara, yang dirancang dari TPS, hingga KPU dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Akhirnya, pesta demokrasi sudah diketahui pemenangnya meski belum terselenggara. Kalangan menengah terdidik dan profesional yang sudah terkooptasi pun kian berpesta dengan gepokan dolarnya dan siap-siap mendapat jatah dalam kekuasaan. Tanpa risi apalagi malu. Moralitas sudah dibuang ke luat. “Emang, gue pikirin….”, tegasnya.

Sebuah renungan, apakah rakyat akan kembali mau terinjak-injak hak politiknya? Jika memang mau, sepertinya sudah menjadi suratan bagi negeri ini: sekitar 2030, Indonesia memang akan punah. Persis yang disinyalir dua novelis fiksi Amerika: Peter Warren Singer dan August Cole dalam bukunya Ghost Fleet.

Sebuah renungan mendasar, apakah Prabowo akan rela meninggalkan warisan politik jahat? Sebagai patriot sejati, lima tahun memimpin sudah cukup untuk introspeksi. Baginya, yang terpenting sudah punya CV pernah menjadi Presiden RI. Jika sehat akalnya dan jika masih ingin menambah masa jabatannya untuk periode kedua, Prabowo akan terdorong untuk menggandeng putera terbaik bangsa ini. Yang jelas bukan Joko Oey dan kedua anaknya, apalagi menantunya.

Kini, kita bersimulasi lain. Jika Prabowo menggandeng tokoh lain, bagaimana nasib Joko Oey dan Gibran? Manusia Solo itu akan “naik darah” sembari geram, “Apa boleh buat”. Anak-bapak akan tampil berpasangan, apapun kata dunia. Satu hal yang harus dicatat, kedua manusia ini akan diback up penuh oleh kekuatan oligarki dan globalis China. Landasannya, kedua manusia itu lebih kompromistis untuk kepentingan strategis ekonomi mereka. Di satu sisi, karena sikap idealistiknya yang seleluhur geneologisnya. Di sisi lain, karena memang stupidnessnya.

Dan kedua pasangan (anak-bokap) itu pun tak boleh dipandang sebelah mata. Dukungan finansial oligarki jelaslah tak berseri, meski muasal dananya dari ngembat dana BLBI. Harus kita ketahui, the ghost owner PSI adalah sang pengemplang BLBI (Syamsul Nursalim), meski namanya tak tercantum dalam struktur partai itu, tapi melalui bonekanya. Siapa dia? Bisa dicari pada deretan utama the board of party.

Sisi lain, jumlah dananya akan semakin fantastik sejalan dengan “pampasannya”, minimal setoran dari para menterinya dan jatah setiap proyek strategis selama sepuluh tahun bertahta. Maka, tidaklah mengherankan ketika muncul opini yang sempat viral: dana Joko Oey ribuan triliun, tersimpan di bunkernya. Hoax? Bisa ditelusuri rekam jejak dan perilaku rakusnya. He is the most greediest.

Lalu, apakah Prabowo dan sebagian besar rakyat yang sadar nasionalismenya akan membiarkan kedua manusia itu melenggang ke singgasana lagi? Harusnya, Prabowo – sekali lagi sebagai patriot sejati – tak boleh rela melihat come back kedua manusia itu. Sikap yang sama juga harus ditunjukkan oleh kalangan rakyat yang sadar itu.

Caranya? Inilah saatnya, Prabowo dan komponen rakyat bersatu untuk committed menegakkan hukum administrasi kepemiluan. Gibran yang ga jelas ijazah SMA-nya harus dikejar sampai clear. Para hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus diwanti-wanti untuk bersikap dan bertindak tegas-berintegritas. No compromise.

Jika PTUN telah memutus terbukti Gibran tak berijazah SMA, maka KPU pun harus dikawal: jangan sampai meloloskan pencalonannya. Bahkan, karena putusan PTUN tersebut, kasusnya bisa dilanjutkan ke ranah pidana. Agar, keterbuktian pemalsuannya dijadikan penghalang untuk mendaftar ke KPU. Hal serupa juga perlu dilakukan terhadap Joko Oey, yang ijazahnya diduga kuat palsu, baik material ijazah UGM itu, ataupun foto dan materai yang tertera di ijazah itu.

Dengan mencermati gelagat dunia peradilan kita, apalagi Bareskrim sudah terlihat sinyal-sinyal kuat pro Joko Oey, maka potensi putusan Pengadilan Negeri akan memenangkan kepentingan Joko Oey. Sebuah pertanyaan, apakah rakyat harus mempercayainya? Sebagai warga negara yang taat hukum haruslah mempercayainya. Namun, kita berhak tidak percaya sebagai konsekunsi sistem peradilan yang masih jauh dari kata integritas.

Sebuah sikap fundamental, apapun terminiloginya, kedua manusia (Gibran dan Joko Oey) harus dihadang proses politiknya. Jangan sampai ikut kontestasi pilpres. Terkesan tidak demokratis atau tidak menghormati hak indivdu selaku waganegara. Tapi, sikap tegas ini jauh lebih mendasar maknanya: bagian dari ikhtiar besar menyelamatkan kepentingan negara dan bangsa.

Akhir kata, komponen rakyat harus jauh lebih revolusioner saat memasuki masa kontestasi pilpres 2029. Untuk mencegah punahnya Tanah Air ini. Dengan kerangka berpikir seperti ini, Prabowo dan para elitis nasionalis dari berbagai komponen harus bahu-membahu bersama rakyat yang terpanggil untuk misi besar penyelamatan negara dan bangsa ini.

Karena keterpanggilan misi penyelamatan negara itu pula, sederet nama besar sudah saatnya harus bersiap-siap. Kita bisa mencatat, di samping Prabowo – jika ia masih sehat dan mau maju lagi – terdapat tokoh-tokoh hebat seperti Anies Baswedan, Purbaya Yudhi Sadewa, Agus Harimurti Yudhoyono, Basuki Cahya Purnama, Yusril Ihza Mahendra, Machfud MD, Dedy Mulyadi, bahkan Puan Maharani dan “wakil” keluarga Cendana. Dan – bisa jadi – muncul nama yang belum pernah tampil ke permukaan selama ini: satria piningit. Sejumlah nama itu layak mempersiapkan diri atau dipersiapkan sejalan dengan kontestasi pilpres 2029 mendatang tak lagi mendasarkan presidential threshold (0%).

Bekasi, 08 Februari 2026

EDITOR: REYNA

Related Posts