Pilkada oleh DPRD Melawan Partai Politik

Oleh: Daniel Mohammad Rosyid
@Rosyid College of Arts

Pemilihan Walikota, Bupati, atau Gubernur melalui DPRD bukan soal efisiensi seperti dikatakan Bivitri dkk, tapi soal melawan partai politik. Untuk itu pilkada ini harus dilihat secara menyeluruh, sejak pencalonannya, dan peran publik pemilih, serta partai politik. Penyokong Pilkada langsung diam-diam membiarkan monopoli politik oleh partai-partai politik. Berpijak pada UUD 10/8/2002 partai politik adalah lembaga yang mendominasi pencalonan kontestan Pilkada. Pengalaman 20 tahun lebih menunjukkan monopoli politik oleh partai politik telah menyebabkan politik biaya tinggi, duitokrasi dan korporatokrasi serta oligarkisasi. Alias demokrasi mbelgedhes.

Segera harus disampaikan, bahwa para penyokong Pilkada Langsung adalah penyokong Pilpres langsung sebagai perubahan paling berbahaya atas UUD 18/8/1945 menjadi UUD 10/8/2002. Mayoritas pemilih tidak menyadari hal ini, perubahan-perubahan mendasar ini. MPR tidak lagi berwenang dalam Pilpres. Presiden tidak lagi mandataris MR, tapi hanya petugas partai yang menjalankan agenda oligarki, bukan menjalankan GBHN sebahai kehendak politik rakyat. MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebagai pelaksana sila 4 Pancasila digusur oleh partai politik.

Dibalik survey 67% yang menginginkan Pilkada langsung, publik dibiarkan tidak tahu bahwa partai politik adalah institusi privat yang elitenya tidak direkrut melalui Pemilu, tapi oleh mekanisme internal partai melalui pemungutan suara anggota partai. Politik uang sudah dimulai di dalam parpol. Parpol adalah besaran politik yang ujug-ujug diselundupkan ke dalam UUD 10/8/2002 oleh kelompok-kelompok sekuler radikal kiri maupun liberal selama proses perubahan konstitusi ugal-ugalan berkedok reformasi 1999-2002. Agenda utama reformasi adalah penggusuran MPR oleh partai politik.

Asumsi pilkada langsung bahwa publik pemilih kompeten adalah asumsi yang sama sekali tidak valid. Mayoritas pemilih saat di TPS selalu bersikap rationally ignorant and unaccountable. Yang terjadi adalah asal coblos massal. Membesar-besarkan isu bahwa Pilkada melalui DPRD oleh para penyokong Pilkada langsung adalah soal efisiensi, adalah bendera palsu agar pemilih tidak mempersoalkan lagi partai-partai politik yang terus memonopoli politik. Publik pemilih seolah diangkat derajadnya, padahal dilestarikan sebagai jongos politik yang selalu dibujuk melalui Pemilu yang hasilnyan selalu memilukan publik.

Pilkada, apalagi Pilpres oleh DPRD dan MPR adalah proses pemilihan eksekutif yang lebih masuk akal dan statitistically valid. Anggota parlemen lebih kompeten, dan accountable. Memilih pemimpin itu sama sekali bukan perkara sederhana yang bisa diserahkan ke awam. Pilpres langsung oleh 160 juta pemilih di 800 ribu TPS yang tersebar di sebuah bentang alam kepulauan seluas Eropa ini adalah logistic impossibility yang mahal sekali resiko kebocorannya. Hasilnya hanyalah asal coblos massal, yang hasilnya akan ditentukan oleh the Law of Large Numbers and Olsonian effects. Musyawarah bil hikmah oleh wakil-wakil terpilih makes a lot more senses.

Noam Chomsky pernah mengatakan bahwa organisasi yang paling berbahaya di planet ini bukan ISIS, atau Al Qaeda, apalagi HTI, atau FPI tapi partai politik. Di AS, organisasi itu adalah Partai Republik dan Partai Demokrat. Di Indonesia dulu adalah PKI, lalu Golkar. Sekarang PDIP yang melahirkan dan membesarkan Jokowi. Di masa depan, baik Gerindra maupun PSI bisa menggantikan PDIP. Jokowisme adalah versi kecil Trumpisme yang kini merusak ketertiban dunia.

Surabaya, Rabu (14/01/2026)

EDITOR: REYNA

Related Posts